You are here: HomeEkonomiBasynursyah
Basynursyah

Basynursyah

JAKARTA, media-sindo.com
Gedung milik dinas KUKM yang merupakan gedung promosi ikan hias, yang berada di kelurahan joharbaru kecamatan johar baru terlihat sudah berubah fungsi. Tidak diketahui siapa yang memulai perubahan fungsi ini. Akan tetapi terlihat gerobak-gerobak Pedagang Kaki LIma (PKL) liar yang teronggok di halaman parkir dan basement Gedung Promosi Ikan Hias Johar Baru, Jalan Percetakan Negara II Jakarta pusat, mewarnai kekumuhan dan kesemrawutan.
Meskipun, gedung ini adalah aset Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (KUKMP) Provinsi DKI Jakarta, namun ironisnya keberadaan memprihatinkan ini dibiarkan bertahun-tahun terbengkalai, tidak terawat dan kotor.
Selain itu, lahan aset gedung ini telah berubah fungsi menjadi tempat penitipan kendaraan pribadi dengan tarif harga perbulan bervariasi.
Akibat keberadaan tersebut, warga Johar Baru mendesak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke lokasi Gedung Promosi Ikan Hias.
"Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, dari dulu lahan gedung ini berubah fungsi menjadi tempat penitipan gerobak pedagang dan mobil pribadi dengan tarif harga perbulannya bervariasi, untuk gerobak pedagang Rp. 200 ribu dan mobil pribadi Rp. 400 ribu. lahan penitipan gerobak PKL dan mobil pribadi ini sudah bertahun-tahun," ungkap Basnur (51) warga Johar Baru, Minggu (15/09/2019).
Ia menerangkan, Gubernur Anies harus mengetahui bahwa aset gedung ini sudah jadi bancakan oknum security dan PSN Dinas KUKMP Provinsi DKI Jakarta. "Kami minta Gubernur Anies SIdak ke lokasi gedung promosi Ikan Hias Johar Baru," tandasnya.
Sekedar diketahui, paska pembongkaran puluhan pedagang di lahan halaman parkir gedung ini beberapa waktu lalu, pejabat Pemkot Jakpus yang menyaksikan pembongkaran di lokasi gedung ini sempat mempertanyakan keberadaan mobil pribadi yang terparkir di halaman tersebut.(Is/kamil)

PANDEGLANG, | media sindo.com –
Miskan, Kepala Desa (Kades) Karangsari Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, diduga abaikan aturan dalam pengelolaan keuangan desa, yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan paving block, Jum’at (13/9/2019).
Pembangunan Paving Block Volume, 2,2 x 190 M di Dusun III Kampung Karangsari Desa KarangsariPasalnya, kegiatan pembangunan Paving block yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2019, untuk besaran upah tenaga kerja (Hari Orang Kerja/HOK) menerapkan metode kerja borongan yang seharusnya untuk pengerjaan insfratuktur dana desa tersebut tidak boleh diborongkan, karena dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sudah dianggarkan sesuai kebutuhan.
Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.
Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula.
Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.
Dari hasil pantauan media sindo .com dilapangan kegiatan pemasangan paving block di Dusun III Kampung Karangsari Volume, 2,2 x 190 m dengan anggaran sebesar Rp 92.225.000,- untuk upah tenaga kerja (Hari Orang Kerja/HOK) diborongkan.
Tarsim, Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kepada Media S i n d o.com saat diwawancarai mengatakan, Pengelola keuangan untuk Belanja Barang dan Jasa adalah kepala desa, dan TPK hanyalah Survei barang kepada material.
“TPK hanya bertugas Survei barang kepada material, kan aturannya seperti itu, sebab yang membayar adalah bendahara desa, karena kami bukan pemborong,” ucap Tarsim ketika dikonfirmasi. media s i n d o.com . pada Jum’at (13/9) pukul 11. 47 siang.
Lebih lanjut Tarsim menjelaskan, dalam metode pembayaran upah kerja dengan cara diborongkan untuk per meternya.
“Untuk per meternya pemasangan paving block di Dusun III Kampung Karangsari Volume, 2,2 x 190 m tersebut diborongkan sebesar Rp 10 ribu,” per meter nya " ungkap Tarsim.
Sementara itu, M i s k a n, Kades Karangsari . lebih memilih untuk bungkam terkait pemberitaan sebelumnya perihal dugaan tidak difungsikannya kewenangan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa dan enggan berkomentar dalam penerapan metode borongan upah tenaga kerja (Hari Orang Kerja/HOK) kegiatan pembangunan paving block yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2019 tersebut. Pungkasnya ☆☆☆FERRY/YAYAN

Saturday, 14 September 2019 13:12

Kerjaan Cv. SB Di Medal Sari Tdak Rapi.

                            

       

Pandeglang - Media Sindo .com
Pekerjaan jalan lingkungan pemukiman kumuh di wilayah kabupaten pandeglang dengan cara di hotmix sebagai sarana infrastruktur jalan alternatif yang di turun kan dari pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan dinas penataan ruang provinsi Banten ini,yang di dapatkan oleh Desa Medalsari kecamatan Saketi dikerjakan oleh pihak Rekanan CV. Sofa berwibawa {SB} dengan nilai Rp.177.523.000.-( Seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah ).
Dari konfir awak media di lokssi dengan masyarakat setempat DN mengatakan pekerjaan Hotmix jalan ini Telah di laksanakan pada malam hari dua malam hingga terlihat penyelesaian nya dan ter lihat hasil nya kurang maksimal di beberapa titik hotmix aspal nya kasar dan di duga tidak akan lama kemungkinan akan terkelupas aspal nya apa lagi bila turun hujan nanti mungkin terkesan amburadul dugaan mengejar waktu ujar nya.
Dari hasil monitoring di lapangan yang sekaligus hasil konfirmasi warga yang enggan di sebutkan namanya, kitaber upaya mencari tahu pelaksananya untuk di konfirmasi. Nnamun sampai di turunkannya berita ini, awak media belum mendapatkan jawaban dan belum ketemu pelaksana atau pengawasnya
Pihak Lembaga .Ahmadi Sasmita menambahkan pekerjaan jalan homix di Desa Medal Sari kec. Saketi .kab. Pandeglang Banten ini sangat di sayangkan dalam tahap pengerjaan sampai ter selesaikan diduga tidak sesuai speak RAB dengan waktu kalender yang di tentukan alias ter buru-buru.
Harapan pada team pengawas konsultan dan dari Dinas PU kab Pandeglang maupun provinsi yang ikut monitoring dalam pelaksanaan jalan hotmik ini dengan panjang.Lebar. dan ketebalan hotmik jalan lingkungan ini harus di tegas kan kepada pelaksana di lapangan.supaya sesuai dengan RAB dan terselesai kan dengan baik .juga supaya ter hindar dari per masalahan dan dugaan -dugaan pendapat ke arah yang tidak baik pungkas Ahmadi Sasmita.Pratama Ningrat ☆☆☆ ( FERRY)

Saturday, 14 September 2019 12:47

Program Klompok P3A Pengerjaannya Asal Jadi

Pandeglang Media Sindo .com
Dalam Program percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi ( P3-GAI ).Dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ,Direktorat jendral sumber daya air,yang di dapatkan oleh kelompok P3 A Berkah lokasi DI Patia Desa Cimoyan kecamatan Patia kab. pandeglang Prov Banten dengan Nilai Rp..195.000 000 ( Seratus sembilan puluh lima juta rupiah ). Yang di ketuai carik Desa Cimoyan.
Dalam pelaksanaanya ini diduga dikerjakan asal jadi juga ada pemakaian batu merah sepanjang dari titik O terlihat di lokasi serta dugaan galian pondasi yang kurang maksimal di harus kan pihak dinas maupun konsultan perencana memberikan teguran dan arahannya sebelum kerjaan ini terselesaikan.
Terlihat jelas dari pemasangan batu batunya pun hanya dibariskan tanpa digali serta tidak diberikan adukan dan banyak bolong dari pasangan batu tersebut. Dari temuan ini kita berupaya untuk konfirmasi pada ketua kelompoknya Ruli yang belum dapat ditemui awak media Sindo di lokasi dan di kantor desa, bahkan ke rumahnya pun tidak dapat ditemui.
Ruri hanya ada jawaban lewat whats App .nya untuk bertemu, artinya ada pekerjaannya yang tidak efektif . kepada awak media akan memberikan penjelasan., Namun hal itu ter nyata hanya omongan yang nihil tidak ditepat janjinya
Dari keterangan ketua P3 GAI yang belum ada kejelasan di atas ter kait dugaan adanya kejanggalan pakta di lapangan yang beda, bisa dilihat hasilnya di lapangan . Awak media pun berupaya untuk mengkonfirmasikan kepala desa yang ikut mengetahuinya,adanya program Irigasi P3 A berkah ini. Nnamun beliau sedang berada di Bali, ujar staf desa yang oleh awak media temui di kantor Desa Cimoyan.
Salah satu lembaga Aliansi jurnalis banten ( AJB banten) ikut ber komentar dalam hal pelaksanaan irigasi di DI Patia desa cimoyan kecamatan .Patia Pandeglang Banten itu, juga di duga pekerjaan nya asal jadi dan berharap ada keterangan dan klarifikasi serta kejelasan nya baik dari pihak TPM, dinas terkait atau pun dari pihak kepala Desa yang ikut mengetahui nya dalam hal ini pungkas. Cipto prayonoto ☆☆☆FERRY      

Friday, 13 September 2019 21:23

Bangunan TPT Dinilai Tidak Transparan

PANDEGLANG media sindo .com
– Kegiatan pembangunan pekerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT) jalan poros desa Kadubadak kecamatan Angsana kabupaten Pandeglang “ tepatnya di kampung Kadubadak dinilai kurang transparan.” Pasalnya di lokasi pekerjaan TPT tersebut tidak terpasang papan informasi kegiatan proyek sesuai peraturan yang telah di tentukan “ Seperti yang telah di atur dalam Undang undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” Jelasnya.

“ Untuk keterangan pekerjaan TPT tersebut .tidak jelas berapa panjang dan lebar, nilai anggarannya, proyek dinas mana .bantuan dari mana, tidak ada yang tahu, termasuk,pekerjanya sendiri tidak tahun soal program tersebut anggaranya dari mana ????.

“Ketika di konfirmasi di lokasi kegiatan “ Amad salah satu pekerja pembangunan TPT ,jum at (13/9/2019) tidak tau program dari mana kami hanya disuruh oleh pelaksana yang namanya Pak Iyus orang Menes “ Ujarnya.

“ Persoalan pembangunan TPT ini maka Ormas KKPMP Ade turut komentar dalam hal ini “ Ia mengungkapkan bahwa ketransparansi pelaksanaan kegiatan tersebut juga dinilai penting karena menyangkut soal kualitas dan bahan material yang digunakan dan ketransfaranan publik tadi ,Hal ini pihak dinas terkait jangan tutup mata “ Tegas Ade.

Pada saat di turunkanya berita ini pelaksana proyek TPT Iyus “ belum di konfirmasi soal pembangunan TPT yang tidak ada papan inpormasi proyek tersebut * Berlanjut edisi berikutnya Pungkasnya ☆☆☆( FERRY / YAYAN

media-sindo.com. SERANG KOTA

Berakhirnya Operasi Patuh Kalimaya [29 Agustus – 11 September 2019] di wilayah Serang Kota berdampak positif dengan meningkatnya permohonan pembuatan Surat Izin Pengemudi [SIM]. “Pemohon yang akan membuat SIM meningkat cukup signifikan hingga 90% selama digelarnya Operasi Patuh Kalimaya 2019,” ujar Kanit Regident Polres Serang Kota Iptu Rezki Parsinovandi.

Pesan Polda Banten kepada pengendara agar memiliki SIM [Foto: Istimewa]

Rezki menambahkan pada hari-hari biasa, kepolisian hanya menerima berkas permohonan SIM sebanyak 1000 buah, namun selama Operasi Patuh Kalimaya ini mencapai 2000-an lebih produksi pembuatan SIM. “Kami melihat data dari seminggu sebelum dan seminggu selama Operasi Patuh Kalimaya 2019 ini,” katanya.
Berdasarkan data yang masuk seminggu terakhir tercatat 2.324 produksi diantaranya, Pembuatan SIM [A] sebanyak 562, SIM [B1] 15, SIM [B11] 5 dan SIM [C] sebanyak 989, sementara untuk yang memperpanjang: SIM [A] 285, SIM [B1] 12. SIM [B11] 7 dan SIM [C] 449. “Pemohon ada yang baru, ada juga yang perpanjang, karena sebelumnya sudah disosialisasikan adanya Operasi Patuh Kalimaya 2019,” ujar Rezki. Untuk itu, lanjut Rezki dihimbau kepada masyarakat bagi yang sudah cukup umur untuk segera melengkapi SIM karena wajib pengendara. Bila tidak mempunyai SIM akan kena pasal. Selain itu lengkapi kendaraan dengan surat-surat kendaraan yang masih berlaku. “Harapan kami tidak hanya saat operasi saja para pengendara membuat SIM atau pun memperlihatkan surat-surat kendaraan. Jadi harus tetap patuhi peraturan lalu lintas dan gunakan helm SNI,” Pungkasnya. ☆☆☆ FERRY / YAYAN

Wednesday, 11 September 2019 20:31

TKA di permudah TKI Semakin Suram

Jakarta Media-Sindo.com
Ditengah makin maraknya gelombang PHK yang semakin besar yang dilakukan baik oleh perusahaan swasta maupun Pemerintah, ternyata menaker M. Hanif Dhakiri tanggal 27 Agustus 2019 justru telah menandata ngani Keputusan Metri Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing.
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) sangat prihatin dengan kebijakan ketenagakerjaan dari Pemerintah saat ini yang semakin pro pemodal dan pro asing, serta meminggirkan potensi dan hak rakyatnya sendiri. Salah satu kebijakan terbaru yang sangat mengusik rasa keadilan adalah terkait dengan semakin dimudahkannya Tenaga Kerja Asing (TKA) ketika bekerja di Indonesia.
Seharusnya Menteri Ketenagakerjaan lebih fokus untuk mengatasi gelombang PHK massal yang saat ini semakin tidak terkendali. Bukan malah mengeluarkan keputusan yang akan berpotensi merugikan kehidupan rakyat Indonesia dalam mendapatkan pekerjaan.
Kepmenaker 228/2019 yang semakin memperluas jabatan yang dapat diduduki TKA ini, seperti ingin menegaskan sikap Presiden Jokowi yang pernah menyatakan (kutip) bakal "mengejar" dan "menghajar" pihak yang menghambat investasi di Indonesia. Sayangnya kali ini yang menjadi korban "hajaran" Presiden adalah rakyatnya sendiri. Demikian disampaikan Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK Indonesia dalam keterangan pers ASPEK Indonesia hari ini.
Dengan adanya Permenaker 228/2019 semakin menguatkan bahwa Presiden Jokowi ternyata belum bisa memberikan perlindungan dan memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya sendiri. Di saat jumlah pengangguran yang masih tinggi, yaitu sebanyak 6,82 juta orang (data BPS Februari 2019) serta banyaknya pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai perusahaan di Indonesia, Mirah menilai terbitnya Kepmenaker 228/2019 ini tidak tepat dan harus dibatalkan. Kami tidak anti investasi, tapi kami berharap investasi tidak untuk menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi TKA dan justru tidak memberikan jaminan kepastian pekerjaan bagi rakyat Indonesia. TKA harus dibatasi hanya untuk pekerjaan tertentu yang membutuhkan keahlian khusus serta ada pendamping tenaga kerja lokal sebanyak mungkin untuk transfer keahlian, bukan malah dipermudah.
Mirah juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera mewujudkan janji-janji saat kampanye Pilpres pada tahun 2014 dan 2019 yaitu akan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin untuk kemudian menyerap tenaga kerja lokal bukan justru memudahkan masuknya TKA bekerja di Indonesia.
Sementara itu, Sabda Pranawa Djati, SH, Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia, menyoroti lemahnya pengawasan dan lemahnya penegakan hukum yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan terhadap berbagai pelanggaran TKA di lapangan, seperti banyaknya pekerja asing ilegal, tak memiliki izin atau habis masa berlaku izinnya, atau tidak sesuai kriteria persyaratan. Contoh yang paling viral dan juga telah menjadi temuan Ombudsman RI pada akhir 2017 adalah pelanggaran di PT Virtue Dragon Nikel Industri di Konawe Sulawesi. Saat itu ada 795 TKA yang belum memiliki IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing) tapi perusahaan tidak diberikan sanksi. ASPEK Indonesia juga mendapatkan laporan langsung dari pekerja di lokasi yang datang ke kantor ASPEK Indonesia, ungkap Sabda.
Selama ini Pemerintah selalu menjadikan alasan minimnya jumlah tenaga pengawas ketenagakerjaan namun tidak pernah memberikan solusi kongkrit untuk mengatasi keterbatasan tenaga pengawas tersebut. Sabda yang pada 2013 - 2014 pernah menjadi anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan bahwa alasan keterbatasan tenaga pengawas adalah alasan klasik, yang selalu diungkap berulang-ulang hingga hari ini. Seperti mendengarkan kaset usang yang diputar ulang, kritik Sabda.
Terkait kebijakan ketenagakerjaan ke depan, ASPEK Indonesia meminta Presiden Jokowi untuk kembali ke cita-cita luhur didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan bukan untuk kemakmuran individual atau kelompok bangsa lain.

Tuesday, 10 September 2019 18:48

Kekeringan Melanda Petani Sukawangi

Media. Sindo. Com. Sukawangi.
Hektaran sawah di wilayah kecamatan sukawangi kabupaten bekasi mengalami kekeringan.sehingga para petani yang mau memulay tandur kesulitan air.
Menurut petani suka daya yang enggan di sebut namanya. mengatakan. Kami saat ini harus menyedot air pake pompa. Dari irigasi yang terdekat. Itupum kalo irigasinya banyak air. Pak. Kami berharap kepada pemerintah kabupaten bekasi. Agar membantu petani yang saat ini sedang kesulitan. Air. dan kami berharap dapat bantuan pompa air dari pemerintah. Atau dinas pertanian.” Ungkapnya. Karta wijaya

Tuesday, 10 September 2019 18:42

Kepala Desa Sukadaya Hadiri Santunan Anak Yatim

Media sindo. Com. Sukawangi.
Bertepatan di malam ke sepuluh(10). Muharam.musholah aliklas mengadakan santunan anak yatim.yang bertempat di kampung kedung plasman.Rt 0.17 18 19.desa sukadaya kecamatan sukawangi kabupaten bekasi.
Anak yatim tersebut berasal dari wilayah kampung kedung plasman. Acara santunan anak yatim . dilaksanakan pada malam senin,,atau malam ke sepuluh muaharm.Sartija arizona selaku kepala desa sukadaya. turut hadir dalam acara santunan anak yatim di musolah aliklas.
Menurut kepala desa sukadaya. Saat dihubungi.media sindo. Com. Lewat via telpun. mengatakan. kebetulan momenya di malam ke sepuluh muharam. (10).atau lebaran anak yatim. acara tersebut diiringi pembacaan taussiyah.oleh ustad aman.pungkasnya.karta wijaya.

Wednesday, 04 September 2019 20:04

Kepala Desa Sukadaya Tinjau Pekerjaan Rapat Beton

Media sindo. Com. Sukawangi
Kepala desa sukadaya tinjau pekerjaan rapat beton. di rt. 06.kampung pengarengan desa suka daya kecamatan sukawang kabupaten bekasi,
Pekerjaan tersebut guna meningkatkan perekonomian masyarakat kampung pengarengan. Masyarakat RT 06 merasa senang jalannya saat ini sudah di cor oleh pemerintah desa suka daya.
Sartija Arizona selaku kepala desa suka daya,yang sedang meninjau hasil pekerjaan rapat beton,yang baru saja di laksanakan oleh pemerintah desa suka daya
Masyarakat RT 06 yang enggan di sebut namanya mengucapkan terima kasi kepada bapak kepala desa suka daya. karena sudah melakukan pengecoran di gang roni. Sehingga masyarakat gang roni sudah tidak belok lagi.ungkapnya. Karta wijaya

Page 1 of 58
stop illegal logging

Berita Terpopuler

Danau samba, alternatif berlibur warga Kabupaten Bekasi.

Danau samba, alternatif berlibur warga Kabupaten Bekasi.

02 July 2017

Sinar Indonesia: Sukatani,Masyara...

"BKPRMI Dumai Himbau Kampus Waspadai Gerakan LGBT"

"BKPRMI Dumai Himbau Kampus Waspadai Gerakan LGBT"

08 March 2016

Dumai - Kelompok lesbian, biseksual...

Deklarasi Generasi Peduli Anti Narkoba (GPAN)

02 April 2016

Jakarta, sinar Indonesia Generasi ...

"Pelabuhan Induk Masyarakat Titi Akar Rusak Parah, PT. SRL Buang Badan"

"Pelabuhan Induk Masyarakat Titi Akar Rusak Parah, PT. SRL Buang Badan"

08 March 2016

Rupat Utara - Situasi kondisi pelab...

Rute Pelarian Menuju Korea Selatan

Rute Pelarian Menuju Korea Selatan

21 February 2016

Pada 2006, Seong-ho Ji -lelaki 31 ...

"Daryo Spd : Sosok Kartini wajib kita teladani...!!!"

"Daryo Spd : Sosok Kartini wajib kita teladani...!!!"

24 April 2017

Sinar Indonesia , bekasiKepala se...

2016, Perusahaan E-Commerce Finansial Bidik 30 Juta Pelanggan

2016, Perusahaan E-Commerce Finansial Bidik 30 Juta Pelanggan

21 February 2016

Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaa...

Tenaga Kerja Indonesia  (TKI) Di  Negara Bahrain Peduli Bencana Banjir Di garut

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Negara Bahrain Peduli Bencana Banjir Di garut

16 October 2016

Indramayu-SINDOHimpunan Tenaga ke...

save earth