You are here: HomeEntertainmentBasynursyah
Basynursyah

Basynursyah

Bekasi. Media-sindo
Terkait pembangunan jembatan yang berlokasi di sungai duet.RT.O1/10 desa pantai harapan jaya kecamatan muara gembong kabupaten bekasi Diduga pembangunan jembatan tersebut bangkrut alias tidak selesai
Menurut keterangan masyarakat setempa,t yang enggan disebut namanya saat di jumpai di kediamannya mengatakan “pembangunan jembatan tersebut di bangun pada tahun 2017 yang lalu. Bahkan sampai dua kali pergantian para pekerja. “Namun sampai saat ini tidak selesai alias di tinggal pergi”. ( karta wijaya.)

PEKANBARU, Media Sindo
Kisruh pembangunan Hotel Mimosa Jalan Riau, No 91, Pekanbaru, Riau melebar mulai dari masalah dugaan korupsi sampai pada dugaan main mata terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.
Sebelumnya bahkan kasus juga mencuit terkait dugaaan pembobolan uang Bank Mandiri senilai 300 Milyar, bahkan 5 LSM telah melaporkan kasus tersebut ke kejaksaan, akan tetapi ke 5 LSM tersbut meragukan kinerja Kejaksaan pasalnya kasus ini terkesan dipeti es-kan.
Salah satu ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dwiki Zulkarnain yakni Lsm Penjara Indonesia menyayangkan kasus ini melabar kesegala penjuru dan sayangnya belum ada penegak hukum terdengar melakukan penyidikan atas terhadap kasus ini.
Sementara itu terdengar kabar, terduga pelaku Direktur PT Sinar Riau Gemilang, Endi yang telah membobol sedang bercokol di sebuah hotel di kota Batam. Informasi dari sumber yang bisa dipercaya mengatakan bahwa Endi dituding sebagai pemilik hotel Mimosa yang diduga menganggunkan sertifikat bodong untuk merauk dana lebih kurang Rp. 300 M itu, bercokol dihotel kota tetangga Singapura itu.
Selain itu anehnya, Pemko Pekanbaru yang dituding ikut terlibat dalam hal penerbitan IMB, tampak tenang karena kasus ini tidak kunjung diproses, mereka diduga telah melakukan konspirasi rampas tanah objek perkara dan dugaan pungli dengan pemberian fee pada izin menerbitkan IMB yang terindikasi bodong.
Hal ini dikatakan ketua LSM Penjara Indonesia, Dwiki Zulkarnain, yang mengaku kesal karena pengaduannya sudah kemana - mana namun sampai saat ini belum ada hasilnya.
Sebelumnya Dwiki dan kawan-kawan telah mengadu kepada DPRD Kota Pekanbaru terhadap pelanggaran Perda IMB ini, namun hotel ini tetap jalan.
Dikatakannya kalau masalah dugaan korupsinya dia telah melaporkannya pada Kejati Riau, namun hasilnya nihil, seakan-akan Endi dan kroninya kebal hukum.
Rekomendasi yang menyalah ini terkesan di kangkangi oleh pihak pemberi izin IMB Pemko saat itu dijabat Djamil.
"Pokoknya yang belum saya laporkan tingal pada Tuhan saja," Jelasnya marah, Jumat (6/4/2018).
Laporan LSM Penjara Indonesia ini pada Kejaksaan Tinggi Riau berawal dari temuan Surat Keputusan Anggunan Tanah (SKAT) Endi yang mengajukan kredit pada Bank Mandiri pada tanggal 12 Januari 2018 lalu, padahal sertifikatnya diduga bodong.
"Awalnya saya hanya menduga surat SKAT ini tidak benar, namun saya tanya pihak Bank Mandiri mereka membenarkan kalau Endi adalah nasabahnya," Pungkas Dwiki.
Selain itu banyak pihak mencurigai kasus ini akan terus "membeku" di kantor penegak hukum Adhyaksa ini, sebab laporan LSM Penjara Indonesia dan kawan-kawan ini sudah 3 bulan kasus belum ada titik terangnya.
Mereka mengharapkan penegak hukum jangan tebang pilih dalam menangani kasus yang merugikan negara, selain itu anehnya ada info dari Kejaksaan bahwa beberapa LSM sudah terima uang tutup mulut sebanyak Rp.150 Juta, info ini diduga isyu untuk mengaburkan pokok perkara.(Rom/ Tim media sindo).

Pekanbaru, Media-sindo.com/sinar Indonesia
Hasil liputan tim sindo dilapangan ditemukan adanya kasus kisruhnya pembangunan hotel Mimosa yang terletak di jln Riau no 91 kota Pekanbaru provinsi Riau. Pada hal pembangunan hotel sudah dilarang oleh karena IMBnya tidak keluar, hal ini disebabkan tanah ini sedang bermasalah. Dan terhitung sejak 1 januari 2016 s/d 31 desember 2016 untuk sementara IMB tidak bisa dikeluarkan untuk diterbitkan, sebab menunggu disyahkannya RTUK dari pemerintah pusat. Apalagi pembangunan hotel Mimosa ini ini juga telah menelon korban pekerja karena kurangnya sistem pengamanan ditempat kerja. Barang kali ini disengaja sebagai tumbal dalam pembangunan hotel tersebut.
Kekisruhan menjadi terbongkar saad kepala badan Penanaman modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu pekan baru, Djamil mek maksakan untuk memberikan IBM kepada pemilik hotel. Sebanyak 2 kali, sebab yang pertama dipermasalahkan dan juga dilaporkan. Kemudian plang tersebut di cabut, namun tidak berapa lama berselang, IMB tersebut dikeluarkan lagi, tanpa memandang status tanah yang sedang berperkara. Tetapi kepala PM PTSP kota pekan baru tetap ngotot harus keluar. Ada apa ini sebenarnya.
Akibat pertanyaan ini, kasus ini mengemukan, lalu DPRD kota pekan baru bereakasi cepat dengan memanggil pengusaha pemilik hotel tersebut. untuk di dengar keterangannya melalui dengar pendapat di kantor DPRD kota pekanbaru. Termasuk kuasa hukum ahli waris Zainal Arifin dan M.Chatib yakni Aidil Fitsen SH.MH. menurut Kuasa hukum bahwa tanah yang berada di jalan riua 91 kota pekan baru provinsi Riau ini, adalah tanah yang sedang berperkara di Mahkamah Agung RI, atas putusan no 1460 K/Sip/74 tertanggal 24 september 1978 yang artinya ini adlah tanah objek perkara.
Prihal adanya keterangan bahwa perpindahan tanah kepemilik hotel yang dilakukan oleh Nubaiti dan Andi Nizal Mass merupakan rekayasa surat sertifikat tanah (SHM 789 dan SHM 788) pada tahun 1982 yang tidak didasari oleh surat putusan Mahkamah Agung RI. Surat tanah tersebut telah pernah di blokir oleh BPN pekanbaru pada tanggal 4 desember 2001. Namun agar tanah tersebut dapat terjual, sertifikat tersebut di rekayasa menjadi SHM 1200 dan SHM 711 tahun 2012. Setelah diteliti, fakta yang di dapat,di dalam persidangan perkara, ternyata tanah di jalan riau belum ada sertifikat yang sesuai dengan nama yang tertera dalam putusan Mahkamah Agung RI. Artinya tanah di jalan riau belum pernah terjual dan pembeli hanya sekali surat yang bukan di jalan riau 91 yang saad ini sedang dibangun hotel Mimosa tersebut.
Pada rapat dengar Pendapat (RDP) tersebut disebutkan bahwa telah terjadi pelanggaran perda IMB di atas tanah objek perkara. Sehingga dikeluarkan sebuah rekomendasi agar pembangunan ini di hentikan, tetapi justru tidak di indahkan. Kasus ini diduga telah terjadi konsfirasi antara oknum penengak hukum dan Pemko karena melawan rekomendasi DPRD kota pekan baru. Kasus ini bisa membuat calon Gubernur Firdaus, MT menjadi boomerang dan menurunkan elektabilitasnya.

Pekanbaru, Media-Sindo.
Hasil liputan tim sindo tanah Jl. Riau yang dibangun hotel Mimosa , menjadi masalah besar, hal ini disebabkan pembangunan hotel Mimosa tersebut dilarang bangun, menurut Jamil dari Pemko Pekanbaru (13/03/2018). Hal ini telah 2 kali dilakukan pelarangan (27/12/2017) dengan dipasangnya segel pada bangunan dimana pembangunan tersebut, agar dihentikan. Namun pada tanggal 5 Januari 2018 Satpol PP Pekanbaru bertindak sendiri mencopot segel dan memasang IMB yang ketiga. Dan pembangunan hotel ini juga telah memakan korban seolah sebagai tumbal pembangunan hotel tersebut.

Komisi III DPRD Pekanbaru melakukan sidak (13/03/2018) terkait adanya korban untuk kedua kalinya dimana pelaksana bukan hanya kurang memperhatikan pengamanan keselamatan pekerja tetapi ada kemungkinan memang sengaja, sehingga ada korban pekerja, bisa jadi sebagai tumbal pembangunan hotel, disertai juga pelanggaran memanfaatkan tenaga kerja dari luar daerah. Selain itu juga dijumpai pelanggaran pembangunan Hotel Mimosa, yang seharusnya dibangun tidak melebihi ketentuan tiga lantai.

Komisi I DPRD Pekanbaru Ir. Hotman Sitompul sangat kecewa dengan pelaksanaan bangunan hotel mimosa dilanjutkan, pada hal DPRD Pekanbaru telah mengeluarkan surat rekomendasi agar pembangunan hotel mimosa dihentikan kepada dinas terkait. Namun Jamil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru tidak mematuhinya, malahan Jamil menaggapi bahwa izin bangunan adalah hak Pemko dan DPRD tidak dapat turut campur. Jamil memberikan keterangan ini pada Januari 2018 kepada Ketua LSM Dwikie diruang kerjanya.

Selanjutnya Ir. Hotman Sitompul akan tetap menelusuri kepada instansi terkait dan juga inspektorat kota Pekanbaru, bilamana Instansi terkait melakukan pembiaran dan tidak turut menuntaskan maka DPRD Pekanbaru akan menggunakan Hak Interpelasi terhadap Firdaus MT Walikota Pekanbaru yang saat ini mencalonkan jadi gubernur Riau. Ini tentu akan berpengaruh pada cagub Firdaus MT sang Walikota Pekanbaru yang mencalonkan diri.

Menurut Aidil Fitsen,SH, MH kuasa hukum ahli waris menguraikan sejak awal telah terjadi rekayasa surat-surat sedikitnya ada 10 cara rekayasa surat-surat tanah yang diawali sejak tahun 1982.
1. Rekayasa pertama terjadi pada tahun 1982 terbit 2 buah sertifikat, sertifikat 789. An Putri Sari ukuran 27 x 47 m (bagian depan), sertifikat 788 An. Nikmah Ukuran 27 x 45 m (bagian belakang). Sertifikat ini dibuat tanpa menggunakan surat keputusan MA RI No. 1460K/Sip/74 tanggal 24 September 1978 yang mana An. Puti Sari.
2. Sertifikat 789 An Putri dilakukan rekayasa pada tahun 1987 menjadi nama 4 orang 1. Nurbaiti Aw 2. Ifon Ihimare, 3. Nurul Qamar, 4. Anisahnum. Rekayasa dilakukan dengan mempergunakan harta hibah notaris sawa sultan diatas (didalam akta tertulis 2 nama pemberi hibah yaitu ny. Putri Sari dan Ny. Puti Sari.
3. Rekayasa balik nama sertifikat 788 An. Nikmah dihibahkan dengan surat keterangan ahli waris dari lurah kampung bandar kec. Senapelan tahun 1988. Nikmah tidak berhak atas tanah hasil kemenangan atas putusan Makamah Agung RI karena tidak para pihak turut berperkara dan nikmah adalah anak angkat puti sari. Hibah diberikan kepada 2 orang anaknya yaitu 1. Andi Nizam Maas dan 2 Andi Mirza Maas. Balik nama sertifikat ini cacat hukum
4. Rekayasa dilakukan terhadap sertifikat nomor 789 an nurbaiti cs dinyatakan hilang diterbitkan 12 maret 2012 dan sertifikat 711 an. Andi Nizam Maas dinyatakan ganti blanko sertifikat
5. Peralihan hak Andi Mirza Maas kepada Andi Nizam Maas mempergunakan jasa Notaris luar negeri. Seharusnya sertifikat hilang maupun ganti blanko sertifikat tidak terbit sertifikat baru tetapi foto copy sertifikat dicap stempel dan diberikan keterangan oleh BPN Pekanbaru.
6. Sertifikat 789 dan 711 telah diblokir oleh BPN Pekanbaru tanggal 4 Desember 2001 untuk dapat terjual maka sertifikat dinyatakan hilang dang anti blanko sertifikat untuk 789 dijual pada Jos Budi Utomo tanggal 13 November 2013 oeleh Nurbaiti CS dan sertifikat 711 An. Andi Nizam Maas dijual pada ENDI pada tanggal 28 Maret 2014
7. Dengan mempergunakan sertifikat 789 An. Jos Budi Utomo Hadi S yang diberikan kuasa kepada endi dan sertifikat 711 diajukan permohonan guna mendapatkan IMB dan IMB diterbitkan oleh Jamil pada tanggal 27 Oktober 2016. Dimana pada saat itu IMB terhitung 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 tidak dapat diterbitkan (IMB Rekayasa)
8. IMB Kedua terbit tanggal 28 Desember 2017 yang mana IMB diperbaiki karena terjadinya kelebihan tingkat dari 11 menjadi 14 tingkat
9. Terbitnya IMB ketiga 5-01-2018 yang ternyata IMB tersebut secara Administrasi belum diterbitkan
10. Sertifikat 789 an Jos budi utomo yang diganti menjadi HGB 451 dan sertifikat 711 an endi yang ganti HGB 454 telah diblokir tanggal 26-11-2016 namun kedua sertifikat tersebut dianggunkan ke PT Bank Mandiri Tbk dengan flafon 300 m.
Ke 10 item rekayasa mengundang perhatian publik namun Firdaus MT melakukan pembiaran (by omission) selaku walikota walaupun Komisi I DPRD Pekanbaru telah melakukan pengawasan dengan mengeluarkan rekomendasi telah terjadinya pelanggaran IMB kota Pekanbaru. Sangat ironis kejadian yang terang bendarang dikota pekanbaru disamping Firdaus by omission dan aparat penegak hukum pun membisu. Apakah telah terjadi transaksional ucap atau ulas dwiki zulkarnain. Tim sindo

 

Sinar indonesia. gembong
Hampir satu kilo meter.jalan lingkungan yang terletak di RT.01/01kampung muara bungin desa pantai bakti kecamatan muara gembong kabupaten bekasi. Jalan tersebut rusak parah.padahal jalan itu salah satu akses.untuk masyarakat dan para nelayan yang mau nangkap ikan.
Menurut salah satu warga setempat, Samsuri yang berusia.lima puluh tahun.saat di jumpai.media sindo.dirinya mengatakan”.jalan ini pak, jalan satu satunya yang dilewati masyarakat dan para nelayan.kalau jalan rusak seperti ini, gimana coba. Kami sangat mengharapkan kepada pemerintah kabupaten bekasi, agar jalan ini dapat diperbaiki secepatnya. Sehingga masyarakat dan para nelayan bisa menikmati dan tidak tersendat lagi.” ungkap samsuri
Di lanjut tim LSM.FORUM RAKYAT BERSATU.FORBETS. Pemerintah desa pantai bakti, pemerintah kecamatan muara gembong.dan pemerintah daerah atau distakim harus tanggap dengan rusaknya jalan lingkungan yang terletak di kampung muara bungin Seba jalan itu sangat di butuhkan masyarakat dan para nelayan muara gembong. Agar transpotasinya lebih cepat.tapi kalau jalanya seperti ini bagaimana?. Sehingga membuat masyarakat kesulitan.kami dari tem LSM.FORBEST Mendesak pemerintah kabupaten bekasi. agar segera memperbaiki jalan lingkungan yang terletak di kampung muara bungin.(karta wijaya)

Karawang, sinar indonesia

Bupati Karawang dr.Cellica Nurrachadiana hadiri Seminar Nasional Call For Paper "Fenomena Penegakan Hukum di Indonesia dalam Prespektif Hukum Pidana, Hukum Bisnis dan Hukum Tata Negara" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Unsika beretempat di Britz Hotel Karawang. Kamis (8/3). di hadiri lengkap oleh unsur pimpinan Forkominda Kabupaten Karawang serta undangan lainnya.

Dengan pembicara Dr. Reka Dewantara SH. MH. Dosen dan peneliti fakultas hukum Universitas Brawijaya.
Dr. Syofyan Iskandar. SH.MH. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.
Prof. Edi Setiadi.SH.MH. Pakar hukum pidana Rektor Universitas Hukum Bandung.

Pada kesempatan tersebut Bupati menyampaikan, menurut Beliau hukum di Indonesia sangat dinamis, yang dulu tidak ada sekarang menjadi ada seperti Hukum tentang IT dan Hukum pada Medsos.

"Kita dapat merasakan sekarang bahwa hukum di Indonesia sangatlah dinamis, dulu tidak ada hukum yang mengatur tentang IT dan Medsos tapi seiring waktu ke semua itu kini ada tatanan hukumnya", ucapnya.

Bupati berharap pada semua yang hadir dalam seminar mendapatkan input atau masukan masukan yang cerah untuk menambah pengetahuan kita tentang hukum di Indonesia.

"Saya sangat berharap, tentunya melalui seminar ini Kita mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru tentang tatanan hukum di Indonesia, apalagi saya pribadi basic sebagai seorang dokter, tentunya sangat mengharapkan masukan dari para Guru Besar Hukum Indonesia yang hadir disini", tandasnya.(@opa/karta)

Karawang - sinar indonesia

Wakil Bupati Karawang H. Ahmad Zamakhsyari jumat (2/3) berkunjung ke Dusun Junklang 1 Desa Pamekaran Kecamatan Banyusari guna memberikan santunan yang berasal dari penghasilan pribadinya bagi kaum jompo dan dhuafa.

Hal ini dilakukan menurutNya, sebagai kewajiban seorang muslim yang harus mengeluarkan Zakat Mal sebesar 2,5% dari penghasilan yang didapatnya.

"Saya adalah seorang muslim sudah kewajiban saya mengeluarkan 2,5 % dari penghasilan yang Saya dapat, karena di penghasilan saya itu ada Hak orang lain yang membutuhkan", ucapnya.

Ditambahkannya, Hal ini dilakukan sama sekali tidak ada unsur atau muatan lainnya, murni dilakukannya hanya sebagai seorang muslim yang ingin memberikan Zakat langsung dan di terima oleh kaum jompo, sekaligus mengingatkan dan memberikan contoh kepada sesama muslim lainnya.

"Tidak ada muatan lain yang Saya lakukan ini murni hanya untuk memberikan Zakat Saya secara langsung dari tangan Saya ke tangan mereka yang membutuhkan sekaligus mengingatkan sesama muslim lainya wajib mengeluarkan Hak mereka dalam penghasilan kita", tandas Beliau.(@opa/Karta)

Jakarta, media-sindo.com/Sinar Indonesia
Seorang pegawai taspen yang bekerja sebagai Sopir telah menelantarkan istrinya selama 5 tahun tanpa nafkah lahir dan batin. Hal ini terungkap setelah adanya laporan ke kami. Sang suami berinisal S dan sang istri berinisal DN. Sang istri merasa ditinggalkan begitu saja oleh suaminya selama 5 tahun tanpa nafkah lahir dan bathin. Saad ditemui di kantor sang suami justru dia menantang ke pengadilan agama. Saat kami konfirmasi kepada salah seorang karyawan PT Taspen bagian pool kendaraan Pak DD . beliau mengatakan memang ada kasus seperti ini, tetapi itu sebenarnya bukan karyawan kami, dia hanya karyawan outsourcing yang bernama PT PKS (Purna Karya Sejahtra). Sebaiknya hubungi saja keperusahaan tersebut, tiba-tiba ada karyawan yang datang mewakili PKS di ruang pool kendaraan. Lalu pak DD menyuruh orang yang menggunakan name Tag PT Purna Karya Sejahtra. Untuk mengurus dan menjelaskan ke kami tentang kasus penelantaran ini. Menurut beliau kasus ini sudah lama dan sudah diserahkan pada perusahaan dari taspen dan sudah dipertemukan, namun tidak selesai masalah. lalu Saad itu juga langsung kami dihubungkan ke PKS melalui hp dan yang menerima telpon berinisial N, ternyata dia tidak mau menerima telpon dari kami.
Sebenarnya sang istri yang ditelantarkan ini sebenar tidak tahu menahu, yang dia tahu suaminya adalah karyawan taspen. Karena saat menikah dia mengaku sebagai karyawan taspen. Maka tidak salah kalau sang istri menanyakan masalah ini ke taspen karena merasa karyawan taspen. Tetapi justru taspen tidak memperdulikan masalah ini, karena taspen tidak merasa karyawan mereka. pada hal dimanapun saad seorang karyawan sudah bekerja di suatu perusahaan dan berkantor di perusahaan tersebut, maka orang tersebut adalah karyawan taspen. Sekalipun taspen mengaku bahwa itu hanya karyawan outsourcing, itu tetap menjadi tanggungjawab perusahan dimana dia ditempatkan.
Sekalipun itu adalah masalah keluarga, apalagi masalah penelantaran istri resmi yang terdaftar dalam KK dan data karyawan, tetap bagian HRD taspen harus turut serta menyelesaikan masalah ini. Sebab akan mengganggu kinerja perusahaan, apalagi hal ini sudah mencuat keluar, maka mau tidak mau dan suka tidak suka PT. Taspen terbawa dalam masalah ini. Artinya masyarakat menilai bahwa taspen membiarkan masalah karyawannya tidak diselesaikan.
Ketika kami tanyakan pada saad pertemuan di ruang pool kendaraan, menurut mereka di rekturnya Ibu yani justru membiarkan persoalan ini juga, sekan-akan tidak ada persoalan di kantor, memang ini persoalan pribadi karyawan, tetapi ini telah membawa – bawa institusi dimana dia bekerja.
Seharusnya taspen lebih bijak dalam meninggapi persoalan ini, jangan membiarkan masalah ini berlarut-larut dan kalau memang sudah membawa malu nama perusahaan taspen bisa saja memutuskan kesepakan kerja, karena dalam perjanjian kontrak kerja pasti ada poin-poin, apabila penerima kerja borongan (PKS) melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan pemberi kerja borongan, maka kontrak kerja ini harus dihentikan.
Akan tetapi menurut hasil pembucaraan kami di ruang pool kendaraan taspen tersebut, tidak akan pernah di putuskan atau dipecat karyawan tersebut. ? ada apa dengan PT PKS dengan PT Taspen ini. Tampaknya ada sesuatu. Tim media ini akan melakukan investigasi. Dan hasilnya bahwa PT PKS adalah milik PT Taspen itu sendiri. Jadi wajar saja kalau taspen tidak mau memutus hubungan kerja bororngan dengan PKS.
Sampai berita ini diturunkan, sang suami melalui pengacaranya menuntut cerai sang istri dengan alasan sang istri melakukan tindakan KDR dan mengusir sang suami. Akan tetapi menurut sang istri justru sang suami justru berbuat sebaliknya. Sidang ini masih berlangsung di pengadilan agama jln. Rawa sari. Jakarta pusat.

Karawang - sinar indonesia

Gubernur NTB dr. M. Zainul Majid menyambangi Kantor Pemda Karawang dan di sambut oleh Bupati Karawang dr. Hj. Cellica Nurrachadiana bersama Asda II Pembangunan H. Ahmad Hidayat, Kepala Kemenag Karawang H. Sofian, dan Kabag Kesra H. Matin Abdul Razak bertempat di Kantor Bupati, Karawang, Minggu, (25/2).

Perihal kunjungan gubernur NTB tersebut untuk memenuhi undangan dalam acara Qur'anic Parenting dan Bupati Karawang meresmikan rumah tahfidz qur'an Markaz Hanan di Aula Husni Hamid Pemda Karawang. Selain itu dalam acara tersebut dipadukan dengan wisuda sebanyak 6 orang anak umur 4-5 tahun dengan hapalan juz 30 Al-Qur'an.

Buupati Karawang berharap, dengan diresmikannya rumah Markaz Hanan ini dapat mencetak anak anak soleh dan solehah serta berbakti kepada orang tua, sesungguhnya keberhasilan anak tidak lepas dari keberhasilan orang tua. Serta dirinya menghimbau kepada orang tua agar selalu mengawasi anak anaknya bermain jangan sampai ketergantungan oleh internet. Karena dari sinilah kadang akan mempengaruhi karakter dan watak mereka.

(komf./karta w)

Monday, 26 February 2018 11:08

Ada Perusahaan di Dalam Perusahaan Taspen

Kantor nya berada di jln M. yakop pangkalan asem. jakarta pusat. 

Jakarta, media-sindo.com/Sinar Indonesia

Setiap perusahaan selalu ingin mengembangkan dirinya agar menjadi sebuah perusahaan yang besar, sehingga membuat anak perusahaan. Jika perlu menguasai perusahaan dari hulu hingga hilir. Hal ini merupakan hal yang bisa di dalam dunia bisnis.  Misalnya perusahaan BUMN yang bergerak di bidang kelistrikan, PLN membuat anak perusahaan yang bernama Indonesia power, yang tugasnya membuat pembangkitan listrik kemudian PLN yang memasarkan atau menjualnya kepada konsumen.  Hal ini dilakukan untuk memenangkan persaingan didunia bisnis kelistrikan. Dan ini tidak boleh sama dengan perusahaan induknya.  Perusahaan ini memiliki managemen sendiri dan  semua karyawannya  bekerja untuk dan atas nama anak perusahaan tersebut.  serta semua karyawan mulai dari tingkat komisaris, managerial dan level paling bawah  statusnya adalah karyawan  Indonesia power, bukan karyawan PLN yang di dalam anak perusahaan.  Akan tetapi jika PLN membutuhkan tenaga ahli  yang ada di Indonesia power, karena kekurangan tenaga ahli di bagian managerial PLN, maka dia dapat dipindahkan sebagai ke  PLN dan  statusnya menjadi karyawan  PLN sehngga semua hak dan kewajibannya ditanggung oleh PLN secara utuh, langsung kepada yang bersangkutan, tidak lagi hak dan kewajibannya di berikan kepada perusahaan Indonesia power baru diberikan kepada yang bersangkutan, sebagai mana layaknya tenaga atau karyawan  yang statusnya outsourcing

Sementara itu di PT. Taspen ada perusahaan out sourcing  yang bernama PKS yang dirut dan wakil dirutnya adalah orang taspen sendiri. Yakni ibu Y sebagai dirut dan pak D sebagai wakil dirut. Perusahaan PKS ini mempekerjakan karyawannya di perusahaan taspen sendiri sebagai tenaga outsourcing. Misalnya satpam, supir clening service dan lainnya yang memang dibutuh oleh taspen. 

Diketahui adanya perusahaan outsourcing yang dimiliki oleh taspen  berawal dari adanya kasus seseorang yang mengaku sebagai karyawan taspen pada istrinya, bermasalah dan kasus ini sampai di tuntut ke meja hijau pengadilan agama. Sang istri menuntut suaminya yang telah menelantarkannya selama 5 tahun  tanpa nafkah lahir dan batin. Dan dia mendatangi kantor taspen untuk minta kejelasan dan dimediasikan untuk diselesaikan.  Anehnya justru pihak taspen lebih membela sang suami menurut informasi dari sang istri.

Kamipun mencoba mengklarifikasi untuk masalah ini ke perusahaan taspen dengan menemui bagian pool kendaraan. Dan menanyakan kebenaran masalah ini. Sebab suaminya bekerja sebagai supir di taspen.  Yakni bapak DD. Dan menurut pak DD memang kasus ini terjadi dan sudah dimediasikan bahkan menurut pak DD suaminya ini bukan karyawan Taspen, tetapi sebagai tenaga out sourcing dari perusahaan PKS. Lalau beliau menyarankan untuk langsung ke perusahaan PKS yang berada di pangkalan asem itu saja. lalu tiba-tiba ada karyawan yang datang mewakili PKS di ruang pool kendaraan. Menurut beliau kasus ini sudah lama dan sudah diserahkan pada perusahaan PKS. Saad itu juga langsung dihubungi ke PKS melalui hp dan yang menerima telpon berinisial N, ternyata dia tidak mau menerima telpon dari kami.

Sebenarnya  sang istri yang ditelantarkan ini sebenar tidak tahu menahu, yang dia tahu suaminya adalah karyawan taspen. Karena saat menikah dia mengaku sebagai karyawan taspen. Maka tidak salah kalau sang istri menanyakan masalah ini ke taspen karena merasa karyawan taspen. Tetapi justru taspen tidak memperdulikan masalah ini, karena  taspen tidak merasa karyawan mereka.

Lalu kami mencoba mencari tahu tentang perusahaan outsourcing dan siapa pemelik perusahaan outsourcing yang bernama PKS tersebut.

Agar  tidak salah memahami apa itu outsourcing perlu kami perjelas dulu apa itu outsourcing. Outsourcing adalahpenggunaan tenaga kerja dari luar perusahaan sendiri untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu yang spesifik. Dari pengertian tersebut, kita mendapatkan minimal dua hal yang musti dijelaskan, yaitu perusahaan outsourcing dan jenis pekerjaan yang umum di serahkan kepada tenaga dari luar tersebut.

Di negara kita, ada undang-undang yang khusus mengatur mengenai hal ini, yaitu UU No. 13 tahun 2003. Yang membuat sedikit kerancuan adalah tidak ada penyebutan istilah outsourcing dalam undang-undang tersebut. Yang bisa ditarik dari UU tersebut adalah outsourcing memiliki dua bentuk, yaitu pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja / buruh.

Kita bisa menarik kesimpulan, yang disebut sebagai Perusahaan Outsourcing adalah perusahaan yang menyediakan jasa tenaga kerja untuk keahlian pada bidang pekerjaan tertentu sesuai dengan permintaan perusahaan yang membutuhkannya.

Pengertian Outsourcing menurut para ahli

Michael F, Corbett, pendiri dari The Outsourcing Institute dan Presiden Direktur dari Michael F, Corbett & Associates Consulting Firm F. mengatakan bahwa outsourcing telah menjadi alat manajemen yang bukan hanya untuk menyelesaikan masalah tetapi juga bisa mendukung tujuan dan sasaran kegiatan bisnis perusahaan.

Maurice F Greaver II, pada bukunya Strategic Outsourcing, A Structured Approach to Outsourcing: Decisions and Initiatives, menjabarkan outsourcing sebagai “Strategic use of outside parties to perform activities, traditionally handled by internal staff and resources”.

Maurice Greaver, Outsourcing  adalah tindakan mengalihkan beberapa aktivitas perusahaan dan hak pengambilan keputusannya kepada pihak lain (outside provider), dimana tindakan ini terikat dalam suatu kontrak kerjasama.

Muzni Tambusai, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mendefinisikan pengertian outsourcing sebagai memborongkan satu bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang tadinya dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut sebagai penerima pekerjaan.

Jenis pekerjaan apa saja yang bisa di-outsourcing-kan?

Pada dasarnya, semua jenis pekerjaan yang tidak menyangkut pengambilan keputusan yang mempengaruhi kebijakan perusahaan bisa di-outsourcing-kan. Yang paling umum adalah pengamanan (security – satpam), kebersihan (cleaning service – office boy), operator mesin atau alat tertentu, entry data, dll,

Apa keuntungan perusahaan yang menggunakan jasa outsourcing?

Karena menggunakan pekerja yang disediakan perusahaan lain, maka perusahaan akan mendapat keuntungan sebagai berikut:

  1. Perusahaan bisa lebih fokus mengurusi bisnis intinya daripada menghabiskan energi, waktu, dan biaya untuk hal-hal yang bersifat teknis.
  2. Bisa menghemat anggaran untuk biaya pelatihan karyawan
  3. Dengan penyerahan pengelolaan tenaga kerja ke perusahaan Outsourcing, maka perusahaan tidak perlu lagi mengurusi Perekrutan, Pelatihan, Administrasi tenaga kerja dan Penggajian dan lain – lainnya disetiap bulannya.
  4. Perusahaan bisa mendapatkan pekerja yang benar-benar kompeten di bidangnya.
  5. Lebih mudah membuat proyeksi anggaran dan tingkat kualitas hasil pekerjaan karena bisa mengubah biaya variabel menjadi biaya tetap.
  6. Perusahaan tidak lagi direpotkan dengan urusan Pesangon, THR, PHK dan masalah lainnya sehubungan dengan pemutusan tenaga kerja karena hal ini telah dikelola oleh Perusahaan Outsourcing.
  7. Pekerja dari perusahaan outsourcing biasanya lebih berkualitas dari pada pekerja sendiri. Perusahaan outsourcing secara terus menerus memaksimalkan kualitas pekerja yang disewakannya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan pelanggan.
  8. Perusahaan tidak perlu melakukan alih teknologi dan pengetahuan yang butuh dana dan waktu.
  9. Lebih fleksible untuk melakukan atau tidak melakukan investasi.
  10. Meminimalkan risiko kegagalan investasi yang mahal.
  11. Perusahaan bisa membagi resiko pekerjaan (dimana resiko bidang pekerjaan ditangani oleh perusahaan outsourcing dan resiko dibidang lain ditangani perusahaan itu sendiri).

Setelah kami selidiki ternyata perusahaan outsourcing yang bernama PKS adalah milik taspen sendiri. Dimana direkturnya yang berinisial Y adalah pegawai taspen dengan jabatan setingkat asisten manager yang ditugaskan  untuk mengelola perusahaan outsourcing yang bernama  PKS ini dengan wakil direkturnya berinisial D

      Dengan adanya perusahaan outsourcing yang dimiliki oleh taspen ini tentu tidak perlu mencari jauh-jauh mitra kerja outsourcing. Pada hal  ini telah melanggar KUH Perdata, yakni tentang Pemborongan kerja.

Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pemborongan Kerja berbunyi sebagai berikut:

  1. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama (pemborong), mengikat diri untuk membuat suatu karya tertentu  bagi pihak yang lain yang memborongkan dengan menerima bayaran tertentu dan dimana  yang membeorongkan mengikat diri untuk memborongkan  pekerja kepada pihak pemborong dengan bayaran tertentu.
  2. Dalam perjanjian tidak ada hubungan kerja antara perusahaan pemborong dan perusahaan yang memborongkan dan karena itu dalam perjanjian tersebut tidak ada unsur upah /gaji yang ada adalah harga borongan.
  3. Dalam hal ini perusahaan pemborong menerima harga borongan bukan upah/gaji dari perusahaan yang memborongkan.
  4. Hubungan antara pemborong dan yang memborongkan adalah hubungan perdata murni, sehingga jika terjadi perselisihan maka secara perdata di pengadilan negeri
  5. Perjanjian atau perikatan yang dibuat secara sah oleh pemborong dengan yang memborongkan pekerjaan tunduk pada KUH perdata pasal 1338 jo pasal 1320 yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat bagi mereka yang membuatnya

Pada poin 2 bahwa perusahaan pemborong dangan perusahaan yang memborongkan tidak ada hubugan kerja antar perusahaan. Semantara itu perusahaan outsourcing PKS adalah milik taspen

Tentunya  poin 2 di atas, ini sudah tidak objektif lagi. Orang dalam melakukan perjanjian dengan orang dalam sendiri, lalu kalau terjadi perselisihan apa mungkin akan kepengadialan negeri?

Lalu bagaimana dengan peraturan pengadaan barang dan jasa yang mengharuskan adanya lelang atas pekerjaan itu sendiri. Di institusi pemerintah tidak semudah pengadaan di institusi swasta. Seluruh pengadaan barang yang pembiayaannya melalui APBN/APBD, baik sebagian atau keseluruhan, harus mengacu kepada aturan yang berlaku (Keppres No. 80 Tahun 2003, Bagian Kedua Pasal 2; bagian ketujuh pasal 7)

     Ada beberapa istilah yang digunakan dalam proses pengadaan ini, diantaranya:

  1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa
  2. Penyedia barang/jasa, adalah badan usaha atau perseorangan yang menyediakan barang/jasa
  3. Barang, adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, bahan setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa
  4. Khusus jasa, terbagi atas 3 jenis, yaitu Jasa Pemborongan, Jasa Konsultasi dan Jasa lainnya

Semua itu harus sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 1 dan Perpres No. 8 Tahun 2006 Pasal 1

Panitia Pengadaan

Apabila sebuah pengadaan barang/jasa dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga, yaitu melalui penyedia barang dan jasa, maka proses pengadaannya harus melalui panitia atau pejabat pengadaan.

Panitia pengadaan dibentuk bila nilai pengadaan di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus Juta Rupiah, sesudah direvisi), sedangkan dibawah itu cukup dengan pejabat pengadaan.

Jumlah panitia pengadaan minimal 3 orang dan berjumlah ganjil sesuai dengan nilai pengadaan dan harus berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.

Panitia pengadaan harus memahami tentang prosedur pengadaan, jenis pekerjaan yang diadakan maupun substansi pengadaan, tidak memiliki hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkan sebagai panitia dan memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penyedia Barang/Jasa

Bukan hanya panitia saja yang memiliki persyaratan, tapi penyedia barang/jasa juga memiliki persyaratan untuk dapat mengikuti kegiatan pengadaan. Persyaratan penyedia barang/jasa adalah:

  • memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha. (dalam ketentuan ini jelas bahwa penyedia barang/jasa harus mengikuti aturan yang berlaku mengenai bentuk usaha, seperti Surat Ijin Usaha dan aturan-aturan lainnya);
  • memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa (hal ini nantinya dapat dibuktikan pada penilaian kualifikasi perusahaan tersebut).
  • tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindah untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  • secara hukum mempunya kapasitas menandatangani kontrak. (atau yang lebih jelas adalah penandatangan kontrak haruslah orang yang namanya tertera di dalam akte pendirian perusahaan atau orang yang diberi kuasa penuh (misalnya melalui RUPS) untuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan itu);
  • sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan bukti tanda terima penyampaian SPT PPh tahun terakhir, dan fotokopi SSP PPh Pasal 29;
  • dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
  • tidak masuk dalam daftar hitam (sebuah daftar yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah yang berisi daftar perusahaan yang “bermasalah” dalam proses pelelangan di satu tempat sehingga tidak diperbolehkan mengikuti pelelangan si seluruh institusi pemerintah lainnya);
  • memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos (“jelas” disini juga berarti bahwa alamat tersebut memang benar alamat perusahaan yang bersangkutan, bukan alamat yang hanya sekedar “diakui” saja);

Selain persyaratan di atas, pegawai negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara.

Untuk penilaian mengenai persyaratan penyedia barang/jasa tersebut akan melalui proses penilaian kualifikasi, baik pra kualifikasi maupun pasca kualifikasi. Nah, apakah PT PKS telah mengikuti prosedur di atas? Sebab  semua ini harus dilaksanakan agar proses pengadaan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Dengan demikian adanya perusahaan outsourcing yang dimiliki PT Taspen sudah melanggar dan mencederai Good Corporate Goverment (GCG). Selain itu dengan adanya karyawan yang menjabat di perusahaan lain dan memiliki  conflict of interest dengan BUMN itu tidak dibenarkan. Bagaimana tidak, perusahaan itu yang membuat anggaran dan perusahaan itu yang menggunakan anggaran itu sendiri. Perusahan pemberi kerja memberikan borongan kerja pada perusahaan pemberi kerja itu sendiri.

Pantas saja direktur PKS tidak ingin memutus hubungan kerja sama atau pemborong dengan PKS karena tenaga outsourcingnya bermasalah, pada hal sudah membuat malu perusahan pemberi kerja borongan itu sendiri.  Sementara itu pihak taspen meminta  kasus penelantara istri oleh karyawannya jangan sampai tembus ke media. Seandainya perusahaan mau menyelesaikan kasus karyawannya yang telah menelantarkan istrinya ini dipecat, mungkin kasus ini tidak akan berkembang menjadi terbukanya ada perusahaan outsourcing di taspen  Seperti diketahui, pada aturan yang dikeluarkan zaman Presiden Soeharto (Alm), ada PP nomor 30 tahun 1980, yang melarang abdi negara untuk membuka usaha. Karena ditakutkan akan ada  conflict of interest.

stop illegal logging

Berita Terpopuler

Danau samba, alternatif berlibur warga Kabupaten Bekasi.

Danau samba, alternatif berlibur warga Kabupaten Bekasi.

02 July 2017

Sinar Indonesia: Sukatani,Masyara...

Deklarasi Generasi Peduli Anti Narkoba (GPAN)

02 April 2016

Jakarta, sinar Indonesia Generasi ...

"BKPRMI Dumai Himbau Kampus Waspadai Gerakan LGBT"

"BKPRMI Dumai Himbau Kampus Waspadai Gerakan LGBT"

08 March 2016

Dumai - Kelompok lesbian, biseksual...

"Pelabuhan Induk Masyarakat Titi Akar Rusak Parah, PT. SRL Buang Badan"

"Pelabuhan Induk Masyarakat Titi Akar Rusak Parah, PT. SRL Buang Badan"

08 March 2016

Rupat Utara - Situasi kondisi pelab...

Rute Pelarian Menuju Korea Selatan

Rute Pelarian Menuju Korea Selatan

21 February 2016

Pada 2006, Seong-ho Ji -lelaki 31 ...

2016, Perusahaan E-Commerce Finansial Bidik 30 Juta Pelanggan

2016, Perusahaan E-Commerce Finansial Bidik 30 Juta Pelanggan

21 February 2016

Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaa...

PJI Riau, Ikuti Pelatihan Jurnalistik Tingkat Nasional"

PJI Riau, Ikuti Pelatihan Jurnalistik Tingkat Nasional"

08 March 2016

BOGOR - Dalam rangka peningkatan pe...

Polisi AS Kembali Tembak Remaja Kulit Hitam

Polisi AS Kembali Tembak Remaja Kulit Hitam

21 February 2016

Polisi St. Louis, Amerika Serikat, ...

save earth