You are here: HomeNasionalPelantikan PJ Gubernur Jabar Mencedrai Demokrasi

Pelantikan PJ Gubernur Jabar Mencedrai Demokrasi

Published in Nasional
Written by  18 June 2018

Jakarta sinar indonesia
Akhirnya Pelantikan Komjen M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat oleh Menteri Dalam Negeri tetap dilaksanakan pada hari ini, Senin, 18 Juni 2018. Ini merupakan pelantikan yang penuh dengan kontraversi dan isu politik.
Kontraversi ini di mulai sejak bulan januari 2018, tentang rencana Perwira aktif polri yang akan dijadikan PJ gubernur Jawa Barat oleh mentri dalam negeri. Akibatnya pemerintah di kritik habis-habisan oleh masyarakat. Lalu Pemerintah, Polri bahkan Menko Polhutkam pada 20 Februari 2018 akhirnya menyatakan usulan tersebut telah ditarik atau dibatalkan. Selain mencederai semangat Reformasi, memang tak ada alasan menjadikan perwira polisi aktif sebagai Pj Gubernur Jawa Barat..
Sayang nya pernyataan pemerintah ternyata hanya pemanis di bibir saja. Pelantikan Komjen M. Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat hari ini, membuktikan semua pernyataan pemerintah tadi ternyata tak bisa dipercayai. Sebagaimana kata pepatah. “anjing menggonggong Kafilah tetap berlalu. Pemerintah telah menelan ludahnya sendiri. Bahkan bisa dianggap telah melakukan kebohongan public dan menipu rakyat nya sendiri.
Dulu alasan dijadikannya perwia polri aktif untuk menjadi PJ gubernur karena jawa barat adalah zone tidak aman dan rawan terjadinya konflik dalam pilkada karena dinamikannya dianggap terlalu tinggi sehingga perlu ditempatkan perwira aktif polri sebagai pj gubernur di daerah-daerah rawan ternyata menurut Fadli zone wakil ketua gerindra ini, semua kekhawatiran pemerintah tidak terbukti sama sekali. Bahkan di jawa barat terlihat aman-aman saja.
Nah ditetap ditunjuknya Komjen M Irwan menjadi PJ gubernur jabar, tentu saja memunculkan pertanyaan. Kenapa pemerintah begitu ngotot menjadikannya sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, sehingga sampai tak segan menjilat ludahnya sendiri? Ada apa ini, Apa sebenarnya motif di belakang ini?
Menariknya alasan yang dibuat oleh Dirjen Otonomi Daerah bahwa Komjen M. Iriawan kini bukan lagi perwira aktif di lingkungan Mabes Polri, sebab yang bersangkutan saat ini sedang menjabat Sestama Lemhanas. Menurut waketum Gerindra Fadli zone alasan itu mengada-ada, itu hanya mengkonfirmasi sejak awal yang bersangkutan memang sudah diplot harus jadi Pj Gubernur Jawa Barat. Sehingga, mutasi yang bersangkutan dari Mabes Polri ke Lemhanas pada Maret silam hanya dilakukan untuk memuluskan rencana Kemendagri saja.

Fadli zone mencatat setidaknya ada tiga persoalan dari pelantikan Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Pertama, pelantikan ini telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Dulu Presiden menyebut usulan ini hanyalah isu. Mendagri dan Kapolri juga telah menarik kembali usulan tersebut. Menko Polhukam bahkan telah mengklarifikasi tegas pembatalan usulan tersebut. Tapi tiba-tiba hari ini malah dilantik. Masyarakat bisa menilai sendiri, siapa sebenarnya yang gemar berbohong? Ke depan, sulit bagi publik untuk gampang mempercayai pernyataan pemerintah. Apa yang dikatakan lain dengan yang dilakukan.
Kedua, keputusan tersebut akan membuat independensi Polri kian dipertanyakan, baik untuk konteks Pilkada Jawa Barat maupun pilkada-pilkada lainnya, termasuk pada seluruh tahap demokrasi yang akan kita jalani tahun ini dan tahun depan. Fadli juga sering mendengar laporan dari daerah tentang tidak netralnya oknum-oknum aparat tertentu. Kita yakin masih banyak aparat Polri yang bersikap netral dan bekerja di jalan konstitusi untuk menjaga demokrasi kita. Namun pelajaran dari Pilkada DKI lalu masih membekas bagaimana ada oknum yang sengaja berpihak pada calon tertentu. Ini merugikan bagi institusi Polri yang merupakan institusi milik kita bersama.
Ketiga, kengototan ini pasti memancing lahirnya spekulasi di tengah masyarakat. Apa sebenarnya motif pemerintah? Sebab, dulu saat masalah ini pertama kali menjadi kontroversi, perwira Polri diajukan sebagai Pj Gubernur karena alasan Pilkada Jawa Barat dinilai rawan. Penilaian itu terbukti tak valid, telah dibantah oleh data Kemendagri dan Polri sendiri. Jawa Barat bukan termasuk zona merah Pilkada. Bahkan sejauh ini proses pilkada berjalan lancar. Langkah pemerintah yang tak mau dikoreksi semacam inilah yang justru bisa memanaskan dan menggelisahkan masyarakat Jawa Barat. Keputusan ini bisa menodai Pilkada Jawa Barat.
Fadli juga berharap hal semacam ini perlu dikoreksi. Jangan sampai pemerintahan ini berjalan secara buta dan tuli, mengabaikan kritik dan kontrol masyarakat. Pemerintah janganlah menipu rakyat.

stop illegal logging

Berita Terpopuler

Danau samba, alternatif berlibur warga Kabupaten Bekasi.

Danau samba, alternatif berlibur warga Kabupaten Bekasi.

02 July 2017

Sinar Indonesia: Sukatani,Masyara...

Deklarasi Generasi Peduli Anti Narkoba (GPAN)

02 April 2016

Jakarta, sinar Indonesia Generasi ...

"BKPRMI Dumai Himbau Kampus Waspadai Gerakan LGBT"

"BKPRMI Dumai Himbau Kampus Waspadai Gerakan LGBT"

08 March 2016

Dumai - Kelompok lesbian, biseksual...

"Pelabuhan Induk Masyarakat Titi Akar Rusak Parah, PT. SRL Buang Badan"

"Pelabuhan Induk Masyarakat Titi Akar Rusak Parah, PT. SRL Buang Badan"

08 March 2016

Rupat Utara - Situasi kondisi pelab...

Rute Pelarian Menuju Korea Selatan

Rute Pelarian Menuju Korea Selatan

21 February 2016

Pada 2006, Seong-ho Ji -lelaki 31 ...

2016, Perusahaan E-Commerce Finansial Bidik 30 Juta Pelanggan

2016, Perusahaan E-Commerce Finansial Bidik 30 Juta Pelanggan

21 February 2016

Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaa...

PJI Riau, Ikuti Pelatihan Jurnalistik Tingkat Nasional"

PJI Riau, Ikuti Pelatihan Jurnalistik Tingkat Nasional"

08 March 2016

BOGOR - Dalam rangka peningkatan pe...

Polisi AS Kembali Tembak Remaja Kulit Hitam

Polisi AS Kembali Tembak Remaja Kulit Hitam

21 February 2016

Polisi St. Louis, Amerika Serikat, ...

save earth