Print this page

Metode Kerja Borongan Proyek Dana Desa, Abaikan Aturan

Published in Politik & Hukum
Written by  14 September 2019

PANDEGLANG, | media sindo.com –
Miskan, Kepala Desa (Kades) Karangsari Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, diduga abaikan aturan dalam pengelolaan keuangan desa, yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan paving block, Jum’at (13/9/2019).
Pembangunan Paving Block Volume, 2,2 x 190 M di Dusun III Kampung Karangsari Desa KarangsariPasalnya, kegiatan pembangunan Paving block yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2019, untuk besaran upah tenaga kerja (Hari Orang Kerja/HOK) menerapkan metode kerja borongan yang seharusnya untuk pengerjaan insfratuktur dana desa tersebut tidak boleh diborongkan, karena dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sudah dianggarkan sesuai kebutuhan.
Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.
Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula.
Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.
Dari hasil pantauan media sindo .com dilapangan kegiatan pemasangan paving block di Dusun III Kampung Karangsari Volume, 2,2 x 190 m dengan anggaran sebesar Rp 92.225.000,- untuk upah tenaga kerja (Hari Orang Kerja/HOK) diborongkan.
Tarsim, Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kepada Media S i n d o.com saat diwawancarai mengatakan, Pengelola keuangan untuk Belanja Barang dan Jasa adalah kepala desa, dan TPK hanyalah Survei barang kepada material.
“TPK hanya bertugas Survei barang kepada material, kan aturannya seperti itu, sebab yang membayar adalah bendahara desa, karena kami bukan pemborong,” ucap Tarsim ketika dikonfirmasi. media s i n d o.com . pada Jum’at (13/9) pukul 11. 47 siang.
Lebih lanjut Tarsim menjelaskan, dalam metode pembayaran upah kerja dengan cara diborongkan untuk per meternya.
“Untuk per meternya pemasangan paving block di Dusun III Kampung Karangsari Volume, 2,2 x 190 m tersebut diborongkan sebesar Rp 10 ribu,” per meter nya " ungkap Tarsim.
Sementara itu, M i s k a n, Kades Karangsari . lebih memilih untuk bungkam terkait pemberitaan sebelumnya perihal dugaan tidak difungsikannya kewenangan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa dan enggan berkomentar dalam penerapan metode borongan upah tenaga kerja (Hari Orang Kerja/HOK) kegiatan pembangunan paving block yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2019 tersebut. Pungkasnya ☆☆☆FERRY/YAYAN