You are here: HomeNasionalAda Perusahaan di Dalam Perusahaan Taspen

Ada Perusahaan di Dalam Perusahaan Taspen

Published in Nasional
Written by  26 February 2018

Kantor nya berada di jln M. yakop pangkalan asem. jakarta pusat. 

Jakarta, media-sindo.com/Sinar Indonesia

Setiap perusahaan selalu ingin mengembangkan dirinya agar menjadi sebuah perusahaan yang besar, sehingga membuat anak perusahaan. Jika perlu menguasai perusahaan dari hulu hingga hilir. Hal ini merupakan hal yang bisa di dalam dunia bisnis.  Misalnya perusahaan BUMN yang bergerak di bidang kelistrikan, PLN membuat anak perusahaan yang bernama Indonesia power, yang tugasnya membuat pembangkitan listrik kemudian PLN yang memasarkan atau menjualnya kepada konsumen.  Hal ini dilakukan untuk memenangkan persaingan didunia bisnis kelistrikan. Dan ini tidak boleh sama dengan perusahaan induknya.  Perusahaan ini memiliki managemen sendiri dan  semua karyawannya  bekerja untuk dan atas nama anak perusahaan tersebut.  serta semua karyawan mulai dari tingkat komisaris, managerial dan level paling bawah  statusnya adalah karyawan  Indonesia power, bukan karyawan PLN yang di dalam anak perusahaan.  Akan tetapi jika PLN membutuhkan tenaga ahli  yang ada di Indonesia power, karena kekurangan tenaga ahli di bagian managerial PLN, maka dia dapat dipindahkan sebagai ke  PLN dan  statusnya menjadi karyawan  PLN sehngga semua hak dan kewajibannya ditanggung oleh PLN secara utuh, langsung kepada yang bersangkutan, tidak lagi hak dan kewajibannya di berikan kepada perusahaan Indonesia power baru diberikan kepada yang bersangkutan, sebagai mana layaknya tenaga atau karyawan  yang statusnya outsourcing

Sementara itu di PT. Taspen ada perusahaan out sourcing  yang bernama PKS yang dirut dan wakil dirutnya adalah orang taspen sendiri. Yakni ibu Y sebagai dirut dan pak D sebagai wakil dirut. Perusahaan PKS ini mempekerjakan karyawannya di perusahaan taspen sendiri sebagai tenaga outsourcing. Misalnya satpam, supir clening service dan lainnya yang memang dibutuh oleh taspen. 

Diketahui adanya perusahaan outsourcing yang dimiliki oleh taspen  berawal dari adanya kasus seseorang yang mengaku sebagai karyawan taspen pada istrinya, bermasalah dan kasus ini sampai di tuntut ke meja hijau pengadilan agama. Sang istri menuntut suaminya yang telah menelantarkannya selama 5 tahun  tanpa nafkah lahir dan batin. Dan dia mendatangi kantor taspen untuk minta kejelasan dan dimediasikan untuk diselesaikan.  Anehnya justru pihak taspen lebih membela sang suami menurut informasi dari sang istri.

Kamipun mencoba mengklarifikasi untuk masalah ini ke perusahaan taspen dengan menemui bagian pool kendaraan. Dan menanyakan kebenaran masalah ini. Sebab suaminya bekerja sebagai supir di taspen.  Yakni bapak DD. Dan menurut pak DD memang kasus ini terjadi dan sudah dimediasikan bahkan menurut pak DD suaminya ini bukan karyawan Taspen, tetapi sebagai tenaga out sourcing dari perusahaan PKS. Lalau beliau menyarankan untuk langsung ke perusahaan PKS yang berada di pangkalan asem itu saja. lalu tiba-tiba ada karyawan yang datang mewakili PKS di ruang pool kendaraan. Menurut beliau kasus ini sudah lama dan sudah diserahkan pada perusahaan PKS. Saad itu juga langsung dihubungi ke PKS melalui hp dan yang menerima telpon berinisial N, ternyata dia tidak mau menerima telpon dari kami.

Sebenarnya  sang istri yang ditelantarkan ini sebenar tidak tahu menahu, yang dia tahu suaminya adalah karyawan taspen. Karena saat menikah dia mengaku sebagai karyawan taspen. Maka tidak salah kalau sang istri menanyakan masalah ini ke taspen karena merasa karyawan taspen. Tetapi justru taspen tidak memperdulikan masalah ini, karena  taspen tidak merasa karyawan mereka.

Lalu kami mencoba mencari tahu tentang perusahaan outsourcing dan siapa pemelik perusahaan outsourcing yang bernama PKS tersebut.

Agar  tidak salah memahami apa itu outsourcing perlu kami perjelas dulu apa itu outsourcing. Outsourcing adalahpenggunaan tenaga kerja dari luar perusahaan sendiri untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu yang spesifik. Dari pengertian tersebut, kita mendapatkan minimal dua hal yang musti dijelaskan, yaitu perusahaan outsourcing dan jenis pekerjaan yang umum di serahkan kepada tenaga dari luar tersebut.

Di negara kita, ada undang-undang yang khusus mengatur mengenai hal ini, yaitu UU No. 13 tahun 2003. Yang membuat sedikit kerancuan adalah tidak ada penyebutan istilah outsourcing dalam undang-undang tersebut. Yang bisa ditarik dari UU tersebut adalah outsourcing memiliki dua bentuk, yaitu pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja / buruh.

Kita bisa menarik kesimpulan, yang disebut sebagai Perusahaan Outsourcing adalah perusahaan yang menyediakan jasa tenaga kerja untuk keahlian pada bidang pekerjaan tertentu sesuai dengan permintaan perusahaan yang membutuhkannya.

Pengertian Outsourcing menurut para ahli

Michael F, Corbett, pendiri dari The Outsourcing Institute dan Presiden Direktur dari Michael F, Corbett & Associates Consulting Firm F. mengatakan bahwa outsourcing telah menjadi alat manajemen yang bukan hanya untuk menyelesaikan masalah tetapi juga bisa mendukung tujuan dan sasaran kegiatan bisnis perusahaan.

Maurice F Greaver II, pada bukunya Strategic Outsourcing, A Structured Approach to Outsourcing: Decisions and Initiatives, menjabarkan outsourcing sebagai “Strategic use of outside parties to perform activities, traditionally handled by internal staff and resources”.

Maurice Greaver, Outsourcing  adalah tindakan mengalihkan beberapa aktivitas perusahaan dan hak pengambilan keputusannya kepada pihak lain (outside provider), dimana tindakan ini terikat dalam suatu kontrak kerjasama.

Muzni Tambusai, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mendefinisikan pengertian outsourcing sebagai memborongkan satu bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang tadinya dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut sebagai penerima pekerjaan.

Jenis pekerjaan apa saja yang bisa di-outsourcing-kan?

Pada dasarnya, semua jenis pekerjaan yang tidak menyangkut pengambilan keputusan yang mempengaruhi kebijakan perusahaan bisa di-outsourcing-kan. Yang paling umum adalah pengamanan (security – satpam), kebersihan (cleaning service – office boy), operator mesin atau alat tertentu, entry data, dll,

Apa keuntungan perusahaan yang menggunakan jasa outsourcing?

Karena menggunakan pekerja yang disediakan perusahaan lain, maka perusahaan akan mendapat keuntungan sebagai berikut:

  1. Perusahaan bisa lebih fokus mengurusi bisnis intinya daripada menghabiskan energi, waktu, dan biaya untuk hal-hal yang bersifat teknis.
  2. Bisa menghemat anggaran untuk biaya pelatihan karyawan
  3. Dengan penyerahan pengelolaan tenaga kerja ke perusahaan Outsourcing, maka perusahaan tidak perlu lagi mengurusi Perekrutan, Pelatihan, Administrasi tenaga kerja dan Penggajian dan lain – lainnya disetiap bulannya.
  4. Perusahaan bisa mendapatkan pekerja yang benar-benar kompeten di bidangnya.
  5. Lebih mudah membuat proyeksi anggaran dan tingkat kualitas hasil pekerjaan karena bisa mengubah biaya variabel menjadi biaya tetap.
  6. Perusahaan tidak lagi direpotkan dengan urusan Pesangon, THR, PHK dan masalah lainnya sehubungan dengan pemutusan tenaga kerja karena hal ini telah dikelola oleh Perusahaan Outsourcing.
  7. Pekerja dari perusahaan outsourcing biasanya lebih berkualitas dari pada pekerja sendiri. Perusahaan outsourcing secara terus menerus memaksimalkan kualitas pekerja yang disewakannya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan pelanggan.
  8. Perusahaan tidak perlu melakukan alih teknologi dan pengetahuan yang butuh dana dan waktu.
  9. Lebih fleksible untuk melakukan atau tidak melakukan investasi.
  10. Meminimalkan risiko kegagalan investasi yang mahal.
  11. Perusahaan bisa membagi resiko pekerjaan (dimana resiko bidang pekerjaan ditangani oleh perusahaan outsourcing dan resiko dibidang lain ditangani perusahaan itu sendiri).

Setelah kami selidiki ternyata perusahaan outsourcing yang bernama PKS adalah milik taspen sendiri. Dimana direkturnya yang berinisial Y adalah pegawai taspen dengan jabatan setingkat asisten manager yang ditugaskan  untuk mengelola perusahaan outsourcing yang bernama  PKS ini dengan wakil direkturnya berinisial D

      Dengan adanya perusahaan outsourcing yang dimiliki oleh taspen ini tentu tidak perlu mencari jauh-jauh mitra kerja outsourcing. Pada hal  ini telah melanggar KUH Perdata, yakni tentang Pemborongan kerja.

Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pemborongan Kerja berbunyi sebagai berikut:

  1. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama (pemborong), mengikat diri untuk membuat suatu karya tertentu  bagi pihak yang lain yang memborongkan dengan menerima bayaran tertentu dan dimana  yang membeorongkan mengikat diri untuk memborongkan  pekerja kepada pihak pemborong dengan bayaran tertentu.
  2. Dalam perjanjian tidak ada hubungan kerja antara perusahaan pemborong dan perusahaan yang memborongkan dan karena itu dalam perjanjian tersebut tidak ada unsur upah /gaji yang ada adalah harga borongan.
  3. Dalam hal ini perusahaan pemborong menerima harga borongan bukan upah/gaji dari perusahaan yang memborongkan.
  4. Hubungan antara pemborong dan yang memborongkan adalah hubungan perdata murni, sehingga jika terjadi perselisihan maka secara perdata di pengadilan negeri
  5. Perjanjian atau perikatan yang dibuat secara sah oleh pemborong dengan yang memborongkan pekerjaan tunduk pada KUH perdata pasal 1338 jo pasal 1320 yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat bagi mereka yang membuatnya

Pada poin 2 bahwa perusahaan pemborong dangan perusahaan yang memborongkan tidak ada hubugan kerja antar perusahaan. Semantara itu perusahaan outsourcing PKS adalah milik taspen

Tentunya  poin 2 di atas, ini sudah tidak objektif lagi. Orang dalam melakukan perjanjian dengan orang dalam sendiri, lalu kalau terjadi perselisihan apa mungkin akan kepengadialan negeri?

Lalu bagaimana dengan peraturan pengadaan barang dan jasa yang mengharuskan adanya lelang atas pekerjaan itu sendiri. Di institusi pemerintah tidak semudah pengadaan di institusi swasta. Seluruh pengadaan barang yang pembiayaannya melalui APBN/APBD, baik sebagian atau keseluruhan, harus mengacu kepada aturan yang berlaku (Keppres No. 80 Tahun 2003, Bagian Kedua Pasal 2; bagian ketujuh pasal 7)

     Ada beberapa istilah yang digunakan dalam proses pengadaan ini, diantaranya:

  1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa
  2. Penyedia barang/jasa, adalah badan usaha atau perseorangan yang menyediakan barang/jasa
  3. Barang, adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, bahan setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa
  4. Khusus jasa, terbagi atas 3 jenis, yaitu Jasa Pemborongan, Jasa Konsultasi dan Jasa lainnya

Semua itu harus sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 1 dan Perpres No. 8 Tahun 2006 Pasal 1

Panitia Pengadaan

Apabila sebuah pengadaan barang/jasa dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga, yaitu melalui penyedia barang dan jasa, maka proses pengadaannya harus melalui panitia atau pejabat pengadaan.

Panitia pengadaan dibentuk bila nilai pengadaan di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus Juta Rupiah, sesudah direvisi), sedangkan dibawah itu cukup dengan pejabat pengadaan.

Jumlah panitia pengadaan minimal 3 orang dan berjumlah ganjil sesuai dengan nilai pengadaan dan harus berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.

Panitia pengadaan harus memahami tentang prosedur pengadaan, jenis pekerjaan yang diadakan maupun substansi pengadaan, tidak memiliki hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkan sebagai panitia dan memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penyedia Barang/Jasa

Bukan hanya panitia saja yang memiliki persyaratan, tapi penyedia barang/jasa juga memiliki persyaratan untuk dapat mengikuti kegiatan pengadaan. Persyaratan penyedia barang/jasa adalah:

  • memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha. (dalam ketentuan ini jelas bahwa penyedia barang/jasa harus mengikuti aturan yang berlaku mengenai bentuk usaha, seperti Surat Ijin Usaha dan aturan-aturan lainnya);
  • memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa (hal ini nantinya dapat dibuktikan pada penilaian kualifikasi perusahaan tersebut).
  • tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindah untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  • secara hukum mempunya kapasitas menandatangani kontrak. (atau yang lebih jelas adalah penandatangan kontrak haruslah orang yang namanya tertera di dalam akte pendirian perusahaan atau orang yang diberi kuasa penuh (misalnya melalui RUPS) untuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan itu);
  • sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan bukti tanda terima penyampaian SPT PPh tahun terakhir, dan fotokopi SSP PPh Pasal 29;
  • dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
  • tidak masuk dalam daftar hitam (sebuah daftar yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah yang berisi daftar perusahaan yang “bermasalah” dalam proses pelelangan di satu tempat sehingga tidak diperbolehkan mengikuti pelelangan si seluruh institusi pemerintah lainnya);
  • memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos (“jelas” disini juga berarti bahwa alamat tersebut memang benar alamat perusahaan yang bersangkutan, bukan alamat yang hanya sekedar “diakui” saja);

Selain persyaratan di atas, pegawai negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara.

Untuk penilaian mengenai persyaratan penyedia barang/jasa tersebut akan melalui proses penilaian kualifikasi, baik pra kualifikasi maupun pasca kualifikasi. Nah, apakah PT PKS telah mengikuti prosedur di atas? Sebab  semua ini harus dilaksanakan agar proses pengadaan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Dengan demikian adanya perusahaan outsourcing yang dimiliki PT Taspen sudah melanggar dan mencederai Good Corporate Goverment (GCG). Selain itu dengan adanya karyawan yang menjabat di perusahaan lain dan memiliki  conflict of interest dengan BUMN itu tidak dibenarkan. Bagaimana tidak, perusahaan itu yang membuat anggaran dan perusahaan itu yang menggunakan anggaran itu sendiri. Perusahan pemberi kerja memberikan borongan kerja pada perusahaan pemberi kerja itu sendiri.

Pantas saja direktur PKS tidak ingin memutus hubungan kerja sama atau pemborong dengan PKS karena tenaga outsourcingnya bermasalah, pada hal sudah membuat malu perusahan pemberi kerja borongan itu sendiri.  Sementara itu pihak taspen meminta  kasus penelantara istri oleh karyawannya jangan sampai tembus ke media. Seandainya perusahaan mau menyelesaikan kasus karyawannya yang telah menelantarkan istrinya ini dipecat, mungkin kasus ini tidak akan berkembang menjadi terbukanya ada perusahaan outsourcing di taspen  Seperti diketahui, pada aturan yang dikeluarkan zaman Presiden Soeharto (Alm), ada PP nomor 30 tahun 1980, yang melarang abdi negara untuk membuka usaha. Karena ditakutkan akan ada  conflict of interest.

stop illegal logging

Berita Terpopuler

Danau samba, alternatif berlibur warga Kabupaten Bekasi.

Danau samba, alternatif berlibur warga Kabupaten Bekasi.

02 July 2017

Sinar Indonesia: Sukatani,Masyara...

"BKPRMI Dumai Himbau Kampus Waspadai Gerakan LGBT"

"BKPRMI Dumai Himbau Kampus Waspadai Gerakan LGBT"

08 March 2016

Dumai - Kelompok lesbian, biseksual...

Deklarasi Generasi Peduli Anti Narkoba (GPAN)

02 April 2016

Jakarta, sinar Indonesia Generasi ...

"Pelabuhan Induk Masyarakat Titi Akar Rusak Parah, PT. SRL Buang Badan"

"Pelabuhan Induk Masyarakat Titi Akar Rusak Parah, PT. SRL Buang Badan"

08 March 2016

Rupat Utara - Situasi kondisi pelab...

Rute Pelarian Menuju Korea Selatan

Rute Pelarian Menuju Korea Selatan

21 February 2016

Pada 2006, Seong-ho Ji -lelaki 31 ...

2016, Perusahaan E-Commerce Finansial Bidik 30 Juta Pelanggan

2016, Perusahaan E-Commerce Finansial Bidik 30 Juta Pelanggan

21 February 2016

Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaa...

PJI Riau, Ikuti Pelatihan Jurnalistik Tingkat Nasional"

PJI Riau, Ikuti Pelatihan Jurnalistik Tingkat Nasional"

08 March 2016

BOGOR - Dalam rangka peningkatan pe...

Polisi AS Kembali Tembak Remaja Kulit Hitam

Polisi AS Kembali Tembak Remaja Kulit Hitam

21 February 2016

Polisi St. Louis, Amerika Serikat, ...

save earth