You are here: HomeNasionalKOMISI III DPRD KABUPATEN BEKASI SIDAK PEMBANGUNAN CLUSTER VICTORIA PERMAI.

KOMISI III DPRD KABUPATEN BEKASI SIDAK PEMBANGUNAN CLUSTER VICTORIA PERMAI.

Published in Nasional
Written by  04 October 2017

Sinar Indonesia; Babelan:
Sejumlah anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, bersama Kepala Desa serta Camat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan cluster Victoria Permai yang berada di kampung Pulo timaha Rt 001/009, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, lantaran mendapat aduan dari masyarakat terkait dugaan belum adanya izin baik rekomendasi maupun izin mendirikan bangunan, Jumat (15/9).
H.Suganda,anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PAN, sangat geram dengan sikap Arogansi Pengusaha yang tidak mematuhi aturan, dan tidak menghargai wilayah, dirinya pun memerintahkan kepada Muspika Kecamatan Babelan untuk segera menutup kegiatan di Perumahan Victoria Desa Babelan Kota Tersebut jika benar belum mengantongi izin.
" Saya sebagai anggota Dewan komisi III DPRD Kabupaten Bekasi memberi ijin dan restu kepada camat, Kepala Desa, dan RT Rw untuk menutup dan menghentikan kegiatan pengurugan atau pembangunan perumahan victoria ini, bahkan saya perintahkan kepada kepala Desa dan Camat untuk kerahkan masyarakat guna menghadang kegiatan dalam pembangunan Perumahan Victoria ini, karena saya menilai ini adalah bentuk arogansi pengusaha yang tidak menghargai wilayah.wilayah pasti sakit hati jika tidak dihargai". Tandasnya.
Ditempat yang sama, Suriyat anggota DPRD komisi III dari fraksi PDI Perjuangan kepada media-sindo.commengaku bahwa komisi III sudah menyurati pihak pengembang pada Rabu (13/9) kemarin, tapi hingga saat ini belum di respon.
“Ini sama saja telah melecehkan institusi Negara, kita tidak pernah menghalang-halangi pembangunan, asalkan prosedur terkait pembangunan di tempuh, hanya itu saja, kalau memang benar pembangunan cluster victoria ini tak berizin, silahkan saja kalau ada masyarakat sekitar yang mau menutup pembangunan ini, “terangnya di dampingi tiga anggota komisi III yang lain.
Dia menambahkan, tadi kita sudah liat sama-sama bahwa pihak owner telah mengantongi izin UKL UPL sementara izin dari masyarakat belum di kantongi.
“Ini adalah bukti keteledoran pemerintah, mana mungkin UKL UPL terbit kalau tidak ada rekomendasi dari bawah (kepala desa dan camat), ini adalah preseden buruk perizinan kita, “ungkapnya.
Sementara, Agus pihak owner ketika ditanya belum mau di mintai komentarnya seputar izin pembangunan cluster Victoria.
“Waduh mas kepala saya pusing, nanti aja ya kalau mau nanya, “cetusnya sambil meninggalkan awak media.
(Karnadi)

stop illegal logging

Berita Terpopuler

Danau samba, alternatif berlibur warga Kabupaten Bekasi.

Danau samba, alternatif berlibur warga Kabupaten Bekasi.

02 July 2017

Sinar Indonesia: Sukatani,Masyara...

Deklarasi Generasi Peduli Anti Narkoba (GPAN)

02 April 2016

Jakarta, sinar Indonesia Generasi ...

iPad 3 Rumor Roundup

iPad 3 Rumor Roundup

13 December 2011

Rumors have been circulating for mo...

"BKPRMI Dumai Himbau Kampus Waspadai Gerakan LGBT"

"BKPRMI Dumai Himbau Kampus Waspadai Gerakan LGBT"

08 March 2016

Dumai - Kelompok lesbian, biseksual...

"Pelabuhan Induk Masyarakat Titi Akar Rusak Parah, PT. SRL Buang Badan"

"Pelabuhan Induk Masyarakat Titi Akar Rusak Parah, PT. SRL Buang Badan"

08 March 2016

Rupat Utara - Situasi kondisi pelab...

Rute Pelarian Menuju Korea Selatan

Rute Pelarian Menuju Korea Selatan

21 February 2016

Pada 2006, Seong-ho Ji -lelaki 31 ...

2016, Perusahaan E-Commerce Finansial Bidik 30 Juta Pelanggan

2016, Perusahaan E-Commerce Finansial Bidik 30 Juta Pelanggan

21 February 2016

Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaa...

PJI Riau, Ikuti Pelatihan Jurnalistik Tingkat Nasional"

PJI Riau, Ikuti Pelatihan Jurnalistik Tingkat Nasional"

08 March 2016

BOGOR - Dalam rangka peningkatan pe...

save earth