You are here: HomeNasionalBasynursyah
Basynursyah

Basynursyah

Monday, 26 February 2018 11:08

Ada Perusahaan di Dalam Perusahaan Taspen

Kantor nya berada di jln M. yakop pangkalan asem. jakarta pusat. 

Jakarta, media-sindo.com/Sinar Indonesia

Setiap perusahaan selalu ingin mengembangkan dirinya agar menjadi sebuah perusahaan yang besar, sehingga membuat anak perusahaan. Jika perlu menguasai perusahaan dari hulu hingga hilir. Hal ini merupakan hal yang bisa di dalam dunia bisnis.  Misalnya perusahaan BUMN yang bergerak di bidang kelistrikan, PLN membuat anak perusahaan yang bernama Indonesia power, yang tugasnya membuat pembangkitan listrik kemudian PLN yang memasarkan atau menjualnya kepada konsumen.  Hal ini dilakukan untuk memenangkan persaingan didunia bisnis kelistrikan. Dan ini tidak boleh sama dengan perusahaan induknya.  Perusahaan ini memiliki managemen sendiri dan  semua karyawannya  bekerja untuk dan atas nama anak perusahaan tersebut.  serta semua karyawan mulai dari tingkat komisaris, managerial dan level paling bawah  statusnya adalah karyawan  Indonesia power, bukan karyawan PLN yang di dalam anak perusahaan.  Akan tetapi jika PLN membutuhkan tenaga ahli  yang ada di Indonesia power, karena kekurangan tenaga ahli di bagian managerial PLN, maka dia dapat dipindahkan sebagai ke  PLN dan  statusnya menjadi karyawan  PLN sehngga semua hak dan kewajibannya ditanggung oleh PLN secara utuh, langsung kepada yang bersangkutan, tidak lagi hak dan kewajibannya di berikan kepada perusahaan Indonesia power baru diberikan kepada yang bersangkutan, sebagai mana layaknya tenaga atau karyawan  yang statusnya outsourcing

Sementara itu di PT. Taspen ada perusahaan out sourcing  yang bernama PKS yang dirut dan wakil dirutnya adalah orang taspen sendiri. Yakni ibu Y sebagai dirut dan pak D sebagai wakil dirut. Perusahaan PKS ini mempekerjakan karyawannya di perusahaan taspen sendiri sebagai tenaga outsourcing. Misalnya satpam, supir clening service dan lainnya yang memang dibutuh oleh taspen. 

Diketahui adanya perusahaan outsourcing yang dimiliki oleh taspen  berawal dari adanya kasus seseorang yang mengaku sebagai karyawan taspen pada istrinya, bermasalah dan kasus ini sampai di tuntut ke meja hijau pengadilan agama. Sang istri menuntut suaminya yang telah menelantarkannya selama 5 tahun  tanpa nafkah lahir dan batin. Dan dia mendatangi kantor taspen untuk minta kejelasan dan dimediasikan untuk diselesaikan.  Anehnya justru pihak taspen lebih membela sang suami menurut informasi dari sang istri.

Kamipun mencoba mengklarifikasi untuk masalah ini ke perusahaan taspen dengan menemui bagian pool kendaraan. Dan menanyakan kebenaran masalah ini. Sebab suaminya bekerja sebagai supir di taspen.  Yakni bapak DD. Dan menurut pak DD memang kasus ini terjadi dan sudah dimediasikan bahkan menurut pak DD suaminya ini bukan karyawan Taspen, tetapi sebagai tenaga out sourcing dari perusahaan PKS. Lalau beliau menyarankan untuk langsung ke perusahaan PKS yang berada di pangkalan asem itu saja. lalu tiba-tiba ada karyawan yang datang mewakili PKS di ruang pool kendaraan. Menurut beliau kasus ini sudah lama dan sudah diserahkan pada perusahaan PKS. Saad itu juga langsung dihubungi ke PKS melalui hp dan yang menerima telpon berinisial N, ternyata dia tidak mau menerima telpon dari kami.

Sebenarnya  sang istri yang ditelantarkan ini sebenar tidak tahu menahu, yang dia tahu suaminya adalah karyawan taspen. Karena saat menikah dia mengaku sebagai karyawan taspen. Maka tidak salah kalau sang istri menanyakan masalah ini ke taspen karena merasa karyawan taspen. Tetapi justru taspen tidak memperdulikan masalah ini, karena  taspen tidak merasa karyawan mereka.

Lalu kami mencoba mencari tahu tentang perusahaan outsourcing dan siapa pemelik perusahaan outsourcing yang bernama PKS tersebut.

Agar  tidak salah memahami apa itu outsourcing perlu kami perjelas dulu apa itu outsourcing. Outsourcing adalahpenggunaan tenaga kerja dari luar perusahaan sendiri untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu yang spesifik. Dari pengertian tersebut, kita mendapatkan minimal dua hal yang musti dijelaskan, yaitu perusahaan outsourcing dan jenis pekerjaan yang umum di serahkan kepada tenaga dari luar tersebut.

Di negara kita, ada undang-undang yang khusus mengatur mengenai hal ini, yaitu UU No. 13 tahun 2003. Yang membuat sedikit kerancuan adalah tidak ada penyebutan istilah outsourcing dalam undang-undang tersebut. Yang bisa ditarik dari UU tersebut adalah outsourcing memiliki dua bentuk, yaitu pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja / buruh.

Kita bisa menarik kesimpulan, yang disebut sebagai Perusahaan Outsourcing adalah perusahaan yang menyediakan jasa tenaga kerja untuk keahlian pada bidang pekerjaan tertentu sesuai dengan permintaan perusahaan yang membutuhkannya.

Pengertian Outsourcing menurut para ahli

Michael F, Corbett, pendiri dari The Outsourcing Institute dan Presiden Direktur dari Michael F, Corbett & Associates Consulting Firm F. mengatakan bahwa outsourcing telah menjadi alat manajemen yang bukan hanya untuk menyelesaikan masalah tetapi juga bisa mendukung tujuan dan sasaran kegiatan bisnis perusahaan.

Maurice F Greaver II, pada bukunya Strategic Outsourcing, A Structured Approach to Outsourcing: Decisions and Initiatives, menjabarkan outsourcing sebagai “Strategic use of outside parties to perform activities, traditionally handled by internal staff and resources”.

Maurice Greaver, Outsourcing  adalah tindakan mengalihkan beberapa aktivitas perusahaan dan hak pengambilan keputusannya kepada pihak lain (outside provider), dimana tindakan ini terikat dalam suatu kontrak kerjasama.

Muzni Tambusai, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mendefinisikan pengertian outsourcing sebagai memborongkan satu bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang tadinya dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut sebagai penerima pekerjaan.

Jenis pekerjaan apa saja yang bisa di-outsourcing-kan?

Pada dasarnya, semua jenis pekerjaan yang tidak menyangkut pengambilan keputusan yang mempengaruhi kebijakan perusahaan bisa di-outsourcing-kan. Yang paling umum adalah pengamanan (security – satpam), kebersihan (cleaning service – office boy), operator mesin atau alat tertentu, entry data, dll,

Apa keuntungan perusahaan yang menggunakan jasa outsourcing?

Karena menggunakan pekerja yang disediakan perusahaan lain, maka perusahaan akan mendapat keuntungan sebagai berikut:

  1. Perusahaan bisa lebih fokus mengurusi bisnis intinya daripada menghabiskan energi, waktu, dan biaya untuk hal-hal yang bersifat teknis.
  2. Bisa menghemat anggaran untuk biaya pelatihan karyawan
  3. Dengan penyerahan pengelolaan tenaga kerja ke perusahaan Outsourcing, maka perusahaan tidak perlu lagi mengurusi Perekrutan, Pelatihan, Administrasi tenaga kerja dan Penggajian dan lain – lainnya disetiap bulannya.
  4. Perusahaan bisa mendapatkan pekerja yang benar-benar kompeten di bidangnya.
  5. Lebih mudah membuat proyeksi anggaran dan tingkat kualitas hasil pekerjaan karena bisa mengubah biaya variabel menjadi biaya tetap.
  6. Perusahaan tidak lagi direpotkan dengan urusan Pesangon, THR, PHK dan masalah lainnya sehubungan dengan pemutusan tenaga kerja karena hal ini telah dikelola oleh Perusahaan Outsourcing.
  7. Pekerja dari perusahaan outsourcing biasanya lebih berkualitas dari pada pekerja sendiri. Perusahaan outsourcing secara terus menerus memaksimalkan kualitas pekerja yang disewakannya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan pelanggan.
  8. Perusahaan tidak perlu melakukan alih teknologi dan pengetahuan yang butuh dana dan waktu.
  9. Lebih fleksible untuk melakukan atau tidak melakukan investasi.
  10. Meminimalkan risiko kegagalan investasi yang mahal.
  11. Perusahaan bisa membagi resiko pekerjaan (dimana resiko bidang pekerjaan ditangani oleh perusahaan outsourcing dan resiko dibidang lain ditangani perusahaan itu sendiri).

Setelah kami selidiki ternyata perusahaan outsourcing yang bernama PKS adalah milik taspen sendiri. Dimana direkturnya yang berinisial Y adalah pegawai taspen dengan jabatan setingkat asisten manager yang ditugaskan  untuk mengelola perusahaan outsourcing yang bernama  PKS ini dengan wakil direkturnya berinisial D

      Dengan adanya perusahaan outsourcing yang dimiliki oleh taspen ini tentu tidak perlu mencari jauh-jauh mitra kerja outsourcing. Pada hal  ini telah melanggar KUH Perdata, yakni tentang Pemborongan kerja.

Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pemborongan Kerja berbunyi sebagai berikut:

  1. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama (pemborong), mengikat diri untuk membuat suatu karya tertentu  bagi pihak yang lain yang memborongkan dengan menerima bayaran tertentu dan dimana  yang membeorongkan mengikat diri untuk memborongkan  pekerja kepada pihak pemborong dengan bayaran tertentu.
  2. Dalam perjanjian tidak ada hubungan kerja antara perusahaan pemborong dan perusahaan yang memborongkan dan karena itu dalam perjanjian tersebut tidak ada unsur upah /gaji yang ada adalah harga borongan.
  3. Dalam hal ini perusahaan pemborong menerima harga borongan bukan upah/gaji dari perusahaan yang memborongkan.
  4. Hubungan antara pemborong dan yang memborongkan adalah hubungan perdata murni, sehingga jika terjadi perselisihan maka secara perdata di pengadilan negeri
  5. Perjanjian atau perikatan yang dibuat secara sah oleh pemborong dengan yang memborongkan pekerjaan tunduk pada KUH perdata pasal 1338 jo pasal 1320 yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat bagi mereka yang membuatnya

Pada poin 2 bahwa perusahaan pemborong dangan perusahaan yang memborongkan tidak ada hubugan kerja antar perusahaan. Semantara itu perusahaan outsourcing PKS adalah milik taspen

Tentunya  poin 2 di atas, ini sudah tidak objektif lagi. Orang dalam melakukan perjanjian dengan orang dalam sendiri, lalu kalau terjadi perselisihan apa mungkin akan kepengadialan negeri?

Lalu bagaimana dengan peraturan pengadaan barang dan jasa yang mengharuskan adanya lelang atas pekerjaan itu sendiri. Di institusi pemerintah tidak semudah pengadaan di institusi swasta. Seluruh pengadaan barang yang pembiayaannya melalui APBN/APBD, baik sebagian atau keseluruhan, harus mengacu kepada aturan yang berlaku (Keppres No. 80 Tahun 2003, Bagian Kedua Pasal 2; bagian ketujuh pasal 7)

     Ada beberapa istilah yang digunakan dalam proses pengadaan ini, diantaranya:

  1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa
  2. Penyedia barang/jasa, adalah badan usaha atau perseorangan yang menyediakan barang/jasa
  3. Barang, adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, bahan setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa
  4. Khusus jasa, terbagi atas 3 jenis, yaitu Jasa Pemborongan, Jasa Konsultasi dan Jasa lainnya

Semua itu harus sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 1 dan Perpres No. 8 Tahun 2006 Pasal 1

Panitia Pengadaan

Apabila sebuah pengadaan barang/jasa dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga, yaitu melalui penyedia barang dan jasa, maka proses pengadaannya harus melalui panitia atau pejabat pengadaan.

Panitia pengadaan dibentuk bila nilai pengadaan di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus Juta Rupiah, sesudah direvisi), sedangkan dibawah itu cukup dengan pejabat pengadaan.

Jumlah panitia pengadaan minimal 3 orang dan berjumlah ganjil sesuai dengan nilai pengadaan dan harus berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.

Panitia pengadaan harus memahami tentang prosedur pengadaan, jenis pekerjaan yang diadakan maupun substansi pengadaan, tidak memiliki hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkan sebagai panitia dan memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penyedia Barang/Jasa

Bukan hanya panitia saja yang memiliki persyaratan, tapi penyedia barang/jasa juga memiliki persyaratan untuk dapat mengikuti kegiatan pengadaan. Persyaratan penyedia barang/jasa adalah:

  • memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha. (dalam ketentuan ini jelas bahwa penyedia barang/jasa harus mengikuti aturan yang berlaku mengenai bentuk usaha, seperti Surat Ijin Usaha dan aturan-aturan lainnya);
  • memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa (hal ini nantinya dapat dibuktikan pada penilaian kualifikasi perusahaan tersebut).
  • tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindah untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  • secara hukum mempunya kapasitas menandatangani kontrak. (atau yang lebih jelas adalah penandatangan kontrak haruslah orang yang namanya tertera di dalam akte pendirian perusahaan atau orang yang diberi kuasa penuh (misalnya melalui RUPS) untuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan itu);
  • sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan bukti tanda terima penyampaian SPT PPh tahun terakhir, dan fotokopi SSP PPh Pasal 29;
  • dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
  • tidak masuk dalam daftar hitam (sebuah daftar yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah yang berisi daftar perusahaan yang “bermasalah” dalam proses pelelangan di satu tempat sehingga tidak diperbolehkan mengikuti pelelangan si seluruh institusi pemerintah lainnya);
  • memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos (“jelas” disini juga berarti bahwa alamat tersebut memang benar alamat perusahaan yang bersangkutan, bukan alamat yang hanya sekedar “diakui” saja);

Selain persyaratan di atas, pegawai negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara.

Untuk penilaian mengenai persyaratan penyedia barang/jasa tersebut akan melalui proses penilaian kualifikasi, baik pra kualifikasi maupun pasca kualifikasi. Nah, apakah PT PKS telah mengikuti prosedur di atas? Sebab  semua ini harus dilaksanakan agar proses pengadaan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Dengan demikian adanya perusahaan outsourcing yang dimiliki PT Taspen sudah melanggar dan mencederai Good Corporate Goverment (GCG). Selain itu dengan adanya karyawan yang menjabat di perusahaan lain dan memiliki  conflict of interest dengan BUMN itu tidak dibenarkan. Bagaimana tidak, perusahaan itu yang membuat anggaran dan perusahaan itu yang menggunakan anggaran itu sendiri. Perusahan pemberi kerja memberikan borongan kerja pada perusahaan pemberi kerja itu sendiri.

Pantas saja direktur PKS tidak ingin memutus hubungan kerja sama atau pemborong dengan PKS karena tenaga outsourcingnya bermasalah, pada hal sudah membuat malu perusahan pemberi kerja borongan itu sendiri.  Sementara itu pihak taspen meminta  kasus penelantara istri oleh karyawannya jangan sampai tembus ke media. Seandainya perusahaan mau menyelesaikan kasus karyawannya yang telah menelantarkan istrinya ini dipecat, mungkin kasus ini tidak akan berkembang menjadi terbukanya ada perusahaan outsourcing di taspen  Seperti diketahui, pada aturan yang dikeluarkan zaman Presiden Soeharto (Alm), ada PP nomor 30 tahun 1980, yang melarang abdi negara untuk membuka usaha. Karena ditakutkan akan ada  conflict of interest.

Hasil liputan Tim Sindo 6 Februari 2018,
Kasus pembangunan hotel Jl. Riau No. 91 terkuak, Dwikie Zulkarnain Ketua LSM Penjara pada akhir September 2017 menemukan pembangunan hotel dimana IMB disinyalir bodong yang terbit 27 Oktober 2015 Jl. Riau 91 dan juga menemukan 2 persil sertifikat yang tidak terdaftar di BPN Pekanbaru (SHM 1200 an Jos Budi Utomo dan SHM 711 an Endi). Hasil pelacakan yang ditemukan di dalam buku sertifikat SHM 1200 tertulis Jos Budi Utomo Hadi S membeli dari Nurbaiti AW tanggal 13 November 2012 seharga Rp 3.097.500.000 di Notaris Yanmeri Rozalinda SH Jl. Dahlia Pekanbaru sebagai perantara transaksi Aliasman yang beralamatkan di Pandau Permai Kampar sedangkan di dalam buku SHM 711 an Endi dimana Endi membeli dari Andi Nizam Maas tanggal 28 Maret 2014 dimana transaksi dilaksanakan pada Notaris Yanmeri Rozalinda, SH seharga Rp 3.328.920.000.
Temuan ini menurut Dwikie telah dilaporkan ke Polda Riau pada tanggal 18 September 2017 dimana tanah jl. Riau 91 Pekanbaru benar tanah sedang pekara yang dijual oleh Nurbaiti Aw dan Andi Nizam Maas, ini ditemukan di dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Kota Pekanbaru dengan 5 LSM pada tanggal 24 November 2017 dan hasil Sidak Komisi I di lokasi hotel tanggal 11 Desember 2017 Ir. Hotma Sitompul dari Fraksi PDI-P Ketua Komisi I membacakan hasil RDP bahwa terbitnya IMB pada tanah pekara (Jl. Riau 91) adalah pelanggaran PERDA IMB Pekanbaru.
Selanjutnya Dwikie memberikan komentar bahwa telah melakukan konfrimasi kedua sertifikat kepada BPN Pekanbaru dan memperoleh penjelasan dari Lazuardi Tobing Kasi Sengketa BPN Pekanbaru kedua sertifikat (SHM 1200 dan SHM 711) tidak terdaftar di BPN Pekanbaru dimana BPN Pekanbaru tidak pernah menerbitkan sertifikat yang dinyatakan hilang, sekiranya sertifikat hilang BPN Kota Pekanbaru hanya mengeluarkan Fotocopy Warkah diberi Stempel Duplikat dan diberi surat keterangan.
Aidil Fitsen, SH., MH Kuasa hukum ahli waris Zainal Arifin dan M. Chatib menerangkan (5/2/2018) diruang kerjanya bahwa :
1. Tanah Jl. Riau 91 Pekanbaru dalam status perkara peninjauan kembali di Makamah Agung RI
2. LBH MKGR kembali mengirimkan surat pada tanggal 26 Januari 2018 No. 02/LBH.MKGR/I/2018 ke Mahkamah Agung RI untuk memberikan atau menerbitkan putusan proses Peninjauan Kembali.
3. Dalam sidang perkara No. 69/Pdtg/2016/Pn.Pbr sebagai tergugat Endi dan Perkara Perdata No. 4/Pdtg/2017/Pn.Pbr ditemukan bukti antara lain
a. Puti Sari tidak ada sertifikat
b. Nurbaiti dan Andi Nizam Maas bukan Ahli Waris Puti Sari
c. Nurbaiti dan Andi Nizam Maas bukan para pihak yang berpekara
d. Transaksi jual beli antara Nurbaiti kepada Jos Budi Utomo Hadi S tidak mempergunakan sertifikat tanah Jl. Riau 91 Pekanbaru dan transaksi jual beli antara Andi Nizam Maas kepada Endi tidak mempergunakan sertifikat Puti Sari
4. Kesimpulan Nurbaiti dan Andi tidak berhak menjual tanah terpekara (Jl. Riau 91) dan jual beli cacat demi hukum karena tidak mempergunakan sertifikat atas nama Puti Sari sesuai dengan keputusan MA RI No. 1460K/Sip/74 tanggal 24 September 1978 dan Endi hanya membeli surat tanah yang bukan tanah Jl. Riau 91 Pekanbaru yang dalam pekara PK
Selanjutnya Dwikie Zulkarnain memberikan ulasan bahwa Endi telah tertipu membeli tanah hanya surat sertifikat hasil rekayasa dan mempergunakan IMB illegal, ironisnya Pemko Pekanbaru diam seribu Bahasa atas pelanggaran Perda IMB karena pembangunan hotel akan berdampak kepada tindakan pidana dan akhirnya Endi korban penipuan telah mepergunakan Dokumen yangn tidak benar.

Tim Sindo

Sinarindonesia.cibitung.
Terkait pekerjaan jalan raya.CBL wanasari kecamatan cibitung yang di kerjakan melalui APBD.kabupaten bekasi.
Pada tahun 2017.lalu pekerjaan tersebuy. sudah pada merupul.alias rusak.di duga pada saat pekerjaan pengawas dan konsulan kurang tegas.sehingga hasil pekerjaannya tidak bagus
Menurut keterangan masarakat kabupaten bekasi.yang enggan di sebut namanya.mendesak pemerintah kabupaten bekasi. atau dinas PUPR. kabupaten bekasi. Agar menijau pekerjaan yang sudah pada merupul alias rusak tandasny
Di lanjut tim LSM.FORUM RAKYAT BEKASI.FORBEST.Saat melintasi di jalan raya CBLtersebut yang menuju wana sari kecamatan cibitung kabupaten bekasi.di duga pekerjaan tersebut betonya seting.sehingga hasilnya pada merupul.
Tem LSM. FORBEST. mendesak dinas pupr. kabupaten bekasi, Agar segera memberi sangsi kepda rekanan kontraktor. Agar rekanan kontraktot nakal saat melakukan pekerjaan ungkapnya(.karta wijaya)

Karawang sinar indonesia

Wakil Bupati Karawang H. Ahmad Zamakhsyari menerima langsung kunjungan kerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Eko Putro Sandjojo di Desa Mekarmaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Selasa, (21/1), yang lalu. pada kegiatan ini, turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ade Sudiana, Camat Cilamaya Wetan Hamdani dan 12 Kepala Desa, Kapolsek Cilamaya, Danramil Cilamaya, serta para petani.
Saad kunjungan Kemendes, beliau menyerahkan bantuan penggilingan padi digital (modern) kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama dengan di tandai penandatanganan batu prasasti. Penggilingan padi digital itu mampu memproduksi 1,5 ton beras per jam. Dengan demikian bantuan tersebut bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.
Kemendes berpesan agar penggilingan padi tersebut dirawat dengan baik. Ia juga meminta beras dikemas tidak terlalu besar agar masyarakat kecil dapat menikmati manfaat dari keberadaan alat produksi baru ini.
Selain itu, Wakil Bupati Karawang H. Ahmad Zamakhsyari menyampaikan akan menjaga mandat yang diberikan Kemendes RI dan akan memonitoring hasil kegiatan BUMDes di Karawang, khususnya saat ini di Kecamatan Cilamaya Wetan.
Guna memuluskan usaha kecil menengah yang dikelola BUMDes Kecamatan Cilamaya Wetan, Beliau memberikan bantuan modal Rp 50 juta. Ia berharap bantuan tersebut bisa dikelola melalui simpan pinjam dengan bunga yang seminim mungkin agar dapat menghidupkan UKM di Kecamatan Cilamaya Wetan.

Media-sindo.com /Sinarindonesia.tambun utara.
Terkait penataan taman di depan kantor kecamatan tambun utara kabupaten bekasi.
Di keluhkan masarakat kecamatan tambun utara.pasalnya.masarakat tidak nyaman saat mengurus surat menjadi ribed alias kesulitan.dan
hasi pantauan koran sinarindonesia di duga penataan taman yang di depan kantor kecamatan tambun utara tidak tepat sasaran
Di lanjut beberapa lembaga.salah satunya. Tem. LSM FORUM RAKYAT BERSATU.FORBEST. pemerintah kecamatan tambun utara harus pandai menata halaman jangan membuat masarakat menjadi susah jalan saat mau mengurus berkas di kantor kecamatan tambun utara pungkasnya.karta wijaya.

Jakarta. Media-sindo.com
Presiden Joko Widodo, sore ini, Minggu 14 Januari 2018, meresmikan hasil renovasi besar Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di kawasan Senayan, Jakarta.

Sebelum meresmikan, Presiden yang tiba di SUGBK pada pukul 18.10 WIB, terlebih dahulu meninjau panel dan maket data pembangunan SUGBK.

Kemudian, Presiden bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla menuju tempat peresmian didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, serta Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi.

“Dengan mengucap _bismillahirrahmanirrahim_ dan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada sore ini renovasi besar Stadion Utama Gelora Bung Karno saya nyatakan diresmikan dan dimulai penggunaannya,” ucap Presiden dilanjutkan penandatanganan prasasti tanda diresmikannya renovasi SUGBK.

Usai peresmian, Presiden dan Wakil Presiden beserta para menteri menuju _royal box_ untuk menyaksikan pertandingan sepak bola laga persahabatan antara Tim Nasional Indonesia melawan Tim Nasional Islandia.

Presiden memuji ‘wajah baru’ SUGBK tersebut. “Saya kira sudah sangat bagus. Tadi juga pelatih Islandia sudah menyampaikan stadion GBK sangat besar dan sangat bagus,” ucap Presiden kepada wartawan usai menyaksikan laga persahabatan tersebut.

Laga persahabatan tersebut berakhir dengan skor 4-1 untuk kemenangan Tim Nasional Islandia. Mengomentari hasil tersebut, Presiden mengatakan bahwa pertandingan tersebut merupakan laga pemanasan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Tim Nasional Indonesia.

“Dari sini kita tahu mana yg harus dibenahi, perbaiki. Untuk nanti kita bisa masuk ke ajang-ajang (kejuaraan), terutama persiapan Asian Games,” kata Kepala Negara.

Lebih lanjut Presiden mengatakan perlunya mengikuti kompetisi secara teratur guna meningkatkan prestasi, baik kompetisi di tingkat yunior hingga senior.

“Saya kira memang harus perbanyak ikut kompetisi, pertandingam dan berlatih, berlatih, berlatih. Ya itu yang harus dilakukan,” tutur Presiden.

Sementara itu, mengutip siaran pers Kementerian PUPR pada 11 Januari 2018 lalu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa renovasi SUGBK telah selesai 100 persen dan siap untuk digunakan perhelatan Asian Games XVIII Tahun 2018 mendatang.

Renovasi yang dilakukan pun beragam, mulai dari tata cahaya, tata suara, kualitas kursi, hingga kualitas lapangan yang sesuai dengan standar FIFA. Saat ini, pencahayaan di SUGBK pun lebih hemat karena menggunakan _LED lighting system_ berkekuatan 3.500 lux dengan kualitas cahaya tiga kali lebih terang dari sebelumnya.

Sistem pencahayaan tersebut juga terintegrasi dengan sistem tata suara yang memiliki kekuatan hingga 80 ribu watt PMPO.

“Tata suara SUGBK lebih baik dari sebelumnya sehingga pada upacara pembukaan nanti terutama saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya akan lebih dramatis,” ucap Basuki.

Selain itu, kualitas kursi juga ditingkatkan menjadi jenis satu kursi _(single seat)_, dan lipat _(flip up)_, serta telah memenuhi standar aksesibilitas evakuasi. Bahkan setiap kursi mampu menahan beban hingga 250 kg dan tidak mudah ditarik sehingga dapat menahan aksi vandalisme.

Dari segi lapangan, kualitas SUGBK semakin meningkat. Di antaranya menggunakan rumput terbaik jenis zoysia matrella yang dilengkapi alat penyiram rumput otomatis dan sistem drainase anti banjir _(zero run-off)_.

“Kualitas rumput Stadion GBK juga telah mendapatkan sertifikasi internasional. Kalau rumput imitasi digunakan di Lapangan ABC untuk latihan atau pemanasan, itupun kualitas rumput imitasi terbaik,” kata Basuki.

Untuk diketahui, renovasi SUGBK dilakukan sejak bulan Agustus 2016 oleh kontraktor PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT. Penta Rekayasa Kerjasama Operasi (KSO) dengan nilai kontrak Rp769,7 miliar. Sedangkan konsultan manajemen konstruksi adalah PT. Deta Decon dan PT. Multi Karadiguna Jasa KSO dengan nilai kontrak Rp10,2 miliar.

Secara keseluruhan renovasi _venue_ dan penataan kawasan GBK yang dilakukan oleh Kementerian PUPR progresnya telah mencapai 99%. Meskipun beberapa _venue_ olahraga telah selesai, namun penataan kawasan GBK yang baru dimulai pada Mei 2017 masih dalam tahap penyelesaian akhir.

“Untuk _venue_ olahraga hampir seluruhnya sudah selesai dan akan kami usulkan diresmikan satu per satu oleh Bapak Presiden,” tutur Basuki.

 

Kebijakan ini menjadi berita hangat ketika ada sebagian pihak yang digawangi mantan ketua Mahkamah Konstitusi mendaftarkan gugatan PP. No 72 Tahun 2016 tentang Holding BUMN ke Mahkamah Agung beberapa waktu lalu dengan alasan melanggar Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pada poin pemisahan asset yang masih menjadi control pemerintah. Di lain sisi mengingat Kinerja BUMN sangat mempengaruhi kinerja Negara dalam APBN kemudian kebijakan ini menjadi penting untuk di jalankan.
Dalam keilmuan manajemen stratejik, perusahaan dapat tumbuh besar dengan memanfaatkan penelitian dan pengembangan dari dalam internal atau melakukan penggabungan dengan entitas organisasi lain. Melakukan penggabungan dengan entitas bisnis lain biasa dikatakan merjer dan akuisisi. Konsep holdingisasi BUMN yang tertera pada PP No. 72 Tahun 2016 sebenarnya tidak lepas dari konsep Merger dan akuisisi. Secara istilah merger berarti adalah penggabungan dua entitas atau lebih. Dalam konsepnya merjer dapat menghilangkan dua perusahaan itu menjadi satu ataupun tetap menjadi dua dengan satu kepemilikan. Berbeda dengan akuisisi yang merupakan pengambilalihan satu atau lebih entitas untuk bergabung dibawah perusahaan induk. Dalam gambar 1 dapat di lihat perbedaan dari konsep-konsep merjer dan akuisisi.
                                                                    Gambar 1
                                                Bentuk-bentuk Merjer dan akusisi

Gambar 1 diatas menunjukkan bahwa merjer bisa terjadi dalam beberapa skema-skema. Skema pertama PT A dan PT B bergabung kemudian melebur menjadi PT AB. Pada skema kedua, meskipun telah bergabung, PT A dan PT B tetap menjadi entitas masing-masing yang setara akan tetapi mempunyai strategi yang sama. Terakhir adalah skema yang kita kenal degan akuisisi atau pengambilalihan dimana PT A mengambil alih PT B yang kemudian dijadikan anak perusahaan dan memiliki strategi yang diatur oleh “holding company” atau perusahaan induk. Biasanya kedua perusahaan bergerak pada produk dan jenis yang berbeda. Output dari perusahaan A berbeda dengan output perusahaan B akan tetapi masih saling berhubungan.
Dalam teori manajemen stratejik, ada beberapa keuntungan melakukan merjer dan akuisisi. Pertama pada kondisi merjer perusahaan horizontal atau perusahaan dengan produk yang sama, strategi ini dapat menguatkan posisi pasar kedua perusahaan. Semakin besar skala kedua perusahaan yang melakukan merjer dan akuisisi maka semakin kuatlah perusahaan baru tersebut menghadapi persaingan pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan kapasitas produksi perusahaan yang melakukan merjer dan akuisisi kemudian juga menghasilkan produksi skala ekonomis, sehingga memproduksi pada skala biaya terendah. Keuntungan yang sama tentu dapat juga dicapai pada perusahaan yang bergabung dan masih dalam satu rantai bisnis, misal: perusahaan yang memproduksi kertas dengan perusahaan percetakan.
Alih-alih menyelesaikan permasalahan solusi yang ditawarkan oleh pemerintahan di masa lalu berupa restrukturisasi BUMN maupun bentuk privatisasi BUMN tidak menjawab persoalan BUMN di era masa kini. Tercatat pada 144 BUMN yang berdiri saat ini, ada sekitar tiga yang merugi sehingga biaya operasionalnya sudah tidak mampu dibayarkan kecuali dengan bantuan pemerintah seperti misalnya: PT Merpati Nusantara. Beberapa BUMN seperti hidup segan mati tak mau. Untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas tidak memiliki dana investasi sedangkan untuk dilikuidasi masih dibutuhkan. Sebagian BUMN masih rugi karena banyaknya penugasan pemerintah kepada BUMN tersebut, sehingga secara skala efisien tidak tercapai. Kemudian di tangga kriteria terakhir adalah BUMN sehat, mendatangkan profit untuk pemerintah. Padahal berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, bahwa esensi dari penggunaan asset yang dipisahkan dari keuangan Negara dan di masukkan sebagai modal BUMN sejatinya memang digunakan untuk mendapatkan profit.
Ide holdingisasi memang sudah dimulai pada jaman menteri BUMN Tantri Abeng. Mengingat banyak sekali BUMN sejenis yang bersaing di pasar yang sama dan sama-sama di miliki persaingan. Persaingan VS Kolaborasi adalah dua mata uang yang harus digunakan untuk peningkatan ekonomi. Kadang persaingan itu penting dalam konteks menghasilkan produk murah dan efisien di masyarakat, di lain sisi kolaborasi juga penting untuk meningkatkan kekuatan pasar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kolaborasi perusahaan pada rantai bisnis juga bisa membuat terjadi efisiensi usaha mengingat pemilik dari rantai bisnis tersebut adalah satu perusahaan holding yang besar. Akan tetapi memang yang perlu diperhatikan pada kolaborasi adalah praktek monopolo, menaikkan harga dan mengurangi jumlah produksi seperti yang terjadi pada kasus-kasus monopoli lainnya. Harusnya kekurangan kolaborasi seperti praktek monopoli ini tidak akan terjadi pada BUMN mengingat kontrol BUMN adalah pada pemerintah yang masih memegang mayoritas saham BUMN. Sehingga sudah tepat strategi BUMN lebih cocok menggunakan kolaborasi.
Dalam dokumen kebijakan yang dibuat oleh kementerian BUMN didapatkan sebuah roadmap holdingisasi BUMN kedepad yang akan dijelaskan melalui gambar 2 berikut:
                                                                             Gambar 2
                                                               Roadmap Holdingisasi BUMN

 

Dalam gambar ini dijelaskan bahwa pada kondisi awal semua BUMN menginduk pada kementerian BUMN sehingga secara langsung Kementerian BUMN bertanggung jawab mengawasi dan membina seluruh BUMN yang jumlahnya kurang lebih 144 BUMN. Dirasakan ternyata konsep ini kurang optimal karena kementrian BUMN dengan waktu dan jumlah pegawai yang terbatas tidak bias mengawasi dan membina BUMN secara terus menerus. Dalam konsep kedua maka kementerian BUMN dapat membangun holding-holding pada perusahaan sejenis yang biasa kita sebut dengan sectoral holding. Ahli manajemen strategis memang mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan pada industry yang sama umumnya memiliki kondisi yang sama, dengan set strategi yang sama. Dengan alas an itu maka Kementerian BUMN membangun holding pada sector-sektor seperti: Perkebunan, Semen, Pupuk, Konstruksi, Farmasi, ke depan akan lebih banyak lagi. Pada skema terakhir, semua sektoral holding dan BUMN yang sama sekali tidak memilik holding akan dibawahi oleh super holding yang tentu saja untuk memperbesar skala perusahaan.
Kebijakan holdingisasi ini bukanlah sesuatu yang baru diterapkan di Negara-negara lain. Singapura mempunyai satu holding besar BUMN yang kita kenal dengan TEMASEK, ataupun Malaysia dengan KHAZANAH NASIONAL-nya. Kedua Negara tersebut memiliki BUMN besar yang merupakan gabungan dari beberapa BUMN kecil. Perkembangan kedua BUMN ini terbilang sangat sukses, apabila kita ingat tahun 1950-an BUMN Malaysia khususnya Petronas sempat belajar berbisnis ke Pertamina akan tetapi sekarang justru mereka lebih maju khususnya dalam membangun kilang minyak di luar negeri. BUMN Asia Tenggara yang belajar dari Indonesia kini sudah lepas landas jauh meninggalkan Indonesia dalam berbisnis di era global.
Sehingga kebijakan holdingisasi BUMN di Indonesia dalam konteks strategi sejatinya adalah untuk mempersiapkan para BUMN untuk bersaing di era globalisasi pada pasar dunia. Semenjak Indonesia merdeka tahun 1945 nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang dilakukan oleh pendiri bangsa kita menanamkan agar Indonesia dapat memenuhi kebutuhan sendiri dari sisi produksi barang dan jasa. Sampai dengan 72 tahun Indonesia hal itu kemudian diwujudkan oleh para BUMN ini misalnya: PLN yang menyalurkan listrik ke seluruh Indonesia, atau pun pertamina yang memastikan pasokan energi ke seluruh wilayah Indonesia. Ketika jaman sudah memasuki era informasi dan teknologi, peran BUMN menjadi diperluas yaitu mendatangkan profit bagi keuangan Negara sekaligus memperluas pasar luar negeri. Potensi peningkatan keuangan Negara dari pajak sudah dicoba dilakukan melalui tax amnesti, meski ada pemasukkan hanya saja belum cukup untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur besar di Indonesia. Strategi kedua adalah untuk meningkatkan pemasukkan uang dari BUMN, syaratnya adalah BUMN tersebut harus mengasilkan profit yang tinggi.
Ketika pasar di dalam negeri sudah jenuh, teori bisnis internasional mensyaratkan perusahaan untuk memperluas cakupan pasar ke luar negeri bahkan langsung ke global market. Ada beberapa prasyarat yang disebutkan dalam buku-buku teori internasional bisnis bagi perusahaan yang ingin mencoba go-internasional. Yang pertama adalah perusahaan tersebut harus kuat dan menguasai pasar domestik. Penguasaan pasar domestik ini penting andai saja pasar internasional belum memberi kesuksesan bagi perusahaan. Untuk menguasai pasar dalam negeri, BUMN sejenis di Indonesia masih ada persaingan. Ada banyak BUMN semen misalnya Semen Gresik, Semen Tonasa, Semen Padang tadinya memproduksi semen untuk masing-masing wilayah nusantara. Sehingga lebih sibuk mengurusi distribusi meskipun kurang menguntungkan dan mencari pasar dalam negeri dengan bersaing antar perusahaan. Setelah mereka bergabung dalam holding SEMEN INDONESIA maka dapat kita lihat perusahaan BUMN yang telah menguasai pasar dalam negeri mulai berorientasi ekspor. Ribuan ton semen di ekspor ke Tiongkok sebagai fondasi pembangunan infrastruktur disana. Cerita sukses BUMN holding Semen Indonesia dalam menembus pasar Negara lain bias menjadi contoh pentingnya menerapkan kebijakan holding. Semen Indonesia bertransformasi menjadi BUMN singa yang siap menghadapi singa-singa pesaing dari Negara lain. Ibaratkan pasar Internasional adalah hutan belantara, maka bila ingin memasuki hutan belantara BUMN harus mempersiapkan diri menjadi seekor singa yang menjadi raja hutan bukan hadir sebagai rusa pemain medioker yang setiap saat dapat di mangsa oleh predator.
Analogi “menjadi singa” dalam istilah bisnis berarti perusahaan itu harus: Pertama Kuat secara modal. Modal yang besar dibutuhkan untuk penetrasi pasar, membangun citra, melakukan promosi maupun mengakuisisi perusahaan luar negeri. Lihatlah berapa besar modal yang disediakan BUMN Tiongkok dalam penetrasi ke pasaran Amerika dan Eropa. Cara memperbesar modal, lagi-lagi adalah dengan cara memperbesar perusahaan yang sejatinya dapat dilakukan melalui konsep Merger dan akuisisi. Sehingga kesiapan BUMN Indonesia untuk melakukan penetrasi pasar dunia adalah dengan melakukan holding sehingga ada kemungkinan BUMN tersebut mempunyai modal yang besar.
Kedua menguasai pasar dalam negeri dan jalur distribusi dari hulu ke hilir. Persaingan BUMN pada industri yang sama melahirkan satu BUMN memiliki kelebihan dari BUMN yang lain. PT. Perkebunan Nusantara misalnya yang terdiri dari 12 wilayah yang mempunyai perusahaan masing-masing, setelah diteliti lebih dalam ternyata satu PTPN unggul dalam cara cocok tanam, sementara PTPN yang lain unggul dalam distribusi hasil pangan. Untuk menghadapi persaingan global dengan produk perkebunan dari Negara Thailand dan Vietnam misalnya, maka sudah tepat pemerintah menggabungkan PTPN untuk mengambil setiap keunggulan yang dimiliki dan kemudian di aplikasikan ke semua perusahaan yang tergabung dalam holding.
Akhirnya holdingisasi BUMN sektoral dan persiapan pembuatan superholding BUMN akan memfokuskan BUMN Indonesia tdak lagi memikirkan persaingan dengan BUMN dalam negeri akan tetapi lebih terfokus pada bagaimana meningkatkan potensi pasar dalam negeri sambil mencoba untuk melakukan kegiatan bisnis internasional. Indonesia adalah pasar yang sangat besar, 250 juta penduduk yang mendiami ribuan pulau dan luas tanah yang masih belum tergarap sempurna. Perusahaan-perusahaan asing masih menganggap bahwa Indonesia adalah potensi besar yang belum tergarap dan masih dapat bertumbuh sampai menggapai peringkat GDP 10 besar dunia. Sekarang apakah garapan ini akan diambil oleh pihak asing melalui perdagangan bebas, atau dimanfaatkan sendiri oleh BUMN lokal sebagai wilayah pengembangan pasar. BUMN dapat menggapai ini semua apabila holdingisasi berjalan dengan baik dan efektif menjawab perkembangan pasar.

 

 

 

Tuesday, 02 January 2018 21:36

Kebakaran rumah Mewah

Indramayu Sinar indonesia
Kebakaran rumah terjadi di Desa Sudimampir Lor Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu, rumah mewah ludes dilalap sijago merah, Selasa (02/1/18).
Api membakar rumah mewah milik, H Dulyamin di blok ngor desa Sudimampir Lor.
kejadian terjadi sekira pukul 14.00 wib. Untuk menanggulangi kebakaran ini tiga unit pemadam kebakaran kabupaten Indramayu dikerahkan.
Bersama warga sekitar dan pemadam kebakaran sekitar dua jam, api baru bisa dipadamkan.
Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting hubungan arus pendek listrik. Akibat peristiwa ini korban mengalami kerugian ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Dari kejadian ini, belum ada laporan korban jiwa. (KANO)

Bandung - Karawan sinar indonesia
Bupati Karawang dr. Hj. Cellica Nurrachadiana menghadiri sekaligus menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Dana Transfer Daerah serta Dana Desa Tahun 2018, di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, Selasa, (19/12). Penyerahan ini diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan kepada 27 Kepala Daerah Bupati/Walikota di Jawa Barat. Perlu diketahui bahwa anggaran APBN Tahun 2018 Jawa Barat Sebesar Rp. 110 Triliun, Siap Dilaksanakan dan Dikawal Untuk Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat.
Kegiatan penyerahan Pagu Dana Transfer dan Dana Desa adalah momentum penting bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, karena dana tersebut akan menjadi bagian utama dan menentukan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD. Sementara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen anggaran yang menjadi dasar bagi satuan untuk melaksanakan sekaligus membiayai berbagai kegiatan untuk melayani masyarakat. Dengan penyerahan dokumen anggaran tahun 2018 yang dilakukan pada menjelang akhir tahun 2017 ini, Kementrian Keuangan mendorong Bupati/Walikota dan Satuan Kerja Pemerintah Pusat agar dapat segera memulai pelaksanaan program dan kegiatan pada awal tahun 2018. Hal ini dimaksudkan agar aspek kualitas pemerintahan, pelayanan umum, dan pembangunan dapat pula segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas secara lebih dini di wilayah masing-masing.
Untuk tahun 2018, Dana APBN yang mengalir ke Provinsi/Kabupaten/Kota Jawa Barat direncanakan sebesar Rp. 110 Triliun lebih, terdiri dari Dana Transfer dan Dana Desa sebesar Rp. 66,52 Triliun dan Dana yang melalui Kementrian/Lembaga di wilayah Jawa Barat sebesar Rp. 43,748 Triliun.(Dien/karta/adam)

Karawang – sinar indonesia

Setiap tanggal 22 Desember, seluruh masyarakat Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri memperingati Hari Ibu. Peringatan Hari Ibu bukanlah “Mother’s day” yang dimaknai sebagai hari istimewa untuk memberikan penghargaan kepada kaum ibu yang selama ini banyak berjasa di dalam mengurus rumah tangga dan mendedikasikan segenap hidupnya demi kebahagiaan keluarganya (peran domestik/sebagai pengurus keluarga).

Hari Ibu diperingati sebagai momentum untuk mengenang dan menghargai semangat dan perjuangan kaum perempuan dari berbagai latar belakang dalam pergerakan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan sebagai perwujudan peran serta perempuan dalam proses pembangunan bangsa. Peringatan Hari Ibu dimaksudkan untuk senantiasa mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia terutama generasi muda, akan makna Hari Ibu sebagai hari kebangkitan dan persatuan serta kesatuan perjuangan kaum perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan perjuangan bangsa.

Peringatan Hari Ibu Ke 89, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melaksanakan Upacara pada Jum'at (22/12) di Lapang Karang Pawitan, Karawang.
Dalam upacara tersebut Bupati Karawang dr. Hj. Cellica Nurrachadiana bertugas sebagai Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut dihadiri oleh organisasi perempuan Karawang, yaitu Bhayangkari Karawang, Gerakan Oraganisasi Wanita Karawang, Dharma Wanita Karawang, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Karawang, Organisasi Disabilitas Karawang, dan ASN Kabupaten Karawang.

Bupati Karawang membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA RI) yang berisi mengajak kepada kaum perempuan agar terus belajar dan bekerja disetiap bidang pekerjaan yang bermartabat, profesi yang akan mengangkat harga diri dan citra positif kaum perempuan dan jadilah perempuan yang sejati, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan kaum laki-laki sesuai kodratiah dan kapasitasnya tanpa mengabaikan tugas utama yang sangat mulia yaitu mendidik anak agar kelak menjadi generasi penerus yang kuat iman, cerdas, dan baik budi pekertinya sejalan dengan tema PHI tahun ini "Perempuan Berdaya, Indonesia Jaya".

Selain upacara Peringatan Hari Ibu, kegiatan ini dipadukan dengan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) dan Hari Internasional Penyandang Cacat (HIPENCA) Tingkat Kabupaten Karawang Tahun 2017. (Dien/Karta/Adam)

stop illegal logging

Berita Terpopuler

Danau samba, alternatif berlibur warga Kabupaten Bekasi.

Danau samba, alternatif berlibur warga Kabupaten Bekasi.

02 July 2017

Sinar Indonesia: Sukatani,Masyara...

"BKPRMI Dumai Himbau Kampus Waspadai Gerakan LGBT"

"BKPRMI Dumai Himbau Kampus Waspadai Gerakan LGBT"

08 March 2016

Dumai - Kelompok lesbian, biseksual...

Deklarasi Generasi Peduli Anti Narkoba (GPAN)

02 April 2016

Jakarta, sinar Indonesia Generasi ...

"Pelabuhan Induk Masyarakat Titi Akar Rusak Parah, PT. SRL Buang Badan"

"Pelabuhan Induk Masyarakat Titi Akar Rusak Parah, PT. SRL Buang Badan"

08 March 2016

Rupat Utara - Situasi kondisi pelab...

Rute Pelarian Menuju Korea Selatan

Rute Pelarian Menuju Korea Selatan

21 February 2016

Pada 2006, Seong-ho Ji -lelaki 31 ...

2016, Perusahaan E-Commerce Finansial Bidik 30 Juta Pelanggan

2016, Perusahaan E-Commerce Finansial Bidik 30 Juta Pelanggan

21 February 2016

Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaa...

PJI Riau, Ikuti Pelatihan Jurnalistik Tingkat Nasional"

PJI Riau, Ikuti Pelatihan Jurnalistik Tingkat Nasional"

08 March 2016

BOGOR - Dalam rangka peningkatan pe...

Polisi AS Kembali Tembak Remaja Kulit Hitam

Polisi AS Kembali Tembak Remaja Kulit Hitam

21 February 2016

Polisi St. Louis, Amerika Serikat, ...

save earth