You are here: HomeNasionalBasynursyah
Basynursyah

Basynursyah

Jakarta Media-sindo.com
Dua hari ini yakni sejak hari Jumat kemarin (25/9), dilanjutkan pada hari Sabtu ini (26/9), KSPI mengikuti pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja untuk klaster ketenagakerjaan pasal demi pasal.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, bahwa pihaknya bersama KSPSI AGN dan 32 federasi yang lain meminta agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja. Selain itu, serikat pekerja juga meminta tidak ada pasal-pasal di dalam UU 13/2003 yang diubah atau dikurangi.

Iqbal juga mengatakan bila ada permasalahan perburuhan yang belum diatur dalam UU No 13/2003 seperti penguatan fungsi pengawasan perburuhan, peningkatan produktifitas melalui pelatihan dan pendidikan, pengaturan regulasi pekerja industri startup, pekerja paruh waktu, pekerja tenaga ahli, dan sebagainya dalam rangka meningkatkan investasi dan menghadapi revolusi industri 4.0. oleh karena itu mari kita dialog untuk dimasukan dalam omnibus law tapi tidak boleh sedikitpun merubah apalagi mengurangi isi UU No 13 Tahun 2003,.

“Oleh karena itu, buruh Indonesia mendesak Panja Baleg DPR RI untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja. Karena setelah kami mengikuti pembahasan dalam dua hari ini, sangat besar kemungkinannya akan terjadi pengurangan hak-hak buruh yang diatur dalam pasal-pasal di UU 13/2003,” ujarnya.

Said Iqbal menambahkan, sudah hampir bisa dipastikan jika dalam pembahasan ini terjadi kejar tayang antara pemerintah dan DPR RI untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020.

“KSPI dan buruh Indonesia menolak keras sistem kejar tayang yang dipaksakan oleh pemerintah dan DPR RI, di mana omnibus law akan disahkan pada tanggal 8 Oktober 2020,” tegas pria yang juga menjadi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini.

Buruh Persiapkan Mogok Nasional

Bilamana dalam beberapa hari ke depan KSPI, KSPSI AGN, dan 32 federasi lain melihat pembahasan pasal demi pasal tidak mengakomodir kepentingan kaum buruh dan dilakukan dengan sistem kejar tayang untuk memenuhi tenggat waktu 8 Oktober 2020, maka bisa dipastikan buruh dan seluruh serikat buruh yang akan menggelar aksi besar-besaran yang melibatkan ratusan ribu bahkan tidak menutup kemungkinan jutaan buruh, yang dilakukan sesuai dengan mekanisme konstitusi. Aksi ini akan dilakukan secara begelombang setiap hari di DPR RI dan DPRD di seluruh Indonesia.

“Tidak hanya itu, KSPI bersama 32 konfederasi dan federasi yang lain sedang mempertimbangkan untuk melakukan mogok nasional sesuai mekanisme konstitusi,” tegas Said Iqbal.

Dalam aksi besar-besaran tersebut sudah terkonfirmasi, berbagai elemen masyarakat akan bergabung dengan aksi buruh. Berbagai elemen yang siap untuk melakukan aksi bersama adalah mahasiswa, petani, nelayan, masyarakat sipil, masyarakat adat, penggiat lingkungan hidup, penggiat HAM, dan lain-lain.

Oleh karena itu, KSPI mendesak DPR RI untuk segera menghentikan pembahasan klaster ketenagakerjaan dan tidak mempunyai target waktu atau kejar tayang dalam melakukan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.

Di sisi yang lain, KSPI mengapresiasi sikap tujuh fraksi yang dalam DIM (Daftar Inventaris Masalah) menyatakan dalam sandingannya untuk kembali kepada pasal-pasal di dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003. Dengan kata lain, draft RUU Cipta kerja klaster ketenagakerjaan dikembalikan sesuai Undang-Undang No 13 Tahun 2003. KSPI juga mengapresiasi pimpinan DPR dan Panja Baleg yang tergabung dengan tim perumus bersama serikat buruh yang menyatakan dalam sandingan DIM-nya kembali kepada isi Undang-Undang No 13 Tahun 2003.

“Namun demikian, bilamana komitmen ini dilanggar oleh DPR RI dan Panja Baleg RUU Cipta Kerja, maka bisa dipastikan perlawanan kaum buruh dan beberapa elemen masyarakat yang lain akan semakin massif,” tegasnya.

Said Iqbal mengingatkan, agar tidak ada target waktu dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Tetapi yang ada adalah taget isi atau hasil, agar RUU Cipta Kerja bisa diterima semua pihak. Bukan maunya pemerintah saja.

Adapun yang ditolak buruh dari omnibus law RUU Cipta Kerja antara lain hilangnya UMK dan UMSK, adanya upah padat karya, kenaikan upah minimum hanya pertumbuhan ekonomi tanpa menambah inflasi, PHK dipermudah, hak upah atas cuti hilang, cuti haid hilang, karyawan kontrak seumur hidup, karyawan outsourcing seumur hidup, nilai pesangon dikurangi bahkan komponennya ada yang dihilangkan, jam kerja eksploitatif, TKA buruh kasar mudah masuk ke Indonesia mengancam lapangan kerja untuk pekerja lokal, jaminan kesehatan dan pensiun hilang dengan berlakunya sistim kontrak dan outsourcing seumur hidup, dan hilangnya sanksi pidana.

Wednesday, 23 September 2020 11:33

Babinsa Executie tanah Masyarakat.

Media Sindo, Riau.
Tanah yang mulai digarap sejak th 1957 seluas 4 ha dan 2 ha dibagi bagi kan ke anggota Veteran yang terletak di kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru adalah Milik Zainal Arifin Dt.Mangku.Sekarang tinggal ukuran 81x 60 m surat th 1981.
Terjadinya kasus Anggota TNI meng Excecutie tanah secara bergerombolan sebanyak lebih kurang 15 orang yg dipesan oleh initial R.E pada Hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 lokasi jalan Suryan No 1 LBT Pekanbaru sehingga kebun yg berisi tanaman kelapa,kelapa sawi,dan tanaman coklat hancur dan dibakar. Kuasa hukum korban( pemilik yang menguasai tanah) Aidil Fitsen SH MH telah minta klarifikasi kepada Komandan KOREM 031 Bukit Barisan " Apakah oknum TNI melakukan Excecutie tanah masyarakat bapak yang perintahkan ) namun sampai berita ini ditulis belum ada jawaban.
Pada tanggal 17 September 2020 datang Intel KOREM yang mengaku bernama Serma Eko ingin minta informasi ada nya masalah anggota TNI (Babinsa bernama Serda S) yang membantu perampasan tanah milik Zainal Arifin Dr.Mangku Ex Pasukan Teras Mobil th 1949 wilayah Kabupaten Kampar . Babinsa berucap yang disaksikan masyarakat sekitarnya bahwa pekerjaan teruskan di laksanakan dan menegaskan. Lagi bahwa semuanya dia yang bertanggung jawab.pada awalnya pekerja tidak mau kerja karena ada komplen dari pemilik.
Lembaga Bantuan Hukum MKGR Mayend RH.Soegandhi mendirikan Papan tentang pemberitahuan bahwa tanah dibawah pengawasan Advokad Aidil Fitsen SH . seyogyanya ada masalah diselesaikan di Pengadilan saja,dan anehnya kok oknum TNI masuk keranah hukum Privat ( perdata). Aidil Fitsen mengharapkan kiranya Bapak Komandan KOREM 031 Bukit Barisan dapat membina dan menertibkan Anggota nya yang tidak Disiplin.(Tim Media-sindo Riau)

Persoalan Madroki kelompok tani Desa Kadu Melati Kecamatan Sindangresmi yang membawa kabur Combine milik Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang ke Lampung tak kunjung usai hingga kini.

Meski sudah beberapa kali di tegur bahkan dirinya sudah membuat surat pernyataan sebanyak tiga kali siap mengembalikan namun apa yang terjadi kini janji MADROKI tinggalah janji.

Begitu peliknya tingkah laku Madroki cs ini membuat petinggi – petinggi Dinas pertanian kesal yang akhirnya berbuntut di laporkannya kelompok tani tersebut ke Polres Pandeglang, itu pun menurut pengakuan Iping Kepala Bidang tanaman Pangan Distan selaku pihak yang mengabulkan permintaan pinjem pakai Combine ke Kelompok, selain Kadis.

Dari konfirmasi via seluler beberapa waktu lalu Iping menuturkan“ Kan kita mah secara administrasi, yang pinjam ke Dinas kan Madroki, ya Madroki aja yang harus bertanggung jawab. Saya denger memang ada oknum di bawahnya Madroki bermain dengan siapa, ya itu mah urusan Madroki, saya mah urusannya dengan Madroki aja.

Namun saat ditanya soal uang diduga diperoleh Kelompok tani Madroki dengan membawa Combine ke Lampung senilai seratus juta rupiah, dikatakan Iping “ saya gak hafal itu mah, urusannya kita hanya pelayanan hanya sampe ditingkat Desa Kadu Melati, pas monev kesitu, saya tanyakan barangnya dimana, mulai disitu ( Madroki ) tidak bisa menunjukan dimana barangnya.

Dari situ maka saya mengeluarkan surat penarikan, surat penarikan tidak ada akhirnya munculah surat pernyataan, di surat pernyataan harus mengembalikan 2 × 24 jam sampe seminggu gak ada juga, dipernyataan ke tiga juga sama, karena Dinas juga merasa dipermainkan ya karena di surat pernyataan siap mempertamggung jawabkan secara hukum, ya udah kita laporkan saja sesuai arahan dari atasan karena ini masalahnya sudah mengalihkan alat tanpa sepengetahuan Dinas itu harus ada sangsinya, ujarnya.* FR/YN

Media-Sindo.com Pandeglang
Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Forum Pemuda Pandeglang Tenaga Kerja Indonesia (FP3TKI) menggelar aksi bakti sosial (baksos) atau penggalangan dana di lampu merah tugu jam alun-alun Pandeglang.

Fikri Abidzar Albar, koordinator FP3TKI menuturkan, bahwa penggalang dana ini dilakukan untuk membantu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang, yang hari ini berada di Negara Suriname.

Lanjut Fikri, begini kronologis singkatnya, "Budi berangkat pada 14 Februari 2020 dengan agency PT. Berjaya Mandiri, sesampainya disana ternyata pekerjaan nya tidak sesuai dengan yang ditanda tangani dalam kontrak kerja, sehingga sesampainya Budi di Suriname, bukannya jadi pelaut Budi malah jadi tukang jaga gudang. Tiga bulan menjalani pekerjaan kasar tersebut membuat Budi kabur dari gudang owner/agency perusahaan tersebut"

Saat di tanya kenapa harus baksos?, dikatakan Fikri bahwa Budi sendiri yang cerita kalo Budi sudah ke KBRI, KBRI tidak ada anggaran untuk memulangkan TKI disana, maka kami inisiatif untuk melakukan penggalangan dana pada hari ini.

Selain itu, kami juga sudah koordinasi dengan Bupati Pandeglang, Ketua DPRD Pandeglang dan Rizky Natakusuma (DPR RI Komisi 1) sejak 6 Juli 2020. Tapi sampai saat ini responnya sangat kurang baik. Hanya sekedar nanya ke keluarga Budi lalu tidak ada tindak lanjut, ungkap Fikri pada awak wartawan.* FRY/YYN

Tuesday, 22 September 2020 11:49

SONI: OPEN TRIP MENYAPA JOGJA, SUKSES.

Yogyakarta, media-sindo.com
Covid-19 telah melumpuhkan semua sektor dan bidang, seperti: Pendidikan, Perekonomian, dan lain sebagainya termasuk sektor Pariwisata.

Pariwisata Indonesia benar-benar lesu dengan adanya Covid-19 ini, bahkan Warga Negara Indonesia dilarang untuk berkunjung dan berwisata ke Luar Negeri. Hal tersebut di keluhkan dan dirasakan benar oleh Agent-agent Perjalanan (Tour and Travel), baik Domestik maupun Internasional.

Pretty Briliant, Owner Briliant Tour Bandung mengatakan, "Dengan adanya Covid-19 ini, semua Agent Perjalanan baik Domestik maupun Internasional sedang lesu. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat takut tertular nya virus yang berasal dari china ini." Imbuhnya.

Melihat lesu nya Pariwisata Domestik khususnya, akhirnya IPOBA (Ikatan Perusahaan Otobis Bandung) berinisiatif untuk mengadakan Open Trip. Setelah sukses mengadakan Open Trip pertama ke Pangandaran dengan jumlah peserta 1.000 orang lebih, akhirnya IPOBA mengadakan Open Trip Kedua dengan tema "Menyapa Jogja".

Soni, Ketua Panitia Open Trip Menyapa Joga, yang juga perwakilan dari PO. Arjuna Samba mengatakan, "Alhamdulillah setelah sukses Open Trip Pangandaran, akhirnya kami sepakat mengadakan Open Trip kedua yaitu yang bertajuk 'Menyapa Jogja'," terangnya, saat kami (-red) temui di tengah-tengah kesibukaanya, Senin, 21/9/2020.

"Kami sengaja memilih Yogyakarta, karena Yogyakarta ini salah satu tempat wisata yang ada di Indonesia yang sangat iconik." Lanjutnya.

Dalam Open Trip Menyapa Jogya ini banyak sekali pihak yang terlibat bahkan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata nya.

"Dalam hal ini kami bekerjasama dengan berbagai Asosiasi dan Pelaku Wisata seperti Asosiasi Tour Guide, Asosiasi Tour and Travel, Restauran, Asosiasi Hotel, dan Dinas Pariwisata," Tegasnya.

"Dan alhamdulillah Open Trip Menyapa Jogja ini sukses, dengan jumlah peserta hampir 850 orang. Harapan kami, dengan adanya Open Trip Menyapa Jogja ini, semua Pariwisata yang ada di Indonesia bangkit kembali." Pungkasnya.

Bangkitlah Pariwisataku Bangkitlah Indonesiaku.

Reporter: Ade Maryadi

Wednesday, 16 September 2020 12:35

Temu Kangen Seniman Sunda

Sukabumi media-ssindo.com
Para seniman Sunda se-Kabupaten/ Kota Sukabumi mengadakan acara temu kangen yang bertajug “Silaturahmi Seniman Sunda”. Temu kangen ini di hadiri sekitar 200 lebih seniman yang di selenggarakan di Padepokan Giri Kancana, Pulo Sari, Selasa, 15/9/2020.
Pertemuan yang di mulai jam 18.30 WIB ini di pelopori oleh Dalang Loka Lesmana alias A. Suherman Nanung Muda dan mendapat sambutan baik dari para seniman. Dalang Loka menyampaikan kepada Wartawan Sinar Indonesia (media-sindo.com), bahwa pertemuan tersebut di hadiri dari berbagai wilayah di Sukabumi, “Acara ini dihadiri kurang lebih 200 seniman yang berasal dari berbagai Daerah yang ada di Kabupaten/ Kota Sukabumi,” tuturnya.
dalam pertemuan tersebut, para seniman sangat berharap ada perhatianya dari pemerintah, karena mereka sadar Pemerintah adalah tumpuan hidpunya dan segalanya bagi seniman.
“kami berharap, dengan adanya pertemuan ini, pemerintah akan lebih memperhatikan nasib kami sebagai kuli dan penggiat seni,” lanjutnya.
Dalam pertemuan tersebut, akhirnya para seniman membuat wadah yang bernama, “Silaturahmi Seniman Sunda”, dan terpilih sebagai Ketua yaitu Dalang Loka Lesmana alias A. Suherman Nanung Muda. Ucapan selamat pun mengalir deras dari para seniman yang hadir dalam acara tersebut.
“Saya sangat terharu dan bangga tapi sekaligus punya beban terhadap teman-teman seniman, karena dengan terpilihnya saya sebagai Ketua, tanggung jawab saya terhadap teman-teman seniman dan juga terhadap organisasi harus benar-benar full, agar saya tidak mengecewakan orang-orang yang mempercayai saya,” pungkasnya. (biro Skb)

Sukabumi, media-sindo.com
Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami resmikan Payment Point Online Bank (PPOB) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bojong, Kecamatan Cikembar dan Lapang Serbaguna Sumaniredja, Senin (07/09/2020).yang lalu

Proses peluncuran dan peresmian tersebut ditandai dengan membunyikan sirine dan penandatanganan prasasti. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan Mobil Aspirasi Kampung Juara (Maskara) dari Provinsi Jabar kepada Desa Bojong Raharja.

Payment Point Online Bank (PPOB) merupakan sistem yang dapat mempermudah aktivitas masyarakat, terutama dari segi pembayaran tagihan dan lainnya.
Dengan sistem yang di berikan oleh PPOB sudah bisa melakukan pembayaran pajak. Dirumah PPOB bisa diyakini bagian dari perkembangan di era kemajuan teknologi saat ini, tentunnya akan mempermudah aktifitas,” di samping itu dapat mengembangkan dan meningkatkan potensi ekonomi yang menjanjikan. Terutama bagi di pedesaan dan tentunnya Pemerintah terus mendorong seluruh Desa di Wilayah Kabupaten Sukabumi ikut berinovasi, sehingga bisa membuat terobosan yang dapat memudahkan dan menggerakkan Perekonomian Desa,” ujar, Bupati Sukabumi.

Sementara itu, Bupati Sukabumi menyampaikan berkaitan dengan Lapang Serbaguna, Dirinya mendorong semua kecamatan memilikinya untuk menyalurkan hobi masyarakat di bidang olahraga.

“Selain sarana pembinaan bakat olahraga, juga mengembangkan potensi atlet. Dan tidak sedikit atlet voley, sepakbola asal Sukabumi banyak yang jadi incaran pencari bakat dan masuk Atlet Nasional hingga disekolahkan ke Luar Negeri," pungkasnya. (Din)

Media-Sindo.com Pandeglang -
Lagi – lagi hal memalukan terjadi Di Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang, sudah ke sekian kalinya alat pertanian berupa Combine yang di gunakan untuk memotong padi saat panen kini keberadaanya masih dicari, pasalnya alat tersebut dipinjam Madroki kelompok tani Desa Kadu Melati Kecamatan Sindangresmi tapi disalahgunakan dengan dibawa keluar daerah Kabupaten Pandeglang entah kemana.

Melayangnya Combine tersebut diketahui saat waktu peminjaman yang diajukan kelompok sudah habis masanya dan harus dikembalikan, namun sampai saat ini belum ada pengembalian oleh Madroki selaku aktor yang menyebrangkan hingga keluar daerah. Dari Informasi yang di dapat wartawan alat panen padi yang disebrangkan kelompok itu kini berada di daerah Lampung.

Kasus nyebrangnya Combine milik Dinas Pertanian ini jadi sorotan Front Rakyat Demokrasi ( FRAKSI ) Pandeglang. Dikatakan Nana ketua FRAKSI “ ini bukan pertama kalinya terjadi alat pertanian milik Dinas disalah gunakan, hampir setiap tahun dikala musim panen selalu ada kasus Combine yang dibawa keluar daerah Pandeglang oleh kelompok yang minjam, tapi anehnya Dinas selalu kecolongan atau mungkin mereka ikut terlibat?, saya yakin ada oknum Dinas yang bermain ini.

Lanjutnya "coba perhatikan dan tanyakan saat proses peminjaman alat tersebut, prosesnya kaya main – main hanya dengan selembar surat permohonan, tanpa dilakukan verifikasi lapangan langsung acc, bahkan berita acaranya pun bisa belakangan. Mengenai kasus kelompok tani Madroki, hal ini jelas keteledoran orang Dinas tidak ada pengawasan dan apa yang dilakukan oleh Madroki ini sudah masuk tindakan kejahatan terhadap negara karena alat tersebut milik negara bukan milik moyangnya juga bukan milik pejabat Dinas pertanian, ungkap Saep pada wartawan melalui sambungan telefon Rabu ( 8 / 9 ).

Ditambahkan Dani Kusuma aktifis Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia ( KOMANDO ) PW.Pandeglang, Ia mengaku sudah mengirimkan surat mengajak audensi akan tetapi pihak dinas tidak bisa menghadirkan Madroki kelompok tani.

“ Ya memang benar, KOMANDO dan FRAKSI mengirim permintaan audensi terkait hal ini melalui WhatsApp ke Kabid tanaman pangan langsung, isinya yaitu untuk mempertanyakan hal ini dan kami meminta agar Dinas menghadirkan Korluh dan Kelompok, akan tetapi Dinas tidak bisa menghadirkannya. Kenapa kami meminta mereka dihadirkan biar semuanya terang benderang karena kami menduga ada oknum Dinas juga yang bermain. Namun sewaktu kami ke Dinas beberapa hari lalu Kabidnya pun gak ada seolah menghindar, apa lagi untuk menghadirkan kelompok kalo begini jelas bahwa Dinas dipecundangi oleh kelompok. Justru ini semakin mempertegas sikap KOMANDO untuk melakukan aksi unjuk rasa nanti, ucap Dani. * (Fery)

Media.Sindo-com SERANG

Ribuan Pendekar Banten menyatakan dukungan kepada Pasangan Calon (Paslon), Ratu Tatu Chasanah-Pandji Tirtayasa ,gabungan partai politik pengusung Tatu-Pandji, yang terdiri dari Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKS, PAN, PPP, PKB, Partai NasDem, Partai Beringin Karya, PBB, dan Partai Hanura.

Pasangan bakal calon Bupati-Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah- Pandji Tirtayasa didampingi telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang, Sabtu, (5/9) kemarin. Ulama Banten Abuya Muhtadi Dimyati, ketua parpol pengusung, relawan, simpatisan, hingga para jawara mendampingi duet Tatu-Pandji saat pendaftaran.

Ketua DPP Perguron Terumbu Banten, Yadi Sufiyadi menyatakan dukungan kepada Tatu-Pandji, karena tinggal melanjutkan pembangunan dan sudah bagus.

"Kita akan menyumbang suara sebanyak ribuan. Ratusan sangatlah sedikit, karena pendekar Terumbu Banten paling banyak di Kabupaten Serang dan sangat solid," jelas Yadi.

Yadi juga menegaskan akan siap bergerak, dan memenangkan Paslon Ratu Tatu Chasanah - Pandji Tirtayasa.

"Kita sudah siap bergerak, hingga kemenangan Tatu-Pandji di Pilkada Kabupaten Serang 2020 DPP Perguron Terumbu Banten juga akan mengamankan gelaran Pilkada di Kabupaten Serang “Agar bisa bisa tertib dan aman, tanpa ada halangan rintang satu apapun yang dapat menghambatnya,” ujar yadi (Budi)

Jakarta, media-sindo.com 

Mirah Sumirat selaku Presiden Aspek Indonesia mengecam cara cara manajemen Indosat yang melakukan PHK karyawan dengan melanggar Undang-undang Ketenagakerjaan, dan mengabaikan Perjanjian Kerja Bersama yang telah disepakati, serta diiringi dengan paksaan dan ancaman kepada karyawan.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati oleh Serikat Pekerja Indosat dan Manajemen Indosat, mensyaratkan untuk melakukan PHK Karyawan manajemen harus terlebih dahulu duduk bersama dengan Serikat Pekerja dan harus tercapai kesepakatan dari karyawan yang hendak di PHK sesuai UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak bisa manajemen melakukan PHK sepihak apalagi dilakukan dengan ancaman ancaman akan tetap melakukan PHK dengan mengurangi nilai uang pesangon karyawan setiap harinya apabila karyawan menolak

Mirah meminta manajemen Indosat untuk patuh menjalankan aturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, terlebih saham terbesar Indosat saat ini dimiliki oleh Asing (Qatar), siapapun boleh berinvestasi di Indonesia, namun harus tetap mematuhi dan menjalankan dengan baik regulasi yang ada dan tidak boleh sewenang wenang terhadap pekerja Indonesia.

"Dalam kondisi pandemi seperti ini para pekerja sedang mengalami kesulitan, jangan ditambah lagi dengan perlakuan zalim dari para pimpinan perusahaan, melakukan PHK yang tidak beradab terhadap karyawan yang selama ini mengabdi kepada perusahaan dan ikut memajukan perusahaan." Ujar Mirah yang juga menjabat sebagai Presiden Women Commitee Uni APRO untuk Asia Pasific

Senada dengan Mirah, Presiden Serikat Pekerja Indosat (SP Indosat) Roro Handayani juga menyampaikan "Saat ini banyak terjadi masalah dan kontroversi di PT Indosat, diantaranya semakin banyaknya tenaga kerja asing, kebijakan penghilangan fasilitas kesehatan pensiunan, dugaan mengabaikan PKB, dan PHK masal disaat perusaan sedang meraup untung, serta rekruitmen karyawan baru yang terus dilakukan.

Selain itu SP Indosat juga menolak adanya dugaan intimidasi/pelemahan serikat pekerja (union busting) dalam bentuk apapun. Pemerintah harus hadir sepenuh hati menegakkan hukum dan membela rakyatnya. Jika Negara belum bisa membeli kembali PT Indosat dari pihak asing, setidaknya Negara berkewajiban melindungi seluruh pekerja PT Indosat dari kebijakan oknum manajemen yang diduga menyengsarakan karyawan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Roro juga meminta kepada Polda Metro Jaya, Polda Jawa Timur, dan Polda Lampung untuk serius menangani laporan SP Indosat terkait dugaan union busting yang dilakukan oleh manajemen Indosat, pelaporan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 28 juncto Pasal 43 UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan ancaman sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- dan paling banyak Rp. 500.000.000,-.

Roro berharap dengan diprosesnya pelaporan dugaan union busting tersebut, hukum di Indonesia bisa ditegakkan sebagaimana mestinya dan pihak-pihak yang diduga melakukan tindak pidana union busting bisa dihukum atas perbuatannya. Selain itu Roro juga berharap kasus ini bisa menjadi efek jera dan menjadi pembelajaran agar manajemen perusahaan manapun tidak bertindak sewenang-wenang terhadap pengurus dan anggota Serikat Pekerja.

Mirah mengancam akan melakukan aksi besar didepan Istana Presiden apabila manajemen Indosat masih terus melakukan PHK sepihak kepada karyawan dan pengurus Serikat Pekerja Indosat.

Page 1 of 66
stop illegal logging

Berita Terpopuler

Danau samba, alternatif berlibur warga Kabupaten Bekasi.

Danau samba, alternatif berlibur warga Kabupaten Bekasi.

02 July 2017

Sinar Indonesia: Sukatani,Masyara...

"BKPRMI Dumai Himbau Kampus Waspadai Gerakan LGBT"

"BKPRMI Dumai Himbau Kampus Waspadai Gerakan LGBT"

08 March 2016

Dumai - Kelompok lesbian, biseksual...

"Daryo Spd : Sosok Kartini wajib kita teladani...!!!"

"Daryo Spd : Sosok Kartini wajib kita teladani...!!!"

24 April 2017

Sinar Indonesia , bekasiKepala se...

"11 Tahun, TKW  Indramayu  Hilang Kontak Di Arab Saudi"

"11 Tahun, TKW Indramayu Hilang Kontak Di Arab Saudi"

17 June 2017

INDRAMAYU - Sinar IndonesiaKembal...

Tenaga Kerja Indonesia  (TKI) Di  Negara Bahrain Peduli Bencana Banjir Di garut

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Negara Bahrain Peduli Bencana Banjir Di garut

16 October 2016

Indramayu-SINDOHimpunan Tenaga ke...

PJI Riau, Ikuti Pelatihan Jurnalistik Tingkat Nasional"

PJI Riau, Ikuti Pelatihan Jurnalistik Tingkat Nasional"

08 March 2016

BOGOR - Dalam rangka peningkatan pe...

Menyambut DIRGAHAYU RI,Camat Babelan adakan lomba  jalan sehat

Menyambut DIRGAHAYU RI,Camat Babelan adakan lomba jalan sehat

13 August 2017

Bekasi,media-sindo.comDalam rangk...

. Irianto Lambrie, menghadiri Rakor di Kemenko Kemaritiman

15 September 2017

JAKARTA, MEDIA_SINDO.COM ~ Gubernur...

save earth