Media-Sindo.com - INDRAMAYU Rapat Paripurna DPRD Indramayu secara resmi menetapkan Hak Interpelasi kepada Bupati Indramayu Nina Agustina pada rapat Paripurna yang digelar, Senin,31 Januari 2022.

Lima Fraksi DPRD yaitu Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat-Perindo, dan Fraksi Merah Putih konsisten mengawal usulan 41 anggota DPRD untuk mengajukan hak interpelasi kepada Bupati Indramayu dengan jumlah kehadiran anggota sebanyak 38 orang.

"Tadi sudah disetujui dalam rapat paripurna setelah disampaikan apakah usulan Hak Interpelasi ini lanjut atau tidak lanjut," ujar Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Syaefudin, usai rapat paripurna.

Selanjutnya, DPRD Indramayu secara kelembagaan akan mengirimkan surat isi hak interpelasi para pengusul yang sudah ditetapkan oleh DPRD Indramayu kepada eksekutif melalui Bupati Indramayu.

"Agenda selanjutnya akan berlangsung rapat pada tanggal 11 Februari 2022 untuk meminta jawaban dari Bupati Indramayu," ujar dia.

Fraksi PDI Perjuangan Walk Out

Upaya keras yang dilakukan Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu dalam menggagalkan usulan hak interpelasi berujung walk out sebelum usulan hak interpelasi 41 anggota DPRD tersebut ditetapkan menjadi keputusan.

Pantauan dilokasi Rapat Paripurna, enam anggota Fraksi PDIP, terus membangun dinamika agar usulan hak interpelasi tersebut gagal dengan upaya lobi - lobi lintas pimpinan dan eksekutif. Namun sangat disayangkan dinamika yang dilancarkan Ketua dan Sekretaris Fraksi PDIP terhalang oleh emosi wakil rakyat sebagai pengusul hak interpelasi, dimana suasana sidang paripurna mendadak tak kondusif saat salah satu anggota Fraksi PDIP debatable memaknai dasar hukum hak interpelasi pengusul, hingga perang argumentasi menyita waktu lama dan membuat kekesalan anggota fraksi - fraksi pengusul hak interpelasi.

"Saya sebagai Sekretaris Fraksi PDIP memohon dengan segala hormat kepada pimpinan sidang untuk menskorsing beberapa menit untuk tawaran lobi - lobi lintas pimpinan DPRD, Fraksi dan eksekutif," kata Anggi Noviah dalam paparannya.

Suasana semakin tak terkendali dan membuat anggota fraksi pengusul terus mendesak Pimpinan DPRD agar segera diputuskan hak interpelasi hingga ahirnya, Ketua Fraksi PDIP, Tarmudi Atmaja didampingi Sekretaris menyatakan keluar dari ruang sidang (walk out) dan Fraksi PDIP tegas menolak Hak Interpelasi.

Ketua DPC PDI Perjuangan, Sirojudin, mengatakan, langkah walk out atau keluar dari ruangan Rapat Paripurna adalah sikap politik partai setelah sebelumnya sudah dilakukan komunikasi politik dengan pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.

Menurutnya, waktu pelaksanaan Rapat Paripurna sudah molor hampir satu jam dari jadwal yang ditentukan, karena Fraksi PDI-P melakukan komunikasi lintas pimpinan dan mendekati clear hak interpelasi ditangguhkan diganti dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau lainnya.

Namun sangat disayangkan, perjuangan teman teman Fraksi dalam membangun dinamika didalam sidang tidak berjalan sesuai rencana dan harapan sehingga memutuskan untuk walk out.

"Kami Fraksi PDIP keluar dari Rapat Paripurna sebagai sikap politik partai menolak hak interpelasi,"kata Sirojudin usai rapat paripurna.

Sementara itu, usai Fraksi PDIP Kabupaten Indramayu menyatakan walk out dari pembahasan hak interpelasi, proses penetapan usulan hak interpelasi menjadi hak interpelasi DPRD Indramayu resmi disetujui oleh lima fraksi dan 41 anggota DPRD Indramayu.*Rizqy Adinata

Hasil Liputan Tim Sindo
Bahwa tragedi yang terjadi di Jorong Koto Kanagarian Simalanggang Lima Puluh Kota Payakumbuh, 45 Tahun yang silam akhirnya berbuntut panjang karena hukum baik pidana maupun perdata. Ucap kuasa hukum Aidil Fitsen and Partners 07 Januari 2022 di ruang kerjanya Jalan Manggis 50 Pekanbaru. Kuasa hukum Advokat Aidil Fitsen dan Partners telah melayangkan surat somasi tanggal 2 Desember 2021 nomor surat 24/Adv-AF/SM/XII/2021, karena saudari Neri selaku ahli waris Asiani (anak Agus) tidak merespon surat somasi maka dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh. Dimana sebelumnya telah ditemukan surat jual beli tanggal 11 Juli 1976 sebagai pembeli tanah Almarhumah Asiani dan sebagai Penjual J dt Permato Alam yang diduga cacat hukum untuk itu telah dilakukan pengaduan ke Polres Payakumbuh dengan nomor aduan 355/XII/2021/SPKT yang menerima IPDA Firdaus. Kuat dugaan surat jual beli tanah tanggal 11 Juli 1976 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat jual beli antara lain di dalam surat jual beli tidak dicantumkan ukuran tanah. Ahmad Kewalian Nagarian Simalanggang dengan adanya surat pengaduan Ahli Waris Maret 2021 terhadap Neri, sebagai Ahli Waris Neri menerima fotocopy surat Jual Beli dan menyerahkan kepada Ahli Waris Pemilik Tanah pada tanggal 22 November 2021. Ahli waris pemilik tanah berinisial SA melakukan konfirmasi kepada wali negeri dengan hasil konfirmasi “Ahmad selaku wali negeri memberikan keterangan bahwa ahli waris Asiani (Neri) tidak mempunya surat tanah dan hanya menyerahkan fotocopy surat jual beli, selanjutnya wali negeri memberikan penjelasan bahwa surat jual beli tertanggal 11 Juli 1976 yang dipergunakan untuk menguasai tanah tidaklah kuat. Ditambahkan lagi oleh Ahmad masyarakat sekitarnya, ninik mamak, dan juga Badan musyawarah kenagarian telah lama mencurigai penguasaan tanah pemilik.

Terbitnya surat jual beli tanggal 11 Juli 1976 adalah merupakan rekayasa Agus (bapaknya Asiani yang pernah diusir dari rumah adat yang ditempati oleh Agus sebagai orang yang diupahkan dengan memberikan kebutuhan sehari-hari. Agus merasa sakit hati rumah yang ditempati (rumah adat bergonjong lima) dirobohkan dan Agus mendirikan pondok diatas tapak rumah adat dengan mempergunakan bahan bekas rumah adat seperti seng dan kayu-kayu. Agus bertempat tinggal dipondok tersebut bersama anak-anaknya, Asiani juga ikut tinggal di Jorong Koto Simalanggang. Untuk memuluskan menguasai tanah maka Agus nekat tumbalkan anaknya yang bernama Asiani. Hal ini ditemui di dalam surat jual beli tanggal 11 Juli 1976 dimana Asiani telah pindah dari pondok yang beralamatkan di Kubang Tungkek. Dari fakta yang didapat dapat dipastikan agus mendirikan pondok tanpa seijin pemillik tanah dan pada saat itu belum terbit surat jual beli hal ini terjadi sebelum 11 Juli 1976.

Akhirnya perbuatan yang dilakukan oleh Almarhum Agus dan Almarhummah Asiani menjadi resiko Neri anak Asiani karena tanah sekarang dikuasai tanpa mempunyai legalitas sebagai dasar hukum oleh Neri dan sekarang dibangun rumah permanen. (tim sindo)

Bogor, media-sindo.com -

Dalam mewujudkan aksi nyata, Mapala Djuanda, Mapala Nusantara dan Paguyuban Arung Jeram Cisadane mengadakan bersih-bersih Sungai Cisadane yang bertajuk, "Sungai ku Bersih Alam ku Lestari", Senin, 17/01/2022.

Karena keindahan nya yang exsotis, maka tidak heran Sungai ini di manfaatkan dan dijadikan tempat wisata. Di Sungai ini berdiri berapa Provider Arung Jeram yang menawarkan jasa wisata pengarungan di Sungai Cisadane ini. Dengan berdiri nya beberapa Provider, maka di bentuklah Paguyuban Arung Jeram Cisadane agar mudah mengkoordinir dan berkoordinasi.

Acun Sunardi, Ketua Paguyuban Arung Jeram Cisadane menerangkan bahwa Paguyuban Arung Jeram Cisadane bersinergi dengan Mapala Djuanda dan Mapala Nusantara dalam melaksanakan kegiatan bersih-bersih Sungai Cisadane ini.

"Kami bersinergi dengan Mapala Djuanda dan Mapala Nusantara dalam melaksanakan kegiatan ini," terangnya.

"Hal ini kami laksanakan agar Sungai Cisadane tetap bersih dan tidak ada sampah, agar para wisatawan benar-benar merasa fresh dan bahagia sepulang Arung Jeram di Cisadane", tambahnya sambil tersenyum.

Ayah Tiga (3) Anak ini pun mengatakan bahwa kegiatan serupa akan di laksanakan setiap bulan dan akan melibatkan Pemerintah dan Masyarakat setempat.

"Insyaallah bulan depan kami akan mengadakan kegiatan serupa, dan kami akan bekerjasama dengan Pemerintah, Mapala Djuanda, dan Masyarakat setempat," pungkasnya.

Di tempat yang sama, Iyan Gabel selaku Ketua Panitia menuturkan bahwa kegiatan bersih-bersih Sungai Cisadane ini di ikuti hampir kurang lebih 50 orang.

"Kurang lebih 50 orang anggota yang terjun dalam kegiatan ini", terangnya.

"Saya harap kegiatan serupa kedepannya bisa bekerjasama dengan semua element, agar Sungai Cisadane tetap bersih dan tertata," tambahnya dengan penuh pengharapan.

"Karena hal ini bukan hanya untuk kami saja sebagai Provider Arung Jeram, melainkan untuk semuanya." Pungkasnya.
Jurnalis: Ade Maryadi

Danrem 061/SK Brigjend TNI Achmad Fauzi, S.IP., MM.

BOGOR, media-sindo.com –
Untuk menjaga kondusifitas wilayah, tentunya peran serta seluruh komponen masyarakat sangat diharapkan oleh Negara termasuk peran serta dari para tokoh ulama, seperti yang dilakukan oleh para ulama besar pada masa perjuangan dulu, saat itu peran serta ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan sangat besar hingga sejarah perjuangan para ulama tetap dikenang oleh bangsa dan negara. Oleh karena itu peran serta ulama dalam menjaga kondusifitas wilayah saat ini pun sangat diharapkan oleh berbagai pihak, termasuk oleh TNI/Polri dan Pemerintah, dengan melalui dakwah yang menyejukkan dari para ulama tentunya masyarakat dapat menerimanya. Ungkapan itu disampaikan oleh Danrem 061/Sk Brigjen TNI Achmad Fauzi, S.IP., M.M. kepada awak media usai menghadiri acara majelis zikir maulid Nabi besar Muhammad SAW sekaligus memperingati Milad Ponpes As-Salafiyah Al-Karimah di Ponpes As- Salafiyah Al Karimah Desa Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, Minggu (16/1).

" Negara kita adalah negara yang besar, Yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Namun saya berharap sebagai Negara besar yang mana kita adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Marilah kita menjaga dan mempererat rasa persatuan dan kesatuan, dan marilah kita menjalin silaturahmi lebih baik lagi demi Bangsa dan Negara. Negara yang besar harus bersatu padu, dimana tentunya kita mengharapkan negara kita selalu menjadi negara yang rahmatan Lil Al-Amin, negara yang makmur dan sentosa." Ungkap Danrem dalam sambutannya.

" Mari bersama-sama, kita menjaga kondusifitas wilayah, untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan NKRI." Ujar Danrem lagi.

Danrem juga menyampaikan bahwa saat ini TNI AD mempunyai program yang akan melibatkan para santri, yang mana program tersebut adalah bahwa TNI AD akan merekrut anggota prajurit dari kalangan santri. Oleh karena itu bagi para santri yang ada di Pondok Pesantren Al Karimah jika berkenan ingin melibatkan diri sebagai anggota Prajurit TNI, bisa mendaftarkan diri melalui Babinsa atau Koramil terdekat.

Selain hal tersebut, Danrem juga menyampaikan kepada seluruh tamu undangan agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5 m, hal tersebut tentunya untuk mencegah penyebaran Covid-19 di wilayah masing-masing, dikarenakan walaupun saat ini kasus Covid-19 sudah melandai akan tetapi penyebarannya masih ada bahkan saat ini kasus varian baru sudah masuk ke Indonesia walaupun jumlah kasusnya hanya sedikit. Diharapkan peran serta seluruh elemen masyarakat untuk menjaga wilayah masing-masing dari penyebaran Covid 19.

Kunjungan Danrem 061/SK ke Pondok Pesantren Al Karimah disambut oleh para Kyai yang di antaranya KH. Arjuna Muda (KH. Abdullah Arifin) selaku Pimpinan Ponpes Assandamy Sukabumi, KH. Ahmad Junaedi, KH. Ahmad Dahlan, KH. Saripudin, KH. Ahmad Matin, KH. Ahmad Rivai, KH. Ahmad Asrori, juga para Ustadz yang di antaranya Ustadz Hamdan, Ustadz Kusnadi Ustadz Yusuf, Ustadz Ishak, Ustadz Ahmad Sobari, Ustadz Endang Zarkasih, Ustadz Ahmad Zainuddin, dan diikuti kurang lebih 1200 Jamaah. Kemudian kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kades Pasir Jambu, Danramil Sukaraja, Kepala KUA Pasir Jambu, para Ketua RT dan RW Desa Pasir Jambu, serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas Pasir Jambu.
Sumber: Penrem 061/Sk Editor: Ade Maryadi

Jakarta, (Media- Sindo.Com)
DPP.PKPS Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan (PKPS) sebagai organisasi Perkumpulan Kekeluargaan yang telah membentuk Kepengurusan berdasarkan Musyawarah Nasional V dan Munaslub yang telah dilangsungkan di Jakarta tahun lalu.

Sesuai dengan amanat AD/ART PKPS, bahwa DPP PKPS diharuskan melakukan Musyawarah Kerja Nasional minimal 3 kali dalam masa kepengurusannya.DPP PKPS merencanakan akan melaksanakan Musyawarah Kerja Nasional ( MUKERNAS) I yang Insya Allah akan diadakan pada Hari Jum,at tanggal, 28 s/d 30 Januari 2022 di Gedung Painan Convention Center Jalan H.Agus Salim, Painan Kabupaten Pesisir Selatan

Demikian dikatakan oleh Ketua Umum DPP. PKPS .Drs. Zulhendri Chaniago IM kepada Waratwan dan di dampingi Sekjend DPP. PKPS Drs. Djoharli Chaniago. Ketua Dewan Pakar Kolonel .Dr.Buya .H.Asmil Ilyas, MA, Ketua SC.Dr. Syafrizal Chan Sekretaris Yosi Afianto Ssi dan Ketua OC Dr.Fetrimen Zubir,MPd, sekretaris, Welly Adrianto,SE, M.Ak,CA,Ak,CPA, SAS dan Wakil Sekjend dan Kepala Sekretaritan DPP. PKPS Ahman Nurdin di Gedung Sekretariat DPP. PKPS Jalan KH.Abdullah Syafei No.4 Jakarta Selatan.

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa maksud dan tujuan diadakan Munas I
ini adalah untuk mengevaluasi kerja yang telah dilaksanakan selama setahun yg lalu dan untuk membuat Rencana Kerja ke depan. DPP PKPS.yang lebih baik.
Mukernas I ini adalah Amanat dari Organisasi PKPS yg tertuang dalam AD dan ART PKPS yang harus
di laksanakan oleh Pengurus DPP-PKPS.

Sebahagian Program kerja ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan mekanisme organisasi PKPS dengan kemampuan yang ada , sekalipun ada kekurangan disana sini, justru itu di Mukernas I tahun 2022 ini akan disempurnakan dan diperbaiki dengan yang lebih baik lagi kata Ketua OC Dr. Fetrimen Zubir, MPd.

Dengan Wabah Covid 19 yg melanda tanah Air Indonesia dan bahkan dunia, membuat jalan organisasi PKPS terhambat serta konsolidasi organisasi agak terhambat, seharusnya Mukernas I PKPS bisa dilaksanakan tahun 2021 yang lalu tapi oleh karena Pandemi Covid- 19 maka baru bisa dilaksanakan pada Tahun 2022 .

Sesuai dengan tujuan hendak dicapai, untuk membentuk wadah Organisasi PKPS yang bersifat Nasional, maka dengan harapan untuk memperkuat Silaturahmi dan Persaudaraan serta penyatuan, penyamaan persepsi.

Bahwa saat ini bangsa Indonesia asal Minangkabau daerah Pesisir Selatan sedang berada pada kritis ke Pemimpinan yang menghendaki adanya kesiapan dan kemampuan menghadapi suasana persaingan yang semakin ketat memasuki harus informasi dan komunikasi akan mempengaruhi seluruh tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan segala implikasi, positif dan negatif.

Kita sadar bahwa menyatukan Masyarakat Warga Pesisir bukanlah pekerjaan yang mudah, seperti mengupas pisang, tapi mempunyai proses yang panjang, sungguhpun demikian kalau mengena di hati masyarakat warga Pesisir Selatan mereka akan mau bergabung dengan wadah DPP -PKPS sebagai induk Organisasi di Ranah Pesisir Selatan yang telah berumur 61 tahun berdiri tahun 1960 kemudian ditetapkan 9 Juli 1991.Bersamaan dengan diadakan nya Musyabaqah Tilawatil Quran ( MTQ) tingkat Provinsi di Painan.

Mari kita merasa bersyukur berdirinya (GIKPS) DKI dan kemudian digabungkan dengan IKPS Sumbar Pada Tahun 1989 , menjadi satu Visi dan satu Misi dan bahasa antara Ranah dan Rantau yaitu IKPS dengan perobahan Zaman dan mengikuti aturan Pemerintah, sesuai dengan Undang-Undang Ormas setelah diubah Perpu 2 tahun 2017 tentang Perubahan UU 17 tahun 2013 tentang Ormas Kemasyarakatan.

Dalam Penjelasan UU 16 tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor. 17 tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-,Undang . Maka IKPS Berobah menjadi PKPS sudah berjalan dengan baik .
Sebagaimana yang kita harapkan .

Agar dapat kita ketahui bahwa Pengurus DPP. PKPS telah melaksankan tugas kerjanya dengan baik.
Saat ini DPP. PKPS akan mohon doa dari seluruh Warga Ranah Pesisir Selatan agar pelak sanaan Mukernas I, berjalan dengan baik dan Sukses.
( J A T)

Jakarta— media-sindo.com
Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat Firdaus menemui Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo, di bilangan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Januari 2022.

Dalam pertemuan itu, Firdaus didampingi Sekretaris Jenderal SMSI Mohammad Nasir dan wakil Sekjen SMSI Yono Hartono.

Hadir juga pada pertemuan itu, Syamsul Rizal Dewan Pembina SMSI Pusat.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pembina SMSI Pusat, Bambang Soesatyo memberikan beberapa masukan penting, serta berharap kegiatan Hari Ulang Tahun SMSI yang jatuh pada 7 Maret 2022 berjalan lancar dan sukses.

Pertemuan yang berlangsung hangat, serius tapi santai itu, Firdaus menyampaikan rencananya untuk memperingati ulang tahun ke-5 SMSI.

Rencananya ulang tahun organisasi pengusaha pers siber yang beranggotakan 1.700 pengusaha media itu, akan mengundang Presiden RI Joko Widodo.

SMSI sebagai organisasi media siber lahir sebagai bentuk antisipasi perkembangan zaman di dunia media.

“SMSI harus selalu ber-akselarasi dengan kemajuan hightec dunia digital. SMSI sudah mulai memasuki Metaverse, dan Milleneals Cyber Media (MCM) yang akan segera diluncurkan SMSI Pusat,” kata Firdaus.

(Rusli Prihatevy (Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor)

BOGOR – media-sindo.com
Komisi II DPRD Kota Bogor menagih laporan operasional Biskita Transpakuan kepada PDJT. Hal ini dikarenakan, Biskita Transpakuan saat ini tengah berhenti beroperasi.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Rusli Prihatevy mengatakan, ia ingin menjadikan waktu-waktu ini untuk melakukan evaluasi terhadap Biskita Transpakuan yang sudah beroperasi selama dua bulan.
"Dengan berhenti beroperasinya Biskita, kami dari DPRD meminta kepada pihak PDJT untuk menyampaikan laporan operasional Biskita Transpakuan," kata Rusli.
Laporan yang diminta Rusli bertujuan untuk melakukan kalkulasi biaya operasional Biskita selama beroperasi. Sehingga nantinya, penentuan harga tiket bisa sesuai dengan kebutuhan operasional, daya beli masyarakat dan menghasilkan keuntungan juga bagi PDJT.
"Jangan sampai, nantinya Biskita ini malah jadi beban APBD karena tidak berbanding lurus antara pendapatan dan biaya perawatan. Ini harus diperhitungkan," tegasnya.
Selain laporan Biskita Transpakuan, Rusli juga akan meminta business plan dari direktur anyar. Ia mengaku melihat ada potensi tambahan pendapatan dari kehadiran Biskita Transpakuan selain dari penjualan tiket.
"Tentu iklan bisa menjadi salah satu sumber pendapatan selain penjualan tiket. Pemasangan iklan di shelter dan bis, harus dimaksimalkan, namun tentunya harus sesuai dengan regulasi yang ada," ujar Rusli.
Terkait dengan pemberhentian operasional Biskita Transpakuan yang dinilai secara mendadak. Rusli meminta pihak PDJT dan Dishub Kota Bogor agar lebih memperhatikan sosialisasi kepada masyarakat.
Sebab, berdasarkan hasil pantauannya, beberapa hari setelah pemberhentian operasional Biskita Transpakuan, masih banyak masyarakat yang menanti kehadiran Biskita di beberapa halte.
"Masalah sosialisasi dan informasi juga harus diperhatikan. Jangan sampai ini malah menjadi masalah dikemudian hari yang membuat masyarakat enggan menggunakan Biskita saat sudah beroperasi lagi," pungkasnya.

BEKASI –Media –sindo.com
Pemerintah Kabupaten Bekasi telah resmi menyerahkan surat hibah lahan Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya di Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, Senin, 03 Januari 2022 kemaren

Penyerahan hibah tanah seluas 4 hektar diserahkan langsung oleh Bupati Bekasi melalui Pj. Sekda Kabupaten Bekasi Herman Hanafi ke Komandan Satbrimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol Gatot Mangkurat disaksikan Komandan Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya AKBP Budi Prasetya, S.I.K.

Sebelum penyerahan tanah hibah, penyerahan Tunggul Batalyon diawali Serah Terima Jabatan Kabag Renmin, Kasilog dan Laporan Korps Raport anggota Bintara dan Tamtama pada pukul 16.00 wib.

Pagi harinya, Zoom Meeting Korps Raport Perwira dilakukan secara live dengan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Drs Fadil Imran dan Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol Gatot Mangkurat.

Dansat Brimob Polda Metro Jaya selaku inspektur upacara menyampaikan ucapan selamat kepada anggota Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya yang mengalami kenaikan pangkat.

"Saya titipkan amanat untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan bersungguh-sungguh, selamat atas kenaikan pangkatnya," ucap Kombes Gatot Mangkurat.

Bupati Bekasi H. Akhmad Marjuki dalam sambutannya yang disampaikan Pj Sekda Kabupaten Bekasi Herman Hanafi menyatakan hari ini Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah menyerahkan surat hibah lahan Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya.

"Penyerahan tanah hibah ini untuk mendukung keamanan wilayah dan selanjutnya kami serahkan ke Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya untuk mengelola ke depannya seperti apa, dan diharapkan bisa memberikan manfaat selanjutnya," kata Bupati.

Hadir dalam penyerahan lahan hibah tersebut yakni Kasdim Kabupaten Bekasi Mayor Inf. Dasim Perkasa, Kajari Kabupaten Bekasi, Kepala BPBD, Camat Cikarang Drs Suwarto, Kepala Desa Hegarmukti Ajo Subarjo, Direktur Bumdesa Hegarmukti Doni Ardon, Ditektur Kota Pembangunan Delta Mas, Jababeka dan Lippo.

Sementara itu, Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol Gatot Mangkurat mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi yang telah menyerahkan secara resmi lahan Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya.

"Prosesnya sudah cukup lama sudah belasan tahun karena kendala masalah adminstrasi, dan kita bersyukur hari ini kita sudah resmi menerima hibah tanah ke kami," ujarnya.

Kombes Gatot Mangkurat menjelaskan, luas lahan tanah yang diserahkan ke Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya seluas 4 hektaran, dan sudah ada bangunan perumahan, alat latihan dan bangunan lainnya.
"Pastinya kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi," ungkapnya. (*)

(ketua umum PIRA Ibu dr. Sumarjati Arjoso dan  DR Ir. Sufmi dasco Ahmad ketua harian Gerindra

Media-sindo.com)
Jakarta, Perempuan Indonesia Raya (PIRA) hari ini 22 desember 2021 bertempat di hotel Sultan jakarta mendeklarasikan diri untuk mendukung ketua umum Partai Gerindra, Letjen TNI (Purn) H. Prabowo Subianto untuk maju menjadi calon presiden RI masa bakti 2024-2029, yang dihadiri oleh seluruh pengurus PP,PD dan PC PIRA diseluruh Indonesia. Suara histeris ibu-ibu menyelimuti ruang pertemuang tersebut. Satu persatu pimpinan daerah PIRA menyuarakan dukungan mereka kepada ketum Gerindra dengan sangat berapi-api, bak petir disiang bolong itu. Mereka terlihat begitu semangat dan antusias serta berharap ketum gerindra ini akan maju dan memenangkan perhelatan pilpres 2024 nanti.
Deklarasi PIRA untuk mendukung Prabowo ini bertepatan dengan hari ibu yang juga dirayakan oleh PIRA dan momentum hari ibu ini, perempuan Indonesia yang diwakili oleh PIRA menyuarakan hati nuraninya agar kelak prabowo bisa menjadi presiden RI.
Acara ini rencananya dihadiri oleh Prabowo katum Gerindra, namun menurut dasko ketua pelaksana harian Gerindra ini, tidak bisa hadir karena ada rapat dengan presiden. Oleh sebab itu beliau memohon maaf, jelas dasco yang juga wakil ketua DPR RI 2019-2024. Sehingga deklarasi PIRA mendukung Prabowo untuk menjadi calon Presiden 2024-2029 ini tidak dihadiri langsung oleh beliau, namun tidak mengurangi semangat mereka. Dengan mengangkat poster-poster prabowo mereka memberi dukungan penuh kepada sang mentri Pertahanan RI saat ini, yang dipandu oleh ketua umum PIRA Ibu dr. Sumarjati Arjoso

(poster diangkat sebagai bukti dukungan untuk Prabowo menjadi calon presiden RI 2024 Nanti)

Dasco yang mewakili Prabowo, tetap memberikan semangat kepada PIRA yang telah mendeklarasikan diri Mendukung agar Prabowo menjadi presiden dan ini akan menjadi semangat partai. Dasco juga mengatakan bahwa 22 desember menjadi hari yang bersejarah bagi gerindra dimana PIRA memberikan dukungannya kepada ketua umum untuk maju menjadi calon preiden.

DR. Ir Sufmi Dasco Ahmad ketua harian

(Peserta Rakernas DPP PIRA dari seluruh daerah mendengarkan secara khusuk paparan dari

Prasetyawati dari PIRA Jawa Barat, bagaimana kisah sukses PIRA Jawa Barat meningkatkan

partisipasi kaum perempuan di daerahnya.)

Media-sindo.com Jakarta

Perempuan Indonesia Raya (PIRA) sayap partai perempuan Partai GERINDRA, menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang akan dihadiri oleh seluruh 34 perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (wakil provinsi) dan Dewan Pimpinan Cabang (wakil Kabupaten Kota) dari seluruh Indonesia, yang dimulai sejak kemarin dan akan berakhir pada 22 desember 2021

Menurut informasi yang kami terima bahwa hari pertama Rakernas diisi dengan pembekalan dari Sekretaris Jenderal DPP GERINDRA, Achmad Muzani, tentang bagaimana strategi partai dalam mendorong jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, baik pusat maupun daerah. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi per kelompok yang akan mendengarkan suara dari perwakilan PD dan PC PIRA yang menghadiri Rakernas ini.

Rakernas yang dimulai siang hari itu , diawali dengan paparan panjang dari Ketua Umum PIRA dr. Sumarjati Arjoso. Dilanjutkan dengan paparan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Achmad Muzani.

Menurut Humas bahwa, Tujuan Rakernas ini adalah bagaimana PIRA bersama-sama PIRA Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota, berkonsolidasi untuk bagaimana caranya meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen pada 2024, banyak diisi oleh kader perempuan GERINDRA, melalui PIRA,” demikian Sumarjati menjelaskan kemarin (20/12).

“Bersama daerah-daerah, kita akan diskusikan bagaimana kita bisa bergerak bersama, saling mendukung, saling sinergi , sehingga betul-betul kita mendapat calon anggota legislatif yang berkualitas dan mudah-mudahan mereka akan mengisi kursi anggota parlemen, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota.” paparnya

Selanjut dalam dua hari Rakernas ini akan hadir Pengurus Daerah (PD) PIRA seluruh Indonesia, kecuali Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua Barat.

(dr. Sumarjati Arjoso dalam dialognya dengan PD-PD PIRA yang hadir di Kongres PIRA.)

Sumarjati Arjoso (75) yang memimpin PIRA sejak didirikan pada 9 Oktober 2009, yang juga pada 2009-2014 menjadi Anggota DPR-RI, serta mulai 2018-2019 menjadi anggota dewan untuk Pergantian Antar Waktu (PAW); adalah panutan banyak kader perempuan di GERINDRA. Itulah sebabnya pada akhir rangkaian Takernas PIRA ini, Bu Sum, demikian ia biasa dipanggil, akan membuka diskusi bersama kader-kader PIRA dari seluruh Indonesia.

“Afirmasi 30 persen itu bukan cuma sampai pada daftar caleg, tetapi harus sampai pada jumlah anggota legislatif terpilih,” demikian Sumarjati mengingatkan.

(Prasetyawati, Ketua DPD PIRA Jawa Barat, menceritakan kisah suksesnya.)

Saat ini, Partai GERINDRA diwakili oleh 15 anggota legislatif perempuan di antara 78 anggota legislatif perempuan, atau 19,2%. Ini masih jauh dari afirmasi 30%, seperti yang pertama kali termaktub dalam UU nomor 10 Tahun 2008, dan terus diperbaiki dalam UU Pemilu no. 7

Perjuangan semua perempuan untuk menambah angka keterwakilan ini menjadi 30%. Perjuangan yang sungguh menjadi perhatian semua perempuan bukan saja di Partai GERINDRA, tetapi juga di Indonesia Raya. Demikian hal ini disampaikannya dalam rilis yang kami terima