You are here: HomePolitik & HukumBasynursyah
Basynursyah

Basynursyah

Wednesday, 08 November 2017 18:57

PDAM Tirta Darma Ayu Umumkan Tarif Baru

INDRAMAYU. Sinar Indonesia .
Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Darma Ayu diharapkan tidak kaget menyikapi tagihan rekening air bulan Desember 2017.Pasalnya per bulan November ini, tarif air minum telah disesuaikan. Penyesuaian ini baru terjadi lagi sejak delapan tahun silam.
Pengumuman penyesuaian tarif pemakaian air minum ini disampaikan secara langsung oleh Direktur Utama PDAM Tirta Darma Ayu, TatangSutardi, dengan didampingi oleh Direktur Umum, Endang Effendi.
"Penyesuaian tarif ini mulai berlaku sejak November dan akan dibayarkan pada bulan berikutnya.Kami mendasari pada Peraturan Bupati Indramayu Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Pemakaian Air Minum PDAM Tirta DarmaAyu," ungkapTatang kepada pada Jum'at (3/11/2017) lalu.
Namun menurutnya ada hal yang paling krusial dari penyesuaian tariff ini yang harus di ketahui oleh masyarakat terutama pelanggan PDAM.Sebab ada kondisi-kondisi yang menja dipemicu adanya kenaikan tarif yang bakal berlaku bulandepan ini. Yakni secara kalkulasi ekonomi, perusahaan daerah kebanggaan warga Indramayu ini semakin menurun, bahkan cenderung merugi.
Total jumlah pelanggan PDAM Tirta Darma Ayu yang saat ini lebih dari 100.000 pelanggan, didominasi oleh kategori rumah tangga. Angkanya mencapai 95 persen. Sementara sisanya ditempati oleh kategori lain seperti kategori social dan kategori industri.
Angka pelanggan itu memang bukan penentu satu-satunya bagi penyesuaian tarif.Karena berdasarkan laporan kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), PDAM Tirta Darma Ayu menjual harga air jauh lebih rendah dari pada harga pokoknya.Menurut perhitungan lembaga tersebut, harga pokok air yang diolah PDAM Tirta Darma Ayu berada di angka Rp.4.379,00 sedangkan harga jualnya sebesar Rp.4.260,00.
"Tingkat inflasi selama delapan tahun ini pun sangat menentukan kenaikan tarif.Pasalnya sejak 2009, ada banyak kenaikan harga seperti tarif listrik, BBM, bahan kimia, dan barang lainnya.Berdasarkan kalkulasi, besaran inflasi ini ada di angka 40%," lanjutTatang.
PDAM Tirta Darma Ayu menjelaskan usulan kenaikan tariff dengan klasifikasi pelanggan rumah tangga, misalnya dengan pemakaian air 13 meter kubik, angka kenaikan tarifnya hanya berkisar 26,50 persen. PDAM juga melakukan penyesuaian pada beban tetap atau jasa administrasi mulai dari Rp.5.000,00 hingga Rp.7.500,00.
Kalau mengacu pada UMK Kabupaten Indramayu yang berada di angka Rp.1.803.239 maka persen tase pengeluaran pembayaran rekening air dengan tariff baru itu berada pada angka 2,52% saja.* Basynursyah

Bekasi,media-sindo.com-- Warga Kp. Tanah Baru yang tinggal di Dusun 2 RT05 dan RT06/03, Desa Hurip Jaya mengeluhkan soal kurangnya kepedulian Pemerintah Desa (Pemdes) Hurip Jaya, terkait akses jalan yang sudah berulangkali diusulkan namun tidak pernah direalisasikan.
“Kita sudah berulangkali meminta akses jalan ini dibangun, tapi Kades Yakup selalu bilang nanti juga dirapihin sama proyek perusahaan yang lagi jalan, sampai kapan kaga jelas, kasihan warga yang kesakitan, ada yang mau lahiran sampai susah karena akses jalan ke Rumah Sakit susah,” kata Muksin (51) salah seorang warga yang aktif juga sebagai Humas Ranting Laskar Merah Putih (LMP), Jum'at (03/11).
lanjut dikatakan Muksin, keberadaan Yakup selaku Kades Hurip Jaya. terbilang susah untuk diajak berkomunikasi. Apalagi untuk menampung keluhan warganya, karena hal tersebut jalan yang sudah puluhan tahun belum di perbaiki oleh pemerintah membuat masarakat tersendat untuk beraktipitasnya sehari hari.tuturnya. seharunya dibangun dari dulu hingga kini belum juga ada kejelasannya.
“Kita sebagai warga sangat mengharapkan perhatian dari pimpinan kita, jalan ini sekitar dua kilo meter. KM, ini kan mumpung lagi banyak proyek, lurah pikirin dong warganya, jangan susah banget nemuinnya,” tegasnya.KARTA WIJAYA

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Orang nomor satu (1) di Republik Indonesia ini datang ke Kecamatan Muara Gembong, guna menghadiri sekaligus meninjau dan meresmikan program perhutanan sosial untuk pemerataan Ekonomi, di Desa Pantai Bakti, kecamatan Muara Gembong. Rabu (01/10/2017).
Pada kesempatan tersebut diserahkan oleh Presiden surat keputusan yang menegaskan pemanfaatan hutan kawasan hutan negara, untuk dapat diakses oleh petani dan petambak.
Hadir dalam acara tersebut, Menteri Kabinet Kerja, Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati Bekasi, Bupati Karawang, Camat Muara gembong, Para Kepala Desa Kecamatan Muara Gembong, pihak Kepolisian, TNI dan Masyarakat sekitar.
Dalam sambutannya, Ir. Joko Widodo menjelaskan mengenai Aksi Demo waktu lalu yang dilakukan oleh masyarakat Teluk Jambe di Istana.

“Saya mau cerita Teluk Jambe dulu, ada yang dari Teluk Jambe mana, demo di Jakarta berapa bulan, demo kok berbulan-bulan? ada yang ngubur diri didepan istana benar? , masa mau menyakiti diri sendiri , terus saya undang masuk ke istana betul? saya tanya saat itu status hukum nya apa. Katanya SKD (Surat Keterangan Desa) Status hukum nya berat. Sebab itu saya sampaikan ke Menteri BPN agar diselesaikan ijin pemanfaatan secepatnya, sekarang sudah dapat semuanya ini ( Surat ijin pemanfaatan Perhutani-red). “. Tuturnya.

Lanjutnya, Presiden RI ini memerintahkan agar yang sudah memiliki Surat Ijin Pemanfaatan Perhutani mohon diangkat ke atas.

” mana yang sudah punya diangkat!!, Ijin pemanfaatan perhutani ini dipegang betul, ini berlaku sampai 35 tahun nanti kalau betul-betul di memanfaatkan produktif dan mensejahterakan akan di perpanjang 35 tahun lagi dan sudah punya hak dan status hukumnya sudah jelas, jadi ga usah demo lagi”. Jelasnya sambil guyon.

Pantauan SiNARINDONESIA. Ir. Joko widodo selepas memberi sambutan dihadapan para petani, dilanjutkan menuju tambak milik petani di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, dengan menggunakan motor cross, serta menyebar benih udang dan tanam mangrove.Karta wijay

Sunday, 05 November 2017 11:03

Warga Babelan Keluhkan Mobil Pengangut Tanah

Sinar indonesia.
Banyaknya Lalu lalang Armada Dum truck Pengangkut tanah yang dinilai tak tahu aturan dan hanya memberikan dampak-dampak buruk bagi lingkungan, membuat warga Babelan merasa seperti dijajah di Kampungnya sendiri, pasalnya diketahui belakangan ini banyak keluhan dari warga Babelan terkait mobilisasi Armada tersebut, seperti Hancurnya sebagian Jalan raya, Kemacetan, Polusi, hancurnya sarana Olah raga, bahkan tidak menutup kemungukinan bisa mengancam keselamatan para penggunan jalan raya tersebut.
Seperti halnya yang dikeluhkan oleh Oki Pamungkas Ketua Tim Sepak Bola Kampung Pulo Timaha, dirinya sangat sedih sekaligus geram dengan sikap Egois Pengusaha yang sedang mencari keuntungan dikampungnya tanpa memikirkan kesejahteraan warga sekitar, dirinyapun mengeluhkan terkait sarana olahraga yang hancur akibat Armada Dum truck tersebut.

” sangat miris saya melihat kondisi lapangan bola Pulo timaha saat ini yang sudah hancur akibat dipakai untuk tempat parkir liar mobil Dumtruck milik Perumahan, kalau kondisinya seperti ini terus siapa yang mau bertanggung jawab? “. Kesalnya.

Ditambahkannya, Adanya sarana olahraga( Lapangan bola-red) di Kampung Pulo Timaha sangat bermanfaat untuk mengembangkan hobi Pemuda Kampung Pulo Timaha.

” sayang kondisi lapangan saat ini hancur, tetapi bukan hanya lapangan saja yang hancur dari mobilisasi Dum truck pengangkut tanah guna kepentingan Perumahan, Mungkin kalau enggak salah untuk Perumahan Victoria dan Wahana Pondok Ungu, jalan raya pun ikut dibikin rusak”. Pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Pemuda Pancasila Kecamatan Babelan merasa terpanggil akan Keluhan warga Babelan tersebut. Seperti yang dilontarkan oleh Irwansyah Ketua Pemuda Pancasila Kecamatan Babelan, dirinya sudah sangat merasa miris bahkan sedih melihat kondisi tersebut.

” saya bingung ini, kemana para penegak hukum? Kemana para pihak berwenang? Kemana???, oleh karena itu saya beserta seluruh jajaran Pemuda Pancasila akan segera membuat tindakan, karena kasian saya melihat warga Babelan seperti tidak ada yang menolong dengan kondisi seperti ini”. Tandasnya.

Ditambahkannya, Sangat miris kalau kegiatan lintas Armada Dum truck tanah tersebut dibiarkan berlarut-larut, karena dampak buruknya sudah terlalu banyak untuk masyarakat sekitar.

” hal ini harus segera ditangani, karena warga Babelan sudah benar-benar dijajah, cuma jadi penonton dan makan dampak buruk setiap hari, saya berharap pihak terkait bisa membantu menangani hal ini, dan bekerjasama dengan baik kepada Pemuda Pancasila beserta warga Babelan”. Karta wijaya

PALANGKA RAYA, SINDO.COM ~
Sebanyak 33 Instansi Dinas Pariwisata provinsi dari seluruh Indonesia, hari ini berkumpul di Palangka Raya, Kalimantan Tengah dalam rangka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Dekonsentrasi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara, Kementerian Pariwisata RI, di Swissbelhotel Palangka Raya, Kamis (20/10/2017).
Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Asia Pasific, Kemenpar RI M. Ricky Faudzi, usai makan malam di RM Kampung Lauk Palangka Raya mengatakan, sangat terkesan terhadap sambutan hangat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi Kalimantan Tengah yang luar biasa terhadap para peserta Rakornis dari seluruh Nusantara. "Saya atas nama pak Menteri dan teman-teman panitia dari Kemenpar RI menyampaikan, terimah kasih kepada Bapak Guntur dan jajaran nya yang telah memberikan apresiasi dan mengundang kami untuk melaksanakan kegiatan Rakornis di Kota Palangka Raya ini", ungkap pria berkumis asal Kota Makasar ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Tengah DR. Guntur Talajan, SH, M.Pd. mengungkapkan, sangat mengapresiasi dan menyambut baik dilaksanakannya Rakornis Bidang Pemasaran Pariwisata Mancanegara di Bumi Tambun Bungai, Palangka Raya.
Dalam kesemparan tersebut, Guntur menyampaikan permohonan maaf Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran yang tidak bisa hadir ditengah-tengah peserta Rakornis dari seluruh Nusantara. Ia juga secara singkat menjelaskan, asal muasal pemberian nama Kota Palangka Raya oleh Presiden RI pertama Ir. Soekarno. Menurutnya, Kalimantan Tengah sebelumnya satu wilayah dengan provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dianggap sebagai saudara tua. Sejak 23 Mei 1957, Bapak Proklamotor Kemerdekaan RI, Soekarno memberikan langsung nama Kota Palangka Raya sebagai ibukota provinsi Kalimantan Tengah.
"Nama Kota Palangka Raya ini bapak Presiden Soekarno sendiri yang langsung memberikannya. Beliau (Soekarno) pada saat itu mengatakan, bahwa hanya ada dua Kota di negara ini yang menggunakan nama Raya yaitu Jakarta Raya dan Palangkaraya. Artinya, kalo Jakarta nanti padat maka ibukota negara pindah ke Palangkaraya", ujar Guntur dengan penuh senyum dan tawa.
Dikatakan, Palangkaraya dengan Motto sebagai Kota Cantik dengan jumlah penduduk 2,5 juta jiwa dan luas wilayah 1 setengah lima kali luas Pulau Jawa, selain dengan Kota nya yang bersih dan masyarakatnya yang ramah, juga memiliki suasana udara yang sejuk dan tidak sepanas dengan Kota-Kita di Jawa.
"Kalau soal wilayah daerah kami sangat luas dengan jumlah penduduk yang masih sedikit, tanah yang ada disini masih banyak miliki negara, tanah kita semua", ungkap pejabat yang belum lama bertugas sebagai Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Palangka Raya ini.
Guntur juga mengajak para peserta untuk mengunjungi sejumlah obyek wisata di daerah ini sebelum kembali ke daerah nya masing-masing. Selain melihat keindahan alam Taman Nasional Tambun Bungai, juga bisa melihat binatang yang dilindungi yaitu orang utan, dan pusat kerajinan batu permata kecubung yang menjadi oleh-oleh khas Kota Palangka Raya dan kuliner untuk di bawa pulang.
"Saya minta semua peserta Rakornis yang hadir disini supaya tidak langsung pulang, tapi tinggal dulu untuk berkeliling melihat obyek-obyek wisata yang dimiliki Kalteng, seperti orang utan dan melihat-lihat ke indahan batu Kecubung Palangka Raya", tuturnya. (Agustian Arsyad)

Jakarta sinar Indonesia
Ada yang menarik dari sebuah catatan Dr. Batara R. Hutagalung (seorang sejarawan, alumni Hamburg Universitet,Deutch,Jerman) yang berkembang di media social. Batara mengatakan bahwa di dalam beberapa artikel yang telah saya posting di medsos, saya berpendapat, bahwa UUD RI yang ditandatangani pada 19 Oktober 1999 (Perubahan pertama), 18 Agustus 2000 (Perubahan kedua), 9 November 2001 (Perubahan ketiga) dan 10 Agustus 2002 (Perubahan keempat), tidak dapat dikatakan sebagai UUD 1945.
“Bahkan apabila ada yang mengatakan bahwa yang ditandatangani pada 10 Agustus 2002 adalah UUD 1945, maka dengan tegas saya nyatakan pendapat saya, bahwa itu adalah UUD 1945 PALSU. “ demikian beliau tambahkan
Selain itu ,89% ayatnya baru, juga yang sangat janggal dan termasuk kategori penipuan publik, adalah adanya BAB yang kosong, yaitu BAB IV, namun tetap dicantumkan.
Sebelum dilakukan pembahasan terhadap UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945, Pimpinan MPR 1999 – 2004 menyatakan a.l., bahwa yang tidak akan diubah adalah Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh yang terdiri dari 16 BAB serta tetap terdiri dari 37 Pasal.
Faktanya adalah, hanya 15 BAB karena BAB IV kosong. Pasal tetap 37 namun ditambah 89% ayat baru. Apabila tidak dicermati dan hanya melihat angka-angkanya, maka seolah-olah Batang Tubuh UUD 2002 tetap terdiri dari 16 BAB dan 37 Pasal.
Perlu dicek kebenarannya pernyataan, bahwa hasil pembahasan UUD akan dicantumkan sebagai Adendum, bukan sebagai Amandemen. Faktanya, hasil pembahasan ternyata dicantumkan sebagai Amandemen.
Di sini letak penipuan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Hal ini juga merupakan pembodohan masyarakat, bahwa untuk menyusun konstruksi Undang-Undang Dasar suatu Negara, dapat dicantumkan BAB atau Pasal yang kosong, hanya agar sekilas tampak seperti yang asli.
Juga beliau terangkan, adanya ayat yang bertentangan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 YANG ASLI, yaitu Pasal 28 G Ayat 2.
Puncak dari pemalsuan UUD 1945 ASLI adalah ”MENGHAPUS” BANGSA INDONESIA, dan hanya atas usulan SATU ORANG, Pasal 6 Ayat 1 yaitu Presiden ialah ORANG INDONESIA ASLI dihapus.
Penting untuk diusut, siapa yang mengusulkan agar kata BANGSA INDONESIA di Pasal 26 ayat satu dihapus. Kalau memang orang yang sama, berarti ini memang sudah dirancang.
Pencantuman Pasal 6 Ayat 1 di UUD 1945 ASLI berdasarkan sejarah panjang perbudakan dan penjongosan leluhur bangsa Indonesia di negeri sendiri.

Pasal 6 Ayat 1 ini merupakan HAK PRIBUMI, ORANG INDONESIA ASLI UNTUK MENJADI TUAN DI NEGERI SENDIRI.
Dalam Penjelasan UUD 1945 ASLI, telah diterangkan, a.l.:
Memang untuk menyelidiki hukum dasar (droit constitutionnel) suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-undang Dasarnya saja, akan tetapi harus menyelidiki juga sebagaimana prakteknya dan sebagaimana suasana kebatinannya dari Undang-undang Dasar itu.
Di UUD 1945 PALSU, kalimat 'ORANG INDONESIA ASLI" dihapus. Jadi siapapun yang lahir di Indonesia, termasuk mantan penjajah dan kaki-tangannya yang selama ratusan tahun masa penjajahan di Nusantara, dapat menjadi Presiden NKRI.
Di bawah ini kutipan dari :

Penjelasan Tentang Undang-Undang Dasar Negara indonesia
Umum.
I. Undang-undang Dasar, sebagian dari hukum dasar.
Undang-undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar Negara itu. Undang-undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara, meskipun tidak ditulis.
Memang untuk menyelidiki hukum dasar (droit constitutionnel) suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-undang Dasarnya (loi constituionnelle) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga sebagaimana prakteknya dan sebagaimana Suasana Kebatinannya (geistlichen Hintergrund) dari Undang-undang Dasar itu.
Undang-undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti, kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-undang Dasar dari suatu Negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui, keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin.
Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya Undang-undang yang kita pelajari aliran pikiran apa yang menjadi dasar Undang-undang itu.
II. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan.
... 4. Pokok pikiran yang keempat, yang terkandung dalam pembukaan ialah negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Oleh karena itu Undang-undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

III. Undang-undang Dasar bersifat singkat dan supel.
Undang-undang Dasar hanya memuat 37 pasal. Pasal-pasal lain hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka rencana ini sangat singkat jika dibandingkan misalnya dengan Undang-undang dasar Filipina.
Maka telah cukup jikalau Undang-undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi, kepada Pemerintah Pusat dan lain-lain penyelenggara Negara untuk menyelenggarakan kehidupan Negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan Negara Muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, merubah dan mencabut.
Demikianlah sistim Undang-undang Dasar.
... Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup Negara, ialah semangat, semangat para penyelenggara Negara, semangat para Pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara Negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang-undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek.
Sebaliknya meskipun Undang-undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-undang Dasar itu tentu tidak akan merintangi jalannya Negara. Jadi yang paling penting ialah semangat. Maka semangat itu hidup, atau dengan lain perkataan, dinamic
BAB X.
WARGA NEGARA.
Pasal 26
Ayat 1.
Orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa dan peranakan Arab, yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia, dapat menjadi warga-negara.
Demikian kutipan dari PENJELASAN UUD 1945 ASLI.
Di Pasal 26 Ayat 1 UUD 1945 ASLI, BAB X mengenai WARGANEGARA tertera :
“Yang menjadi WARGA NEGARA ialah ORANG-ORANG BANGSA INDONESIA ASLI dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara.”

Dalam PENJELASAN UUD Negara RI mengenai Pasal 26 Ayat 1 tertera:
“Orang-orang bangsa lain, misalnya PERANAKAN BELANDA, PERANAKAN TIONGHOA, dan PERANAKAN ARAB yang kedudukan dan tempat tinggalnya di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia, DAPAT MENJADI WARGA NEGARA.”
Mencermati perkembangan perpolitikan nasional sejak lima tahun belakangan terungkap, bahwa penghilangan Pasal 6 Ayat 1 dan "PENGHAPUSAN BANGSA INDONESIA" di Pasal 26 Ayat 1, telah direncanakan sejak lama secara TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF.
Bangsa Indonesia adalah PEMENANG, yang menentukan segala sesuatunya, termasuk semua definisi. Oleh karena itu, bangsa Indonesia tidak perlu meladeni polemik definisi siapa itu PRIBUMI, siapa itu ORANG INDONESIA ASLI, pengertian mengenai HAM dll. Kita pemenang, kita tidak perlu mengikuti semua definisi yang berasal dari negara-negara mantan penjajah.
Belanda antara tahun 1945 - 1950 melancarkan agresi militer dengan kekuatan 200.000 tentara Belanda, dibantu 3 divisi tentara Inggris, dua divisi tentara Australia, ditambah 60.000 orang pasukan KNIL serta pasukan Cina Po An Tui, kemudian membantai satu juta RAKYAT INDONESIA tanpa proses hukum, TIDAK BERHASIL MENGHAPUS BANGSA INDONESIA DAN NKRI.
Di era PERANG ASIMETRIS, tanpa menembakkan satu pelurupun, CUKUP SATU ORANG dengan menggunakan UUD 1945 PALSU, BERHASIL MENGHAPUS BANGSA INDONESIA DAN HAK ORANG INDONESIA ASLI.
Di sini dahsyatnya "Perang Asimetris", Tanpa biaya besar, dapat menguasai suatu negara besar.
Kelihatannya, sekarang sedang dalam proses MEMECAH-BELAH NKRI KEMUDIAN "MENGHAPUS" NKRI dari peta politik dunia.
Pendapat saya :
UUD RI yang ditandatangani pada 19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 9 November 2001 dan 10 Agustus 2002 BUKAN UUD BANGSA INDONESIA.
Oleh karena itu batara menegaskan :
TANPA KOMPROMI, KEMBALI KE UUD 1945 ASLI.

Jakarta, Sinar Indonesia
Hari ini gubernur terpilih Anies Sandi resmi dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara yang dihadiri para mentri dan pejabat Negara serta pimpinan partai politik. Tampak probowo yang begitu ceria melihat pelantikan Gubernur terpilih ini yang didukung oleh Gerindra dan PKS ini.
Diluar istana Negara masyarakat dan relawan Anies sandi ini berkumpul untuk menyambut gubernurnya yang baru. Jakarta diputihkan oleh relawan Anies Sandi ini. Masyarakat Jakarta berharap Jakarta akan mengalami perubahan dibawah kepemimpinan gubernur yang baru ini.
Acara penyambutan gubernur yang baru ini dimeriahkan oleh adanya panganan gratis yang disediakan oleh para relawan Anies Sandi ini. Menurut mereka bahwa ini adalah pesta rakyat, pesta kemenangan warga Jakarta, oleh karena itu sudah sewajarnya kita syukuran sebagai rasa kegembiraan kami.
Akan tetapi sangat disayangkan, di saad acara serah terima jabatan gubernur yang baru ini, Djarot tidak hadir dan justru melarikan diri ke labuhan bajo dengan alasan berlibur. Pada hal mereka harus serah terima jabatan dari gubernur yang lama kepada gubenur yang baru terpilih, tetapi justru hal ini diserahkan kepada syafullah sebagai PLT gubernur.
Beginikah mentalitas seorang pemimpin, tidak siap menerima kekalahan dan tidak legowo menerima pergantian kepemimpinan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada gubernur-gubernur lainnya di Indonesia kita ini.

Monday, 16 October 2017 09:29

Pena Biru Kaltara Apresiasi Dubes Cairo

TANJUNG SELOR - Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Cairo, Mesir Helmy Fauzy yang minta para wartawan bisa memberitakan kontribusi pemberitaan potensi wisata didaerahnya masing-masing, mendapat apresiasi dan dukungan dari Ketua Pena Biru Kaltara, Agustian Arsyad.
Menurutnya, adanya perhatian dari Dubes Cairo untuk publikasi potensi wisata daerah di Indonesia patut disikapi oleh semua teman-teman wartawan yang tergabung dalam 'Pena Biru' (Wartawan Peduli Wisata) Kaltara agar lebih intens lagi memberitakan masalah pariwisata daerah.
"Itu penting dilakukan agar wisatawan mancanegara khususnya dari Timur Tengah yang akan berkunjung ke Indonesia bisa mengetahui tempat wisata di Indonesia dan Kaltara, bukan hanya Bali", ujarnya.
Dikatakan, wisatawan domestik dan mancanegara saat ini masih banyak yang belum mengetahui potensi wisata di Kaltara, sementara wisata alam kita juga sangat baik dan memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Misalnya seperti Hutan Krayan yang terdapat di Kabupaten Nunukan.
Hutan Krayan merupakan hutan tropis yang ada di Indonesia yang masih perawan dan menjadi paru-paru dunia sehingga sangat dijaga kelestariannya.
Destinasi wisata untuk Kalimantan saat ini memang yang dikenal Derawan dan Pulau Maratua, Berau Kaltim. Namun demikian kita Provinsi Kaltara memiliki obyek wisata alam dan keragaman budaya yang sangat menarik untuk dilihat.
Kita berharap melalui Pena Biru pemberitaan tentang pariwisata lima Kabupaten/Kota di Kaltara bisa lebih gencar lagi sehingga kedepannya wisatawan mancanegara dari Timur Tengah tidak hanya mengenal Bali, Raja Ampat, Danau Toba dan lainnya. Tapi juga bisa mengenal dan mengunjungi obyek-obyek wisata yang ada di Kaltara maupun kesenian daerahnya yang sangat kaya.
"Sebagai provinsi termuda di Indonesia Kaktara memiliki peluang untuk bisa berkembang lebih cepat dan sejajar dengan daerah lainnya yang sudah maju, karena masih banyak potensi daerah kita yang belum dimanfaatkan dan digali secara maksimal khususnya di sektor pariwisata. Tentunya ini sebuah tantangan yang harus dijawab dan disikapi secara serius", tutur Agustian yang juga Kasi Analisi Pasar, Strategi dan Komunikasi, Dinas Pariwisata Kaltara. (BSH)

Kejari Diminta Periksa Dinas Cipta Karya

Batam- Kejaksaan negeri Batam diminta turun tangan untuk mengusut dan mengaudit pada proyek pembangunan perluasan gedung kantor pertanahan pemerintah kota Batam yang diadakan oleh Dinas Cipta Karya. Konon, pengadaan proyek tersebut beraroma tidak sedap.
Lazimnya, proyek seharga Rp 1.819.768.000 (Satu milyar delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) itu dikerjakan oleh PT, namun yang terjadi, proyek itu hanya dilakukan oleh sebuah CV. Diduga, proyek tersebut tanpa dilakukan tender sesuai aturan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi.
Dari hasil investigasi media ini, lokasi yang berada dibelakang kantor Badan Pertanahan dan Agraria wilayah kota Bata itu sangat tertutup untuk pandangan umum, padahal saat ini adalah era keterbukaan public. Lokasi proyek, selain di pagar tinggi, juga dijaga sangat ketat oleh pria berbadan tegap. Sehingga terkesan ada yang ditutup-tutupi pada proyek Cipta Karya yang sangat rahasia ini.
Terlihat, pada plang proyek itu tertera CV. Mitra Serasi Jaya selaku kontraktor pelaksana. Sedangkan waktu pengerjaan selama 164 hari kalender, yang dimulai sejak 19 Juni 2017. Sedangkan dalam kontrak proyek, tercantum nama Agus Bendri ST, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Cipta Karya Pemerintah kota Batam.
Seperti diketahui nama, Agus Bendri, adalah seorang pejabat yang terindikasi tidak memiliki keahlian dalam menangani rancangan proyek yang diadakan Pemko Batam. Hal itu ditandai dengan adanya sejumlah proyek yang ditanganinya selalu menuai permasalahan ganjil.
Misalnya, proyek pembangunan panggung acara di Dataran Engku Putri. Saat itu tiba-tiba saja atap panggung roboh saat walikota Batam, Rudi SE, beserta jajarannya melakukan upacara detik-detik HUT Proklamasi 17 Agustus 2017.
Selain menangani proyek menuai keritikan tajam, belakangan Agus juga pernah diterpa skandal asmara kepada bawahannya berinisial, Rz . Konon saat itu, Agus, bertugas dibagian umum kantor walikota Batam. Menariknya, ia dikabarkan sempat membelikan sebuah mobil baru sebagai hadiah untuk teman asmaranya, dan isu yang berkembang telah “ hamil” dan kini buah hati hasil hubungan terlarang itu telah bersekolah di sebuah STK. Padahal, sang suami teman asmaranya itu juga bekerja di bagian keuangan pemko Batam.
Menyikapi persoalan tersebut, hingga saat ini, Agus Bendri, belum memberikan jawaban untuk mengklarifikasi soal hubungan special itu. Meski telah dihubungi melalui seluler namun, Agus, tidak mau membalasnya.
Sementara itu, kini banyak proyek pemko Batam diduga tidak melalui mekanime yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Pasalnya, proyek-proyek besar diduga tidak lagi memakai system tender, dan hanya melalui Penunjukan Langsung (PL) kepada kerrabat-kerabat dekat oknum pejabat dilingkungan Pemko Batam. Artinya, usaha berbadan hukum CV pun dapat mengerjakan proyek yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan berbadan hukum PT.
Menurut seorang mantan kontraktor, M. Siregar, kepada media ini, memang ada gred kualifikasi proyek di pemerintahan. Itu sesuai aturan yang berlaku.
“Ada tingkatan-tingkatan nilai proyek yang bisa di kerjakan oleh CV. Kalau proyek di pemerintah ada batasan nilai proyek yang dikerjakan oleh CV. Kecuali proyek swasta, tidak ada batasan nilai proyek dan bisa dikerjakan oleh proyek,” terangnya.
Ungkapnya, tingkatan nilai proyek atau gred itu sama halnya nilai proyek berskala kecil. Kalau proyek pemerintah yang dapat dikerjakan oleh usaha berbadan hukum CV hanya sampai gred empat saja, sedangkan untuk gred lima dan seterusnya harus di kerjakan oleh usaha yang berbadan hukum PT.
“Ada batasan nilai proyeknya. Meskipun nilai proyeknya berlebih sedikit saja, sesuai ketentuan CV tidak sah melakukan pekerjaan. Kalau ada keganjilan dalam proyek dinas Cipta Karya itu, harusnya Kejaksaan turun tangan mengaudit dan memeriksa oknum oknum pejabat dinas Cipta Karya itu,” tutupnya.
Dari salah satu sumber media ini, yang dapat dikerjakan oleh CV hanya sampai di gred empat. Nilai proyek menurut grid yaitu:
Kualifikasi gred satu, nilai proyek Rp 200 juta kebawah. Dalam nilai proyek tidak ditenderkan, tetapi penunjukan langsung. Proyek penunjukan langsung ini banyak terdapat di pemerintahan.
Kualifikasi gred dua, dapat melaksanakan pekerjaan proyek dengan batasan nilai pekerjaan sampai dengan Rp 300 juta. Kualifikasi pekerjaan ini dapat dilakukan oleh usaha yang berbadan hukum CV maupun PT.
Kualifikasi gred tiga, dapat melaksanakan pekerjaan dengan batasan nilai pekerjaan sampai Rp 600 juta, dan pekerjaan dapat dilakukan oleh CV, PT, tidak termasuk PT-PMA.
Kualifikasi gred empat, dapat melaksanakan proyek dengan batasan nilai pekerjaan sampai Rp 1 milyar atau nilai proyek akhir Rp 1,7 milyar. Bisa dikerjakan oleh CV, Firma, tidak termasuk PT-PMA.
Kualifikasi gred lima, dilaksanakan oleh PT dengan batasan nilai pekerjaan dengan batasan Rp 1 milyar sampai Rp 10 milyar lebih. (Handreas)

Thursday, 12 October 2017 13:48

PATEN KECAMATAN JATISARI

Karawang – Sinar indonesia

Pelayanan Administrasi Terpadu Kabupaten (PATEN) yang kali ini diselenggarakan di Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Selasa, (10/10) dihadiri oleh Bupati Karawang dr. Hj. Cellica Nurrachadiana, Assisten Daerah 1 Pemerintahan Samsuri, para Kepala Perangkat Daerah se- Kabupaten Karawang, Camat Jatisari, unsur Muspika Kecamatan, Kepala Desa dan masyarakat khususnya se-Kecamatan Jatisari.

Bupati Karawang dr. Hj. Cellica Nurrachadiana berkesempatan melihat suasana pelayanan yang ada di Kantor Kecamatan Jatisari, warga masyarakat terlihat membludak untuk memanfaatkan berbagai jasa pelayanan yang ada. Salah satunya adalah layanan kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam layanan ini, masyarakat dapat membuat dan memperpanjang berbagai administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran dalam tempo singkat.

Pelayanan lain diberikan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Karawang, yang menyediakan stand khusus guna menyelenggarakan berbagai layanan perijinan yang cepat dan mudah. Sementara dari pihak BPJS Kesehatan, turut menyediakan layanan pendaftaran BPJS bagi masyarakat. Tak ketinggalan dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, yang turut menyediakan mobil dan ruangan khusus untuk Pelayanan KB bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut beliau mengatakan bahwa kegiatan ini adalah sebuah upaya Pemerintah Kabupaten Karawang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendekatkan berbagai layanan publik kepada masyarakat di tingkat kecamatan. Mudah mudahan hal ini benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. (Dien/Karta wijaya)

stop illegal logging

Berita Terpopuler

Danau samba, alternatif berlibur warga Kabupaten Bekasi.

Danau samba, alternatif berlibur warga Kabupaten Bekasi.

02 July 2017

Sinar Indonesia: Sukatani,Masyara...

"BKPRMI Dumai Himbau Kampus Waspadai Gerakan LGBT"

"BKPRMI Dumai Himbau Kampus Waspadai Gerakan LGBT"

08 March 2016

Dumai - Kelompok lesbian, biseksual...

Deklarasi Generasi Peduli Anti Narkoba (GPAN)

02 April 2016

Jakarta, sinar Indonesia Generasi ...

"Pelabuhan Induk Masyarakat Titi Akar Rusak Parah, PT. SRL Buang Badan"

"Pelabuhan Induk Masyarakat Titi Akar Rusak Parah, PT. SRL Buang Badan"

08 March 2016

Rupat Utara - Situasi kondisi pelab...

Rute Pelarian Menuju Korea Selatan

Rute Pelarian Menuju Korea Selatan

21 February 2016

Pada 2006, Seong-ho Ji -lelaki 31 ...

2016, Perusahaan E-Commerce Finansial Bidik 30 Juta Pelanggan

2016, Perusahaan E-Commerce Finansial Bidik 30 Juta Pelanggan

21 February 2016

Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaa...

PJI Riau, Ikuti Pelatihan Jurnalistik Tingkat Nasional"

PJI Riau, Ikuti Pelatihan Jurnalistik Tingkat Nasional"

08 March 2016

BOGOR - Dalam rangka peningkatan pe...

Polisi AS Kembali Tembak Remaja Kulit Hitam

Polisi AS Kembali Tembak Remaja Kulit Hitam

21 February 2016

Polisi St. Louis, Amerika Serikat, ...

save earth