You are here: HomePolitik & HukumBasynursyah
Basynursyah

Basynursyah

Media sindo.com- Sukawangi: Hari pertama masuk kerja usai cuti bersama lebaran (Iedul Fitri 1439 H). Dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi di tandai dengan Acara Halal bihalal sesama Aparatur Sipil Negara (ASN) tingkat Kabupaten Bekasi, Giat acara di pusatkan di halaman kantor Desa Suka Tenang Kecamatan Suka Wangi. Kamis (21/06). Kegiatan tersebut yang dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Bekasi, dr.Hj. Neneng Hasanah Yasin, Wakil. Bupati, H.Eka Supria Atmaja SH. Sekda Kabupaten Bekasi, Drs. H.Uju M.Si, Kepala Dinas, Camat dan Kepala Desa se-kabupaten Bekasi, Gelar acara berlangsung dengan meriah, aman dan terkendali. Dengan menghadirkan penceramah kondang Ust. Subkhi Al-Khudori dan turut dimeriahkan juga oleh kehadiran Ratu dangdut, Hj.Elvi Sukaesih. Dalam Sambutannya Bupati Bekasi dr Hj. Neneng Hasanah Yasin menyapa seluruh warga serta mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi yang hadir, Khususnya para ketua RT dan RW karena adanya keterlambatan turunnya honor RT dan RW. "Insya Allah. Tahun ini honor RT dan RW jadi 500 ribu rupiah. Tidak 250 ribu lagi." Ujar Neneng Hasanah Yasin. Sementara itu Kepala Desa Suka Tentang, H. Anwar Sanusi, selaku Sohibul bait yang berketempatan Acara Halal Bihalal tingkat Kabupaten Bekasi, mengungkapkan rasa haru dan senang, Desanya terpilih sebagai tempat pelaksanaan Halal Bihalal tingkat Kabupaten Bekasi. "Walaupun mendadak, saya dan warga menyambut antusias penunjukan Desa Suka Tenang menjadi tuan rumah pelaksanaan Halal Bihalal Kabupaten Bekasi." Ungkapnya. Lanjutnya, Walaupun diakhir masa jabatan saya sebagai Kepala Desa Suka Tenang, tentunya merasa bangga dan senang dengan adanya acara ini. Yah tentunya saya beserta Masyarakat Sukatenang merasa bangga dan bahagia dalam Acara halal bihalal yang di hadiri langsung oleh Bupati Bekasi dr.Hj. Neneng Hasanah yasin beserta Wakil Bupati, Eka Supria Atmaja, Ust. Subkhi Al-Khudori dan Hj. Elvi Sukaesih yang hadir di tengah-tengah masyarakat Desa Sukatenang," Ujar H. Anwar Sanusi, Kepala Desa Suka Tenang yang berniat maju kembali dalam Pilkades serentak tahun ini.karta wijaya.

Jakarta sinar indonesia
Akhirnya Pelantikan Komjen M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat oleh Menteri Dalam Negeri tetap dilaksanakan pada hari ini, Senin, 18 Juni 2018. Ini merupakan pelantikan yang penuh dengan kontraversi dan isu politik.
Kontraversi ini di mulai sejak bulan januari 2018, tentang rencana Perwira aktif polri yang akan dijadikan PJ gubernur Jawa Barat oleh mentri dalam negeri. Akibatnya pemerintah di kritik habis-habisan oleh masyarakat. Lalu Pemerintah, Polri bahkan Menko Polhutkam pada 20 Februari 2018 akhirnya menyatakan usulan tersebut telah ditarik atau dibatalkan. Selain mencederai semangat Reformasi, memang tak ada alasan menjadikan perwira polisi aktif sebagai Pj Gubernur Jawa Barat..
Sayang nya pernyataan pemerintah ternyata hanya pemanis di bibir saja. Pelantikan Komjen M. Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat hari ini, membuktikan semua pernyataan pemerintah tadi ternyata tak bisa dipercayai. Sebagaimana kata pepatah. “anjing menggonggong Kafilah tetap berlalu. Pemerintah telah menelan ludahnya sendiri. Bahkan bisa dianggap telah melakukan kebohongan public dan menipu rakyat nya sendiri.
Dulu alasan dijadikannya perwia polri aktif untuk menjadi PJ gubernur karena jawa barat adalah zone tidak aman dan rawan terjadinya konflik dalam pilkada karena dinamikannya dianggap terlalu tinggi sehingga perlu ditempatkan perwira aktif polri sebagai pj gubernur di daerah-daerah rawan ternyata menurut Fadli zone wakil ketua gerindra ini, semua kekhawatiran pemerintah tidak terbukti sama sekali. Bahkan di jawa barat terlihat aman-aman saja.
Nah ditetap ditunjuknya Komjen M Irwan menjadi PJ gubernur jabar, tentu saja memunculkan pertanyaan. Kenapa pemerintah begitu ngotot menjadikannya sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, sehingga sampai tak segan menjilat ludahnya sendiri? Ada apa ini, Apa sebenarnya motif di belakang ini?
Menariknya alasan yang dibuat oleh Dirjen Otonomi Daerah bahwa Komjen M. Iriawan kini bukan lagi perwira aktif di lingkungan Mabes Polri, sebab yang bersangkutan saat ini sedang menjabat Sestama Lemhanas. Menurut waketum Gerindra Fadli zone alasan itu mengada-ada, itu hanya mengkonfirmasi sejak awal yang bersangkutan memang sudah diplot harus jadi Pj Gubernur Jawa Barat. Sehingga, mutasi yang bersangkutan dari Mabes Polri ke Lemhanas pada Maret silam hanya dilakukan untuk memuluskan rencana Kemendagri saja.

Fadli zone mencatat setidaknya ada tiga persoalan dari pelantikan Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Pertama, pelantikan ini telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Dulu Presiden menyebut usulan ini hanyalah isu. Mendagri dan Kapolri juga telah menarik kembali usulan tersebut. Menko Polhukam bahkan telah mengklarifikasi tegas pembatalan usulan tersebut. Tapi tiba-tiba hari ini malah dilantik. Masyarakat bisa menilai sendiri, siapa sebenarnya yang gemar berbohong? Ke depan, sulit bagi publik untuk gampang mempercayai pernyataan pemerintah. Apa yang dikatakan lain dengan yang dilakukan.
Kedua, keputusan tersebut akan membuat independensi Polri kian dipertanyakan, baik untuk konteks Pilkada Jawa Barat maupun pilkada-pilkada lainnya, termasuk pada seluruh tahap demokrasi yang akan kita jalani tahun ini dan tahun depan. Fadli juga sering mendengar laporan dari daerah tentang tidak netralnya oknum-oknum aparat tertentu. Kita yakin masih banyak aparat Polri yang bersikap netral dan bekerja di jalan konstitusi untuk menjaga demokrasi kita. Namun pelajaran dari Pilkada DKI lalu masih membekas bagaimana ada oknum yang sengaja berpihak pada calon tertentu. Ini merugikan bagi institusi Polri yang merupakan institusi milik kita bersama.
Ketiga, kengototan ini pasti memancing lahirnya spekulasi di tengah masyarakat. Apa sebenarnya motif pemerintah? Sebab, dulu saat masalah ini pertama kali menjadi kontroversi, perwira Polri diajukan sebagai Pj Gubernur karena alasan Pilkada Jawa Barat dinilai rawan. Penilaian itu terbukti tak valid, telah dibantah oleh data Kemendagri dan Polri sendiri. Jawa Barat bukan termasuk zona merah Pilkada. Bahkan sejauh ini proses pilkada berjalan lancar. Langkah pemerintah yang tak mau dikoreksi semacam inilah yang justru bisa memanaskan dan menggelisahkan masyarakat Jawa Barat. Keputusan ini bisa menodai Pilkada Jawa Barat.
Fadli juga berharap hal semacam ini perlu dikoreksi. Jangan sampai pemerintahan ini berjalan secara buta dan tuli, mengabaikan kritik dan kontrol masyarakat. Pemerintah janganlah menipu rakyat.

Wednesday, 06 June 2018 09:53

KPU MINTA ANGGOTA KPPS JAGA NETRALITAS

Nurul Sumarheni, Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Sosialiasi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM)

 

Media sindo.com.kota bekasi.
Terkait pilkada serentak tahun dua ribu delapan belas (2018). Komisioner KPU Petugas KPPS.kota bekasi. harus bisa bekerja secara profesional dan dapat menjaga netralitas, berpegang teguh, menjaga integritasnya. Sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan pada perhitungan suara. Demikian ditegaskan Komisioner KPU Kota Bekasi Nurul Sumarheni.
Nantinya, kata Nurul, KPPS ini akan bertugas membagikan undangan kepada para pemiih yang sudah terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT), menggelar pemilihan di TPS setempat, dan melakukan penghitungan hasil suara di TPS masing-masing.
“Petugas KPPS ini menjadi ujung tombak, karena pada saat pelaksanaannya pun cukup berat. Makanya harus benar-benar sehingga hasilnya pun baik dan seperti yang kita harapkan,” paparnya.
Terakhir menyerahkan semua dokumen pelaksanaan pemilihan kepada PPS di kantor lurah. KPPS ini bertugas pada pelaksanaan pilkada serentak pemilihan walikota padang tanggal 27 Juni 2018.
“Tugasnya mulai dari penyebaran undangan, penentuan TPS, pelaksanaan pilkada, hingga penghitungan hasil suara. Setelah itu barulah diserahkan ke PPS di Kelurahan,” kata Nurul
Anggota KPPS dituntut netral dan tidak memihak dalam bekerja pada pilkada serantak mendatang. Pada pilkada 27 Juni mendatang, ada dua pasang calon walikota-wakil walikota Bekasi yang akan dipilih pada Pilkada nanti, yaitu Rahmat Effendi-Tri Adhianto dan pasangan Nur Supriyanto -Adhy Firdaus.karta wijaya.

Media sndo.com.Cikarang
Pemerintah Kabupaten Bekasi mengupayakan jalur kalimalang dari batas Kota hingga Kabupaten Bekasi bisa di fungsikan secepatnya, upaya tersebut guna persiapan menjelang arus mudik lebaran 2018 ini. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi, Hudaya yang di temui usai memimpin apel gabungan di ruko kalimas, Tambun Selatan mengatakan bahwa apel gabungan yang dilaksanakan bersama TNI dan Polisi untuk menertibkan semua bangunan liar yang berdiri diatas jalan kalimalang. Rabu, 30/5/2018.
“Kita tertibkan semua bangunan liar mulai dari batas kota bekasi hingga tol cibitung dalam rangka mempersiapkan jalur kalimalang sebagai jalur mudik 2018,”ujarnya
Terang Hudaya, Apel gabungan terdiri dari Satpol PP sebanyak 120 personel, TNI 35, Polri 30, serta Dishub Kabupaten Bekasi 4 personel. Penertiban Bangunan Liar (BANGLI) sesudah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Satpol PP didalam menjalankan amanat penegakan peraturan daerah (Perda).
Penertiban bangunan liar diatas jalur kalimalang, jelas Hudaya, rencananya akan di fungsikan oleh Dinas PUPR Kabupaten Bekasi didalam mempersiapkan arus mudik 2018 yang mana sebentar lagi jalan di Kabupaten Bekasi akan dilalui para pemudik.
“Kita hanya membongkar bangunan liar yang berdiri, sedangkan jalan kalimalang nantinya akan dirapihkan oleh Dinas PUPR sembari menunggu semua sudah bersih tidak lagi ada bangunan berdiri diatasnya,” ucapnya
Satpol PP Kabupaten Bekasi, tambah Hudaya, bertindak sebagai penertib bangunan liar yang berada diatas jalan kalimalang mulai dari batas kota hingga tol cibitung. Sebab sebelum melakukan eksekusi Satpol PP sudah melayangkan surat kepada pemilik bangli mulai dari pemberitahuan hingga teguran 1.2.dan 3 namun tak juga di gubris. (Karta wijaya)

Media sindo.com.subang.
Pertandingan catur yang di laksanakan pada malam hari.salah satu program karang taruna timbang rawa.yang di dukung oleh
perusaan roko jinggo

Peserata lomba catur tersebut yang berasal dari para pemuda dan tokoh masarakat kampung timbang rawa dan kampung cipedes bedeng desa pasir muncang kecamatan cikaum kabupaten subang.berita photo. Karta wijaya.

Media sindo.com-
Sukakarya: Puskesmas Sukaindah menggelar lokakarya mini lintas sektoral di Aula Puskesmas Sukaindah (31/05/2018). "Kegiatan tersebut dihadiri kurang lebih 35 orang yang terdiri dari 1. Para Kasi Kecamatan Sukakarya 2. Kepala UPTD Kesehatan 3. Kapolsek/Sukatani 4. PPAI KAUA kec.Sukakarya 5. Kepala Desa 6. Tim PKK 7. Perangkat Desa 8. Kader PKK dan Posyandu.
Dalam sambutannya, Plt. Camat Sukakarya Yang Diwakili Kasi PMD H. Sadjam, M.MPD menyampaikan bahwa pembangunan kesehatan dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat di wilayah sukakarya sendiri, serta dilaksanakan secara bersama sama secara lintas sektoral misalnya dengan bekerjasama dengan BPD dan LPMD yg ada,di wilayah setempat. contohnya Desa sehat jiwa yang telah terlatih oleh RS. Selain itu beliau menyampaikan bahwa untuk anak usia dini lebih ditekankan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pola Hidup Bersih dan Sehat, harus betul betul kita terapkan dalam lingkungan keluarga," turur mantan Kepala UPTD Pendidikan ini.
Selain itu, H.Sadjam juga mengharapkan kerjasama antara pemerintah kecamatan, Desa dan lembaga lembaga Desa, seperti BPD dan LPM Maupun Karang Taruna, Dalam membantu mensosialisasikan Kepada Masyarakat tentang PHBS. BPD dan Lembaga Desa Lainnya, haru proaktif dalam sosialisasi kesehatan kepada masyarakat," terangnya.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Sukaindah H. Teguh Iman Santoso, SKM.MM
menyampaikan paparan kegiatan dan perencanaan program puskesmas di tahun ini ataupun tahun tahun mendatang, Paparan yang beliau sampaikan diantaranya megenai kondisi kesehatan di wilayah Puskesmas Sukakarya, dan perlunya dilakukan peningkatan kader kesehatan pada tiap desa. Ya Kita butuh kader yang betul betul sigap, dalam membantu kesehatan diwilayah desanya masing-masing," tegasnya.
Dikatakannya, Lokakarya mini lintas sektoral merupakan kegiatan yang rutin diadakan Puskesmas Sukakarya yang bertujuan mendapatkan dukungan dan masukan dari lintas sektoral dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan Lokakarya Ini, Semoga Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Menjadi Lebih Baik,"pungkasnya.kw

Saturday, 02 June 2018 06:46

PEMERINTAH DESA SRIMUKTI PERBAIKI TPU.

Media sindo.com.tambun utara
Terkai perbaikan atau pelebaran tempat pemakaman umum.(TPU).yang berlokasi di RT01/ RW.01.kampung gabus tengah desa srimukti kecamatan tambun utara kabupaten bekasi.
Perbaikan tempat pemakaman umum itu
Di sambut masarakat wilayah gabus tengah. pengurugan yang memakai tanah merah itu.untuk pelebaran tempat pemakaman umum.TPU. yang di lakukan pemerintah desa srimukti.beberapa hari yang lalu.sehingga masyarakat mengacungi jempol.kinerjanya.yang sudah peduli dengan TPU.yang berlokasi kampung gabus tengah.berita photo.karta wijaya.

 Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2017

 

Media sindo.com-Bandung: Torehan prestasi terus diukir oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dibawah kepemimpinan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Wakil Bupati Eka Supria Atmaja. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017, BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017. Opini WTP ini merupakan opini WTP yang keempat kalinya bagi Kabupaten Bekasi sejak Tahun 2014.
Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2017 yang diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat Arman Syifa pada Senin 28/5/18 bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Jl. Moh. Toha, Bandung. Selain itu turut mendampingi Ketua DPRD Kab.Bekasi Sunandar menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta jajaran Aparatur Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Atas raihan ini Neneng mengaku sangat bersyukur dan berterimakasih karena bisa mempertahankan hasil yang baik ini, khususnya kepada jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi yang telah bekerja keras sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Neneng berharap kedepan jajarannya terus dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah khususnya pengelolaan barang milik daerah.
Untuk diketahui, bahwa Pada 29 Maret 2018 lalu, Pemda Kabupaten Bekasi telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 kepada BPK. Laporan itu terdiri dari; (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo anggaran lebih, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas, (5) Neraca, serta (6) Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Sementara itu, dalam sambutan yang disampaikan Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat Arman Syifa kepada para Bupati/Walikota yang hadir dalam acara penyerahan LHP BPK RI tersebut mengatakan, Opini BPK merupakan pernyataan profesional para pemeriksa keuangan mengenai kewajaran laporan keuangan. WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
“Opini yang diberikan oleh pemeriksa termasuk opini wajar tanpa pengecualian merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud yang ditemui atau kemungkinan terjadinya fraud dikemudian hari”, ungkap Arman.
Meskipun BPK masih menemukan beberapa permasalahan terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Buku II Laporan Hasil pemeriksaan atas Sistem pengendalian Intern dan Buku III Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan."kw

 

Media sindo.com. sukawangi
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan SMP.dua kecamatan sukawangi kabupaten bekasi. Baik dari sarana dan prasarana.seperti halnya SMP 2.kecamatan sukawangi.saat ini butuh pembuatan pagar dan pengurugan.halaman depan.agar SMP. 2. Tersebut terlihat indah sehingga para sisw siswi terasa nyaman saat jam istirahatnya.
Hasil pantauan .Media sindo.com.di duga pemerintah kabupaten bekasi.
Kurang perduli.dengan keadaan depan SMP. 2.kecamatan sukawangi.yang belum mendapat pembuatan pagar depan.deangan pengurugan.
Sementara tem LSM .FORUM MASARAKAT BERSATU.(FORBEST).Meminta kepada bupati kabupaten bekasi.Dr Hj.neneng hasanah yasin.agar memrintakan dinas terkait segera.pemerbaiki. halaman depan SMP NEGRI 2kecamatan sukawangi.seperti pemagaran dan pengurugan halaman depan.
Agar kulitas pendidikan di lingkungan SMP. Tersebut dapat bersaing.
Sehingga para masarakat wilayah kecamatan sukawangi.merasa nyaman para anak" yang bersekolah di SMP. tersebut.tandasnya.karta wijaya.

Media sindo.com
Terkait pengambilan program PKH masarakat timbang rawa desa pasir muncang kecamatan cikaum kabupaten subang
beberapa waktu lalu menimbulkan kegaduhan gara gara.pengambilannya.di duga di kolektip
Padahal peraturannya sudah di atur oleh pemerintah.dan tidak di perbolekan di kolektip.bahkan pemerintah sudah menunjuk pengambilannya melalui agen agen yang terdekat.namun sayang masi ada oknum yang berani melanggar peraturan pemerintah.
NANANG bersama para pengurus karang taruna timbang rawa pada hari senin sekitar jam sembilan pagi .mendatangi kantor kecamatan cikaum.kabupaten subang
Kedatangan para pengurus karang taruna timbang rawa.kekantaor kecamatan cikaum.
Untuk mepertanyakan. Peraturan pemngamilan program PKH.yang beberapa yang.pengamilanya di kolektip.
Tarsim.aliasbego.selaku.humas karang taruna timbang rawa.saat di temui Media sindo.usai pulang dari kantor kecamatan.dirinya. meminta pemerintah kecamatan harus menindak tegas.dengan adanya oknum oknum yang di duga mengkolektip pengambilan program PKH.yang seharunya masarakat yang mengamil sendiri tandas
Di lanjut nanang selaku ketua karang taruna timbang rawa..dirinya meminta kepada.dinas sosial kabupaten subang
Harus mengrocek pengabilan prgram PKH.yang peraturanya tidak sesuai.di duga ada kecurangan.ungkap nanang.(kw)

stop illegal logging

Berita Terpopuler

Danau samba, alternatif berlibur warga Kabupaten Bekasi.

Danau samba, alternatif berlibur warga Kabupaten Bekasi.

02 July 2017

Sinar Indonesia: Sukatani,Masyara...

"BKPRMI Dumai Himbau Kampus Waspadai Gerakan LGBT"

"BKPRMI Dumai Himbau Kampus Waspadai Gerakan LGBT"

08 March 2016

Dumai - Kelompok lesbian, biseksual...

Deklarasi Generasi Peduli Anti Narkoba (GPAN)

02 April 2016

Jakarta, sinar Indonesia Generasi ...

"Pelabuhan Induk Masyarakat Titi Akar Rusak Parah, PT. SRL Buang Badan"

"Pelabuhan Induk Masyarakat Titi Akar Rusak Parah, PT. SRL Buang Badan"

08 March 2016

Rupat Utara - Situasi kondisi pelab...

Rute Pelarian Menuju Korea Selatan

Rute Pelarian Menuju Korea Selatan

21 February 2016

Pada 2006, Seong-ho Ji -lelaki 31 ...

2016, Perusahaan E-Commerce Finansial Bidik 30 Juta Pelanggan

2016, Perusahaan E-Commerce Finansial Bidik 30 Juta Pelanggan

21 February 2016

Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaa...

PJI Riau, Ikuti Pelatihan Jurnalistik Tingkat Nasional"

PJI Riau, Ikuti Pelatihan Jurnalistik Tingkat Nasional"

08 March 2016

BOGOR - Dalam rangka peningkatan pe...

Polisi AS Kembali Tembak Remaja Kulit Hitam

Polisi AS Kembali Tembak Remaja Kulit Hitam

21 February 2016

Polisi St. Louis, Amerika Serikat, ...

save earth