Jakarta, sinar Indonesia
Sidang penistaan agama basuki cahya purnama “ahok” ternyata di tunda, hal ini diakibatkan ketidaksiapan tim jaksa penuntut umum. Menurut Tim jaksa ada beberapa factor yang menyebabkan sidang harus ditunda. Saat ditanya majelis Hakim. Salah satu factor menurut jaksa adalah mereka belum selesai mengetik. Tetapi jaksa tidak menjelaskan secara rinci ketidaksiapan pengetikan. Selain adanya surat edaran dari kapolda agar ditunda, karena faktor keamanan di Jakarta menjelang pilkada
Dlam pembicaraan antara jaksa dan majelis hakim,
Jaksa.” waktu satu minggu itu tidak cukup untuk membuat runtut, untuk itu kami meminta waktu”
Hakim “ belum selesainya ngetiknya atau apanya. “
Jaksa “pengetiknya.”
Hakim “orang begitu banyak orang mengapa tidak dibagikan” bagaimana kalau tanggal 17 sidang dilanjutkan, anda siap?
Jaksa “keberatan karena selain alasan kekurangan bahan dan pengetikan juga menerima surat dari kaplda kepada kepala kejaksaan, karena surat itu berisa alasan keamanan,
hakim mengulangi kepada jaksa “ anda siapkah tanggal 17 kalau tidak siap kita cari waktu lain.
Jaksa “meminta waktu. Dan belum bisa memastikan kapan tetapi jaksa meminta kalau diperkenankan 2 minggu. Hari ini kan selasa jadi selesa dua pekan. Setelah pilkada.
Sementara itu kuasa hukum ahok meminta ditunda sampai tanggal 20 april , dan hakim mengatakan kalau tanggal 20 april maka pembelaan saudara hanya sampai tanggal 25 sesuai jadwa. Dan sebaiknya saudara rundingkan dulu. Kata mejelis hakim kepada kuasa hukum ahok.
Menurut kuasa hukum ahok tri mulya setelah berunding mereka mengatakan bahwa kalaupun pembuatan pembelaan atau playdoy waktu pendek kami akan tetap siap. Jelas tri.
Keputusan tanggal 20 april ini membuat saksi pelapor bahwa keputusan ini, jaksa terlihat tidak indivenden karena adanya surat edaran kapolda kepada jaksa.
Menurut praktisi Hukum pidana “Nasrullah” mengatakan bahwa belum pernah ada sejarahnya jaksa penuntut umum tidak siap mengadakan tuntutannya, apalagi alasan belum siap mengetik. Sebab jaksa tidak menjelaskan alasan ketidaksiapan pengetikan apanya, apakah runtut? Kalau itu memang Nasrullah memahami, tetapi ini tidak dijelakan oleh jaksa.
Sementara itu menurut para pengunjung yang ada di lokasi mengatakan , ini pasti ada kebijakan politik, sebab kalau dilanjutkan pada tanggal 20 april, inikan sesudah pilkada. Maka akan sangat lain ruhnya apabila tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Ini jelas ada indikasi politik ! jelasnya.
Menurut Nasrullah, beliau sangat kasihan pada jaksa penuntut umum, karena beban ada pada jaksa penuntut umum. Karena didesak majelis hakim, dan jaksa tidak siap. Kalau boleh saya katakan bahwa jaksa kali ini adalah korban dalam kondisi saat ini. Nasrullah juga mengatakan dalam wawancara di TV one, baru pertama sekali ada jaksa penuntut umum tidak siap dengan rentut, karena memang rentutnya berjenjang.
Nasrullah juga saat ditanyakan oleh presenter TV one bagaimana jaksa memberikan rentut terhadap Ahok. Namun dengan diplomatis Nasrullah mengatakan” jaksa penuntut umum telah berhasil membangun kontruksi hukum yang semuanya tidak ada yang menyanggah terhadap dugaan jaksa. Sehingga kalau ini terjadi, maka tuntutkan yang akan diberikan oleh jaksa penuntut umum tidak akan jauh dari kasus-kasus penistaan agama sebelum-sebelumnya.
Menurut nicholay Aprilindo pengamat hukum dalam wawancara live di Inews TV, bahwa kalau kita mau jujur-sejujurnya, bahwa keputusan ini adalah keputusan politik, untuk mengadakan konsolidasi tim ahok dan jarot untuk bagaimana memenangkan dalam pilkada ini, jika kita ingin melihat dari kaca mata politik. Nic juga mengatakan bahwa dengan keputusan penundaan ini akan menurunkan elektabilitas ahok, sebab jika tuntutan ini di bacakan hari ini, akan merugikan tim ahok. Nicholay . juga mengatakan bahwa untuk itu tim ahok meminjam tangan kapolda untuk menunda tuntutan ini dengan alasan keamanan di Jakarta.
Keputusan ini menurut nic, ini permintaan penundaan oleh JPU bisa dilepaskan dari pengeruh jaksa agung sehingga sangat merugikan terdakwa karena belum ada kepastian hukum bagi terdakwa, sedangkan bagi masyarakat mereka juga akan bingung mencari kepastian hukum, dengan penundaan ini, jelas ini ada intervensi politik untuk menunda tuntutan jaksa ini.
Sementara itu Ikhsanudin Abdullah Waket Komisi Hukum MUI mengatakan dalam Live News TV mengatakan bahwa tidak ada satupun aturan yang menugaskan JPU tunda penuntutan
Jangan seperti kasus novel baswedan yang di siram oleh air keras oleh orang ini jelas sebuah intervensi. Adanya peneroran pada seorang penegak hukum. Jangan adalagi seperti novel-novel baswedan lainnya.nichlay Apririndo berharap" saya berharap sidang selanjutnya tidak ada penundaan lagi sehingga ada kepastian hukum. hukum sudah tidak lagi menjadi paling  di negeri ini tetapi yang menjadi panglima adalah politik kekuasaan dan kekuasaan politik." sementara  Abdullah meminta aparat hukum harus lebih persuasi terhadap massa akibat penundaan sidang..(bayu)