You are here: HomePolitik & HukumMirah Sumirat “ PHK Karyawan Indosat Langgar UU Ketenagakerjaan dan PKB”

Mirah Sumirat “ PHK Karyawan Indosat Langgar UU Ketenagakerjaan dan PKB”

Published in Politik & Hukum
Written by  05 September 2020

Jakarta, media-sindo.com 

Mirah Sumirat selaku Presiden Aspek Indonesia mengecam cara cara manajemen Indosat yang melakukan PHK karyawan dengan melanggar Undang-undang Ketenagakerjaan, dan mengabaikan Perjanjian Kerja Bersama yang telah disepakati, serta diiringi dengan paksaan dan ancaman kepada karyawan.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati oleh Serikat Pekerja Indosat dan Manajemen Indosat, mensyaratkan untuk melakukan PHK Karyawan manajemen harus terlebih dahulu duduk bersama dengan Serikat Pekerja dan harus tercapai kesepakatan dari karyawan yang hendak di PHK sesuai UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak bisa manajemen melakukan PHK sepihak apalagi dilakukan dengan ancaman ancaman akan tetap melakukan PHK dengan mengurangi nilai uang pesangon karyawan setiap harinya apabila karyawan menolak

Mirah meminta manajemen Indosat untuk patuh menjalankan aturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, terlebih saham terbesar Indosat saat ini dimiliki oleh Asing (Qatar), siapapun boleh berinvestasi di Indonesia, namun harus tetap mematuhi dan menjalankan dengan baik regulasi yang ada dan tidak boleh sewenang wenang terhadap pekerja Indonesia.

"Dalam kondisi pandemi seperti ini para pekerja sedang mengalami kesulitan, jangan ditambah lagi dengan perlakuan zalim dari para pimpinan perusahaan, melakukan PHK yang tidak beradab terhadap karyawan yang selama ini mengabdi kepada perusahaan dan ikut memajukan perusahaan." Ujar Mirah yang juga menjabat sebagai Presiden Women Commitee Uni APRO untuk Asia Pasific

Senada dengan Mirah, Presiden Serikat Pekerja Indosat (SP Indosat) Roro Handayani juga menyampaikan "Saat ini banyak terjadi masalah dan kontroversi di PT Indosat, diantaranya semakin banyaknya tenaga kerja asing, kebijakan penghilangan fasilitas kesehatan pensiunan, dugaan mengabaikan PKB, dan PHK masal disaat perusaan sedang meraup untung, serta rekruitmen karyawan baru yang terus dilakukan.

Selain itu SP Indosat juga menolak adanya dugaan intimidasi/pelemahan serikat pekerja (union busting) dalam bentuk apapun. Pemerintah harus hadir sepenuh hati menegakkan hukum dan membela rakyatnya. Jika Negara belum bisa membeli kembali PT Indosat dari pihak asing, setidaknya Negara berkewajiban melindungi seluruh pekerja PT Indosat dari kebijakan oknum manajemen yang diduga menyengsarakan karyawan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Roro juga meminta kepada Polda Metro Jaya, Polda Jawa Timur, dan Polda Lampung untuk serius menangani laporan SP Indosat terkait dugaan union busting yang dilakukan oleh manajemen Indosat, pelaporan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 28 juncto Pasal 43 UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan ancaman sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- dan paling banyak Rp. 500.000.000,-.

Roro berharap dengan diprosesnya pelaporan dugaan union busting tersebut, hukum di Indonesia bisa ditegakkan sebagaimana mestinya dan pihak-pihak yang diduga melakukan tindak pidana union busting bisa dihukum atas perbuatannya. Selain itu Roro juga berharap kasus ini bisa menjadi efek jera dan menjadi pembelajaran agar manajemen perusahaan manapun tidak bertindak sewenang-wenang terhadap pengurus dan anggota Serikat Pekerja.

Mirah mengancam akan melakukan aksi besar didepan Istana Presiden apabila manajemen Indosat masih terus melakukan PHK sepihak kepada karyawan dan pengurus Serikat Pekerja Indosat.

stop illegal logging

Berita Terpopuler

Danau samba, alternatif berlibur warga Kabupaten Bekasi.

Danau samba, alternatif berlibur warga Kabupaten Bekasi.

02 July 2017

Sinar Indonesia: Sukatani,Masyara...

"BKPRMI Dumai Himbau Kampus Waspadai Gerakan LGBT"

"BKPRMI Dumai Himbau Kampus Waspadai Gerakan LGBT"

08 March 2016

Dumai - Kelompok lesbian, biseksual...

"Daryo Spd : Sosok Kartini wajib kita teladani...!!!"

"Daryo Spd : Sosok Kartini wajib kita teladani...!!!"

24 April 2017

Sinar Indonesia , bekasiKepala se...

"11 Tahun, TKW  Indramayu  Hilang Kontak Di Arab Saudi"

"11 Tahun, TKW Indramayu Hilang Kontak Di Arab Saudi"

17 June 2017

INDRAMAYU - Sinar IndonesiaKembal...

Tenaga Kerja Indonesia  (TKI) Di  Negara Bahrain Peduli Bencana Banjir Di garut

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Negara Bahrain Peduli Bencana Banjir Di garut

16 October 2016

Indramayu-SINDOHimpunan Tenaga ke...

PJI Riau, Ikuti Pelatihan Jurnalistik Tingkat Nasional"

PJI Riau, Ikuti Pelatihan Jurnalistik Tingkat Nasional"

08 March 2016

BOGOR - Dalam rangka peningkatan pe...

Menyambut DIRGAHAYU RI,Camat Babelan adakan lomba  jalan sehat

Menyambut DIRGAHAYU RI,Camat Babelan adakan lomba jalan sehat

13 August 2017

Bekasi,media-sindo.comDalam rangk...

. Irianto Lambrie, menghadiri Rakor di Kemenko Kemaritiman

15 September 2017

JAKARTA, MEDIA_SINDO.COM ~ Gubernur...

save earth