Jakarta, media-sindo.comSetelah menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota Jakarta pada Kamis, 22 Oktober 2020, Perkumpulan Pekerja Ambulans Gawat Darurat (PP AGD) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, sebagai organisasi serikat pekerja yang dilindungi undang-undang, berharap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk dapat segera memberikan perhatian dan kepastian bekerja kembali kepada 3 pengurus inti PP AGD yang diputus hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh Kepala AGD Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Jangan sampai Gubernur DKI Jakarta berlarut-larut dan hanya mempercayai informasi dari jajaran di bawahnya, karena informasi yang bersifat “asal bapak senang atau ABS” tentunya akan berakibat pada keputusan yang juga salah.…

Jakarta Media-sindo.comKetua Aspek Indonesia Rudi Hartono dalam rilis beritanya mengatakan bahwa Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta Unsur SP/SB abstain dalam rapat Arahan Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia terkait penetapan UMP 2021 dan penghitungan Nilai KHL di DKI Jakarta. Selasa 27 okt 2020 kemaren Pada agenda tersebut acara tersebut dihadiri oleh Direktur Pengupahan Kementerian Tenagakerja Republik Indonesia, Ibu Dinar Titus melalui media zoom meeting, yang memberikan arahan dan pemaparan terkait dengan penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 berdasarkan Surat Edaran menaker RI No: M/11/HK.04/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020. Dedi Hartono Ketua Bidang Pengupahan Aspek Indonesia mengatakan bahwa Agenda…

ketua Umum PPAGDDKI Jakarta Hermansyah Tanjung Jakarta media-indo.com Dalam suasana pandemi ini ambulan sangat dibutuhkan sekali untuk mengangkut pasien-pasien baik yang udah suspec maupun yang masih terkonfirmasi Covid 19. Apalagi tenaga supir yang menjadi tenaga yang sangat penting untuk menjalankan oprasional ambulan ini, sehingga pasien dapat dengan segera di antar ke rumah sakit rujukan covid 19 ini. Pelayanan Ambulans Gawat Darurat merupakan bagian dari pelayanan Kesehatan yang termasuk dalam lingkup tugas dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Pasal 40 Kepgub No. 58 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk menyelenggarakan…

Jakarta media-sindo.comKonfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak Permenaker Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sebagaimana kita tahu, Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 mencabut Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, kecuali ketentuan di dalam Pasal 2 dan Lampiran I. Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, Permenaker yang baru memang menambah jumlah komponen KHL dari 60 jenis menjadi 64 jenis, tetapi secara kuantitas ada beberapa jenis KHL yang mengalami penurunan. Dengan kata lain, meskipun item KHL bertambah tetapi buruh tetap “miskin”. “Ini juga masih…

Jakarta, Media-sindo.comPresiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat, SE meminta kebijaksanaan politik kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada tanggal 5 Oktober yang lalu. Sesuai amanat Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila, dalam memberikan jaminan perlindungan kepada segenap rakyat Indonesia, Presiden Joko Widodo sebaiknya segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja.. Menurut Mirah bahwa banyak hal yang bisa menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo, antara lain: 1.Sejak awal proses legislasi, mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, UU Cipta Kerja telah memicu…