You are here: HomeEkonomiBasynursyah
Basynursyah

Basynursyah

 

Tambun Utara .sindo.com)-
Ratusan massa dari dua Bakal Calon Kepala Desa(Calkades) Setria Mekar, Kecamatan Tambun Utara kabupaten bekasi.yang tidak lulus dalam tes seleksi mendatangi kantor desa.setia mekar
Kedatangan massa dari dua kubu yang didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga tersebut, ingin bertemu dengan panitia pilkades untuk mempertanyakan soal tidak lulusnya para bakal calon kepala desa yang mereka dukung.
Menurut salah satu balon kades yang tidak lulus seleksi yang juga merupakan calkades incumbent, Apendi mengatakan, bahwa kedatangan dirinya bersama para pendukungnya tersebut, untuk mempertanyakan soal hasil keputusan tim seleksi.
“Kami datang kesini, cuma satu tujuan, yaitu mau mempertanyakan soal hasil tes seleksi yang kami duga ada muatan politik,” kata Apendi disela-sela aksi damai yang diadakan dihalaman Kantor Desa Satria Mekar, Senin(16/7).
Dikatakannya, dirinya meminta agar panitia pilkades meloloskan 7 orang calkades yang ada didesa tersebut, tanpa terkecuali. Pasalnya, hasil tes seleksi bukan merupakan acuan gugur atau tidaknya seseorang untuk maju sebagai calon kades.
Ditempat yang sama, Nana Suryana salah satu balon kades yang juga tidak lulus dalam memgikuti tes seleksi menegaskan, bahwa dirinya meminta agar 7 orang balon kades tetap tampil didalam pilkades.
“Semua tahapan hampir saya ikuti,termasuk tes seleksipun semua soal dari 150 soal yang diberikan,saya jawab. Tapi kenapa saya tidak lulus,ada apa?,” tegasnya.
Sementara, Ketua Panitia Pilkades Satria Mekar, H.Nemin dihadapan ratusan pendukung dari dua calkades yang tidak lulus seleksi mengatakan, bahwa pihaknya berjanji akan memperjuangkan agar para calkades yang tidak lulus seleksi tetap bisa mengikuti pelaksanaan pilkades.
“Saya berjanji akan perjuangkan keinginan masyarakat, jadi mari kita sama-sama berjuang,” kata Nemin.
Boleh Aksi Asal Jangan Anarkis
Terpisah, Camat Tambun Utara, Dodo Hendra Rosika saat di mintai tanggapannya terkait aksi demo tersebut mengatakan, dirinya mempersilahkan saja masyarakat menyapaikan aspirasinya. Asalkan dalam penyampaian aspirasi tersebut tidak anarkis.
“Penyampaian aspirasi ke panitia pilkades dibolehkan, asal jangan anarkis saja,” ucapnya.karta wijaya

Sinarindonesia.Tambun utara.
Terkait pekerjaan jembatan yang menghubungkan SMP.2.tambun utara kabupaten bekasi
Yang terletak di kampung gabus rawa desa srijaya kecamatan tambuntara kabupaten bekasi.
Di duga pekerjaan tersebut kurang transparan.padahal dinas PUPR kabupaten bekasi.
.sudah memberikan aturan dan perlengkapan.salah satunya papan direksi agar masarakat bisa melihat pekerjaan itu menggunakan anggaran yang di biyayai APBD.kabupaten bekasi.tahun 2018.
Namun rekanan kontraktor tidak menaati peraturan pemerintah kabupaten bekasi.
.yang sudah di tentukan oleh dinas terkait
Sehingga masarakat lembaga dan kontrol sosial meminta dinas PUPR.kabupaten bekasi harus tegas.
Sementara.tem LSM.FORBEST.karnadi meminta dinas pupr.kabupaten bekasi.dan ppk pptk pengawas.dan kosultan harus tegas.dengan kontraktor
yang nakal.dan yang tidak menaati peraturan yang sudah di tentukan oleh dinas terkait.salah satunya pekerjaan jembatan yang menghubungkan SMP 2.tambun utara..yang tidak memasang papan direksi.agar di tindak tegas.sehingga masarakat dapat melihat pekerjaan itu menggunakan anggaran APBD.kabupaten bekasi. 2018.ungkapnya.karta wijaya.

Bekasi Sinar indonesia
Bakal calon kepala Desa yang ada di Kecamatan Sukawangi melakukan penandatanganan deklarasi damai yang bertempat dihalaman kantor Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi.Jumat (13/07/2018).

Camat SukaWangi, Juanda Rahmat,S.STP dalam sambutannya
Mewakili Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin menyampaikan, penandatanganan deklarasi damai ini menjadi tanggung jawab bersama demi terwujudnya kondusifitas pada pemilihan kepala Desa serentak yang akan di laksanakan pada tanggal 26 Agustus 2018.

"Semua calon Kepala Desa dan pendukungnya,agar menjaga persatuan dan kesatuan.Menang kalah sudah biasa, apapun hasilnya harus di terima dengan legowo,demi niat kita membangun desa, mensejahterakan masyarakat,"himbaunya di hadapan seluruh bakal calon kepala Desa.

Dia meminta kepada seluruh panitia pemilihan kepala desa yang ada di kecamatan Sukawangi untuk menjaga netralitas dan proporsionalitas dalam melaksanakan tugasnya.

"Silahkan baca aturan hingga bisa melaksanakan tugas dengan baik,"ujarnya.

Acara deklarasi damai ini dihadiri unsur Muspika Kecamatan Sukawangi,Bakal calon kepala Desa dari 7 Desa beserta para pendampingnya.Acara di tutup dengan penandatanganan deklarasi damai pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2018.

Basynursyah Psi.MM saat memberikan biintek di dinas pariwisata kaltara

Jakarta, Sinar Indonesia/Media-Sindo.com

Kebijakan Zonasi yang dilakukan oleh mentri pendidikan dan Kebudayaan dalam PPDB 2018 sangat merugikan orang tua siswa. Sebab menurut orangtua siswa bahwa kebijakan ini tidak pernah disosialisaikan oleh pihak dinas maupun kepala sekolah, sehingga banyak siswa yang tidak diterima oleh sekolah yang diinginkan oleh anak-anaknya.  Menurut orangtua siswa bahwa mereka sudah berusaha untuk meningkatan prestasi akademik dengan cara mengikutsertakan anaknya dalam bimbingan belajar atau les yang ada, demi mendapatkan Nilai Eptanas Murni (NEM) yang tinggi.  namun sangat di sasyangkan usaha orangtua siswa menjadi sia-sia karena sistem zonasi yang diberlakukan saad PPDB, mereka menjadi tidak bisa masuk sekolah yang diinginkan anaknya.

Sistem Zonasi yang diberlakukan di seluruh Indonesia ini, menimbulkan kepanikan orangtua siswa,sehingga banyak orangtua siswa yang melakukan protes ke diknas maupun bupati sampai gubernur, tapi tidak ada solusi yang dapat diberikan. Alih alih anaknya harus masuk sekolah suwasta.  Pada hal biaya di sekolah swasta tidaklah murah, berbagai pungutan sering dilakukan oleh pihak sekolah swasta, seperti uang pembangunan(uang gedung), uang LKS,buku dan lain-lain yang menjadi beban orangtua.

Menurut Basynursyah praktisi pendidikan mengatakan bahwa, pemerintah seringkali membuat kebijikan tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu, tidak mempersiapkan infrastruktur terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan oleh Muhadjir dalam wawancara di TV One  (11/7/2018), kebijakan ini sebenarnya untuk pemerataan kualitas pendidikan. Sebab banyak sekolah paforit yang penuh dan yang lain justru sepi. 

Menurut basynursyah yang merupakan dosen swasta ini, menyayangkan kebijikan pemerintah yang dilakukan sebagai ajang ujicoba atau tray and error coba-coba salah. Pemerintah baru akan memperbaiki kebijkannya saad orangtua siswa protes dimana-mana. Seharusnya pemerintah membuat pemetaan lebih dahulu ketika akan membuat sistem zonasi, lalu diadakan sosialisasikan kepada para orangtua melalui sekolah-sekolah sehingga orangtua siswa dapat mengantisifasinya. Ini tidak, perintah langsung membuat kebijikan zonasi sehingga para orangtua kalangkabut” Jelas basynursyah yang juga mantan aktivis mahasiswa ini. (Karta)

Wednesday, 27 June 2018 22:44

Djarot Harus Pulang Kampung

Edy Unggu di Melayu dan Tapsel

(sumber Wa group)

Medan Sinar Indonesia
Djarot memang bernasib sial karena selalu kalah dalam mengikuti pencalonan untuk menjadi kepala daerah. Seharusnya kekalahan yang pertama saad dia berlaga di Jakarta dijadikan bahan kajian atau instrospeksi dirinya, mengapa dia bisa kalah. Apa saja yang harus di perbaiki untuk memenangkan pertarungannya di pilkada sumut hari ini. Djarot ternyata masih saja memainkan cara-cara lama yang dilakukan di Jakarta, yakni bermain dengan pembagian sembako.
Masyarakat sumut sudah mengetahui trak record seorang djarot, mereka sudah membaca kelemahan dan sudah memahami pola permainan yang dilakukan saad pilkada di DKI Jakarta tersebut. sehingga banyak warga sumut yang sudah pasang kuda-kuda untuk mengatasi pola permainannya.
Maka tidak heran banyak masyarakat yang mengawasi tempat-tempat yang menjadi basis perlawanan, dari serangan pajar yang belum pajar. Sehingga banyak yang tertangkap tangan dan tidak berkutik. Ini menjadi bahan pertimbangan masyarakat sumut untuk memilihnya menjadi gubernur di sumut.
Dengan demikian tidak heran ketika hasil peroleh sementara dari hitung cepat tampaknya djarot harus kembali ke asalnya. Masyarakat sudah memberikan tiket kepada djarot agar beliau kembali saja ke habitatnya.
Untuk mengtahu hasil sementara hitungan cepat yang ada Edy lebih Berjaya di daerah melayu dan Tapsel. Karena di wilayah ini pendulang suara yang sangat signifikan untuk memenangkan Eramas. Adapun wilayah yang di menangkan oleh Eramas adalah :
1. Kecamatan Dolok Batu Nanggar :
1. Eddy Rahmayadi/Musa Rajekshah : 13.667
2. Djarot Syaiful H/Sihar PH Sitorus : 4.761

2. Kecamatan Bandar Huluan :
1. Eddy Rahmayadi/Musa Rajekshah : 8.078
2. Djarot Syaiful H/Sihar PH Sitorus : 3.357

3. Kecamatan Ujung Padang :
1. Eddy Rahmayadi/Musa Rajekshah : 12.385
2. Djarot Syaiful H/Sihar PH Sitorus : 4.083

4. Kecamatan Bandar :
1. Eddy Rahmayadi/Musa Rajekshah : 16.362
2. Djarot Syaiful H/Sihar PH Sitorus : 10.159

5. Kecamatan Gunung Malela :
1. Eddy Rahmayadi/Musa Rajekshah : 12.344
2. Djarot Syaiful H/Sihar PH Sitorus : 3.729

6. Kecamatan Pematang Bandar :
1. Eddy Rahmayadi/Musa Rajekshah :. 7.845
2. Djarot Syaiful H/Sihar PH Sitorus : 6.177

7. Kecamatan Bosar Maligas :
1. Eddy Rahmayadi/Musa Rajekshah : 11.433
2. Djarot Syaiful H/Sihar PH Sitorus : 5.465

8. Kecamatan Gunung Maligas :
1. Eddy Rahmayadi/Musa Rajekshah : 13.667
2. Djarot Syaiful H/Sihar PH Sitorus : 4.761

9. Kecamatan Bandar Masilam :
1. Eddy Rahmayadi/Musa Rajekshah : 8.090
2. Djarot Syaiful H/Sihar PH Sitorus : 3.031

10. Kecamatan Tapian Dolok :
1. Eddy Rahmayadi/Musa Rajekshah : 12.429
2. Djarot Syaiful H/Sihar PH Sitorus : 5.190

● Kab Tapanuli Utara, Kab Humbang Hasundutan, Kota Sibolga, Kab Tapanuli Tengah, Kab Toba Samosir, Kab Samosir
Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah 13.18 %
Djarot Saiful Hidayat – Sihar Sitorus 86.82 %
Data Masuk 100.00 %

● Kab Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi
Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah 65.64 %
Djarot Saiful Hidayat – Sihar Sitorus 34.36 %
Data Masuk 100.00 %

● Kab Nias, Kab Nias Selatan, Kab Nias Utara, Kab Nias Barat, Kab Gunungsitoli
Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah 29.30 %
Djarot Saiful Hidayat – Sihar Sitorus 70.70 %
Data Masuk 94.44 %

● Kab Labuhan Batu, Kab Labuhan Batu Selatan, Kab Labuhan Batu Utara
Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah 81.11 %
Djarot Saiful Hidayat – Sihar Sitorus 18.89 %
Data Masuk 96.00 %

● Kab Asahan, Kota Tanjung Balai, Kab Batu Bara
Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah 81.40 %
Djarot Saiful Hidayat – Sihar Sitorus 18.60 %
Data Masuk 100.00 %

● Kab Dairi, Kab Pakpak Bharat, Kab Karo
Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah 13.55 %
Djarot Saiful Hidayat – Sihar Sitorus 86.45 %
Data Masuk 100.00 %

● Kab Deli Serdang
Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah 60.91 %
Djarot Saiful Hidayat – Sihar Sitorus 39.09 %
Data Masuk 97.78 %

● Kota Medan B (Sunggal, Helvetia, Barat, Tuntungan, Johor, Maimun, Polonia, Baru, Petisah, Selayang)
Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah 51.90 %
Djarot Saiful Hidayat – Sihar Sitorus 48.10 %
Data Masuk 91.30 %

● Kab Langkat, Kota Binjai
Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah 70.28 %
Djarot Saiful Hidayat – Sihar Sitorus 29.72 %
Data Masuk 97.06 %

● Kota Medan A (Kota, Denai, Deli, Belawan, Amplas, Area, Marelan, Labuhan, Tembung, Perjuangan, Timur)
Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah 61.28 %
Djarot Saiful Hidayat – Sihar Sitorus 38.72 %
Data Masuk 100.00 %

● Kab Simalungun, Kota Pematang Siantar
Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah 40.40 %
Djarot Saiful Hidayat – Sihar Sitorus 59.60 %
Data Masuk 100.00 %

● Kab Tapanuli Selatan, Kab Mandailing Natal, Kab Padang Lawas, Kota Padang Sidimpuan, Kab Padang Lawas Utara
Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah 86.21 %
Djarot Saiful Hidayat – Sihar Sitorus 13.79 %
Data Masuk 100%
(dedi dan chaidir)

Wednesday, 27 June 2018 06:43

hasil Poling untuk Pilkada Jabar

MEDAN Sinar indonesia
Tampaknya permainan gaya pilgub di DKI terlihat sudah mulai di mainkan. Hal ini terlihat dengan tertangkapnya 1000 paket sembako yang hendak di sebarkan ke masyarakat untuk dijadikan pengikat antara calon dan masyarakat agar menukar suara dengan sembako. Tidak tanggung-tanggung 1000 paket siap edar, itu artinya ada 1000 suara dalam satu daerah, bisa jadi satu kelurahan/desa, maka kalau ada 22 kecamatan di medan berarti 22x1000 lalu di kalikan dengan 34 kabupaten dan kota +- 22X1000X34 = 748.000 suara, waoo lumayan juga yah.
Itu baru perumpamaan kalau di hitung real bisa lumayan juga suara dari 1000 paket sembako. Namun sayangnya terkena OTT paket yang tertangkap tangan ini sebanya 15 Ton sembako yang terdiri dari beras, gula dan minyak tiba di Kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Medan Jl. Sei Bengawan Medan. Kini barang tersebut sudah diamankan, Selasa malam (26/5).
Akibat kejadian ini warga yang menyaksikan langsung kejadian ini menjadi geram sehingga bukan hanya 1000 paket sembako saja yang diamankan tetapi Warga juga berkeras menuntut alat pengangkut sembako berupa dump truck harus diamankan sebagai barang bukti.
Johan salah seorang staf dari Panwaslu Medan mengatakan bahwa barang bukti ini akan disimpan dikantor Panwaslu Medan. Katanya, seluruh sembako harus diturunkan dan disimpan ke belakang kantor Panwaslu. “Tolong diturunkan bang, agar diangkat ke belakang,”
Sempat terjadi keributan kecil antara pihak Panwaslu dengan Heru salah seorang warga yang mengawal truck logistik atas nama Syamsul Arifin, yang akan dibagikan ke masyarakat. Seorang anggota masyarakat yang bernama Heru berkeras meminta agar truck pengangkut logistik juga harus diamankan sebagai barang bukti. “Jangan hanya sembako saja yang ditahan, truck nya juga harus ditahan sebagai barang bukti,” katanya kepada staf Panwaslu.
Dengan kejadian ini, tampak masyarakat mulai merasa kurang simpatik dengan paslon yang telah melakukan manipolitik dengan memberikan sembako. Memang belum ada yang bertangungjawab atas paket sembako yang tertangkat tangan ini oleh masyarakat dan paswalu. Akan tetapi masyarakat juga sudah bisa menilai siapa di balik 1000 paket sembako ini. Masyarakat juga sudah bisa membaca dari kasus pembagian sembako saad pilkada DKI Jakarta. Apalagi salah satu paslon yang diusung pernah menjadi paslon di pilkada DKI yang kalah dan melakukan hal yang sama. Menurut Basynursyah Direktur Vox Populi bahwa masyarakat tidak bisa lagi dibohongi oleh permainan sembako. Dulu Djarot pernah menjadi Paslon di DKI berpasangan dengan Ahok, ternyata pernah melakukan permainan berbagi sembako saad masa tenang dan tertangkap oleh masyarakat, yang akhirnya kalah. Apakah dengan permainan sembako ini juga  mereka sebagaimana di DKI, juga akan kalah?  hanya masyarkatlah yang punya suara.. Tegas basynursyah yang juga ketua umum Persatuan Jurnalistik Indoensia ini. (Dedi)

Media sindo.com- Sukawangi: Hari pertama masuk kerja usai cuti bersama lebaran (Iedul Fitri 1439 H). Dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi di tandai dengan Acara Halal bihalal sesama Aparatur Sipil Negara (ASN) tingkat Kabupaten Bekasi, Giat acara di pusatkan di halaman kantor Desa Suka Tenang Kecamatan Suka Wangi. Kamis (21/06). Kegiatan tersebut yang dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Bekasi, dr.Hj. Neneng Hasanah Yasin, Wakil. Bupati, H.Eka Supria Atmaja SH. Sekda Kabupaten Bekasi, Drs. H.Uju M.Si, Kepala Dinas, Camat dan Kepala Desa se-kabupaten Bekasi, Gelar acara berlangsung dengan meriah, aman dan terkendali. Dengan menghadirkan penceramah kondang Ust. Subkhi Al-Khudori dan turut dimeriahkan juga oleh kehadiran Ratu dangdut, Hj.Elvi Sukaesih. Dalam Sambutannya Bupati Bekasi dr Hj. Neneng Hasanah Yasin menyapa seluruh warga serta mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi yang hadir, Khususnya para ketua RT dan RW karena adanya keterlambatan turunnya honor RT dan RW. "Insya Allah. Tahun ini honor RT dan RW jadi 500 ribu rupiah. Tidak 250 ribu lagi." Ujar Neneng Hasanah Yasin. Sementara itu Kepala Desa Suka Tentang, H. Anwar Sanusi, selaku Sohibul bait yang berketempatan Acara Halal Bihalal tingkat Kabupaten Bekasi, mengungkapkan rasa haru dan senang, Desanya terpilih sebagai tempat pelaksanaan Halal Bihalal tingkat Kabupaten Bekasi. "Walaupun mendadak, saya dan warga menyambut antusias penunjukan Desa Suka Tenang menjadi tuan rumah pelaksanaan Halal Bihalal Kabupaten Bekasi." Ungkapnya. Lanjutnya, Walaupun diakhir masa jabatan saya sebagai Kepala Desa Suka Tenang, tentunya merasa bangga dan senang dengan adanya acara ini. Yah tentunya saya beserta Masyarakat Sukatenang merasa bangga dan bahagia dalam Acara halal bihalal yang di hadiri langsung oleh Bupati Bekasi dr.Hj. Neneng Hasanah yasin beserta Wakil Bupati, Eka Supria Atmaja, Ust. Subkhi Al-Khudori dan Hj. Elvi Sukaesih yang hadir di tengah-tengah masyarakat Desa Sukatenang," Ujar H. Anwar Sanusi, Kepala Desa Suka Tenang yang berniat maju kembali dalam Pilkades serentak tahun ini.karta wijaya.

Jakarta sinar indonesia
Akhirnya Pelantikan Komjen M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat oleh Menteri Dalam Negeri tetap dilaksanakan pada hari ini, Senin, 18 Juni 2018. Ini merupakan pelantikan yang penuh dengan kontraversi dan isu politik.
Kontraversi ini di mulai sejak bulan januari 2018, tentang rencana Perwira aktif polri yang akan dijadikan PJ gubernur Jawa Barat oleh mentri dalam negeri. Akibatnya pemerintah di kritik habis-habisan oleh masyarakat. Lalu Pemerintah, Polri bahkan Menko Polhutkam pada 20 Februari 2018 akhirnya menyatakan usulan tersebut telah ditarik atau dibatalkan. Selain mencederai semangat Reformasi, memang tak ada alasan menjadikan perwira polisi aktif sebagai Pj Gubernur Jawa Barat..
Sayang nya pernyataan pemerintah ternyata hanya pemanis di bibir saja. Pelantikan Komjen M. Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat hari ini, membuktikan semua pernyataan pemerintah tadi ternyata tak bisa dipercayai. Sebagaimana kata pepatah. “anjing menggonggong Kafilah tetap berlalu. Pemerintah telah menelan ludahnya sendiri. Bahkan bisa dianggap telah melakukan kebohongan public dan menipu rakyat nya sendiri.
Dulu alasan dijadikannya perwia polri aktif untuk menjadi PJ gubernur karena jawa barat adalah zone tidak aman dan rawan terjadinya konflik dalam pilkada karena dinamikannya dianggap terlalu tinggi sehingga perlu ditempatkan perwira aktif polri sebagai pj gubernur di daerah-daerah rawan ternyata menurut Fadli zone wakil ketua gerindra ini, semua kekhawatiran pemerintah tidak terbukti sama sekali. Bahkan di jawa barat terlihat aman-aman saja.
Nah ditetap ditunjuknya Komjen M Irwan menjadi PJ gubernur jabar, tentu saja memunculkan pertanyaan. Kenapa pemerintah begitu ngotot menjadikannya sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, sehingga sampai tak segan menjilat ludahnya sendiri? Ada apa ini, Apa sebenarnya motif di belakang ini?
Menariknya alasan yang dibuat oleh Dirjen Otonomi Daerah bahwa Komjen M. Iriawan kini bukan lagi perwira aktif di lingkungan Mabes Polri, sebab yang bersangkutan saat ini sedang menjabat Sestama Lemhanas. Menurut waketum Gerindra Fadli zone alasan itu mengada-ada, itu hanya mengkonfirmasi sejak awal yang bersangkutan memang sudah diplot harus jadi Pj Gubernur Jawa Barat. Sehingga, mutasi yang bersangkutan dari Mabes Polri ke Lemhanas pada Maret silam hanya dilakukan untuk memuluskan rencana Kemendagri saja.

Fadli zone mencatat setidaknya ada tiga persoalan dari pelantikan Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Pertama, pelantikan ini telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Dulu Presiden menyebut usulan ini hanyalah isu. Mendagri dan Kapolri juga telah menarik kembali usulan tersebut. Menko Polhukam bahkan telah mengklarifikasi tegas pembatalan usulan tersebut. Tapi tiba-tiba hari ini malah dilantik. Masyarakat bisa menilai sendiri, siapa sebenarnya yang gemar berbohong? Ke depan, sulit bagi publik untuk gampang mempercayai pernyataan pemerintah. Apa yang dikatakan lain dengan yang dilakukan.
Kedua, keputusan tersebut akan membuat independensi Polri kian dipertanyakan, baik untuk konteks Pilkada Jawa Barat maupun pilkada-pilkada lainnya, termasuk pada seluruh tahap demokrasi yang akan kita jalani tahun ini dan tahun depan. Fadli juga sering mendengar laporan dari daerah tentang tidak netralnya oknum-oknum aparat tertentu. Kita yakin masih banyak aparat Polri yang bersikap netral dan bekerja di jalan konstitusi untuk menjaga demokrasi kita. Namun pelajaran dari Pilkada DKI lalu masih membekas bagaimana ada oknum yang sengaja berpihak pada calon tertentu. Ini merugikan bagi institusi Polri yang merupakan institusi milik kita bersama.
Ketiga, kengototan ini pasti memancing lahirnya spekulasi di tengah masyarakat. Apa sebenarnya motif pemerintah? Sebab, dulu saat masalah ini pertama kali menjadi kontroversi, perwira Polri diajukan sebagai Pj Gubernur karena alasan Pilkada Jawa Barat dinilai rawan. Penilaian itu terbukti tak valid, telah dibantah oleh data Kemendagri dan Polri sendiri. Jawa Barat bukan termasuk zona merah Pilkada. Bahkan sejauh ini proses pilkada berjalan lancar. Langkah pemerintah yang tak mau dikoreksi semacam inilah yang justru bisa memanaskan dan menggelisahkan masyarakat Jawa Barat. Keputusan ini bisa menodai Pilkada Jawa Barat.
Fadli juga berharap hal semacam ini perlu dikoreksi. Jangan sampai pemerintahan ini berjalan secara buta dan tuli, mengabaikan kritik dan kontrol masyarakat. Pemerintah janganlah menipu rakyat.

Wednesday, 06 June 2018 09:53

KPU MINTA ANGGOTA KPPS JAGA NETRALITAS

Nurul Sumarheni, Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Sosialiasi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM)

 

Media sindo.com.kota bekasi.
Terkait pilkada serentak tahun dua ribu delapan belas (2018). Komisioner KPU Petugas KPPS.kota bekasi. harus bisa bekerja secara profesional dan dapat menjaga netralitas, berpegang teguh, menjaga integritasnya. Sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan pada perhitungan suara. Demikian ditegaskan Komisioner KPU Kota Bekasi Nurul Sumarheni.
Nantinya, kata Nurul, KPPS ini akan bertugas membagikan undangan kepada para pemiih yang sudah terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT), menggelar pemilihan di TPS setempat, dan melakukan penghitungan hasil suara di TPS masing-masing.
“Petugas KPPS ini menjadi ujung tombak, karena pada saat pelaksanaannya pun cukup berat. Makanya harus benar-benar sehingga hasilnya pun baik dan seperti yang kita harapkan,” paparnya.
Terakhir menyerahkan semua dokumen pelaksanaan pemilihan kepada PPS di kantor lurah. KPPS ini bertugas pada pelaksanaan pilkada serentak pemilihan walikota padang tanggal 27 Juni 2018.
“Tugasnya mulai dari penyebaran undangan, penentuan TPS, pelaksanaan pilkada, hingga penghitungan hasil suara. Setelah itu barulah diserahkan ke PPS di Kelurahan,” kata Nurul
Anggota KPPS dituntut netral dan tidak memihak dalam bekerja pada pilkada serantak mendatang. Pada pilkada 27 Juni mendatang, ada dua pasang calon walikota-wakil walikota Bekasi yang akan dipilih pada Pilkada nanti, yaitu Rahmat Effendi-Tri Adhianto dan pasangan Nur Supriyanto -Adhy Firdaus.karta wijaya.

Page 1 of 50
stop illegal logging

Berita Terpopuler

Danau samba, alternatif berlibur warga Kabupaten Bekasi.

Danau samba, alternatif berlibur warga Kabupaten Bekasi.

02 July 2017

Sinar Indonesia: Sukatani,Masyara...

Deklarasi Generasi Peduli Anti Narkoba (GPAN)

02 April 2016

Jakarta, sinar Indonesia Generasi ...

"BKPRMI Dumai Himbau Kampus Waspadai Gerakan LGBT"

"BKPRMI Dumai Himbau Kampus Waspadai Gerakan LGBT"

08 March 2016

Dumai - Kelompok lesbian, biseksual...

"Pelabuhan Induk Masyarakat Titi Akar Rusak Parah, PT. SRL Buang Badan"

"Pelabuhan Induk Masyarakat Titi Akar Rusak Parah, PT. SRL Buang Badan"

08 March 2016

Rupat Utara - Situasi kondisi pelab...

Rute Pelarian Menuju Korea Selatan

Rute Pelarian Menuju Korea Selatan

21 February 2016

Pada 2006, Seong-ho Ji -lelaki 31 ...

2016, Perusahaan E-Commerce Finansial Bidik 30 Juta Pelanggan

2016, Perusahaan E-Commerce Finansial Bidik 30 Juta Pelanggan

21 February 2016

Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaa...

PJI Riau, Ikuti Pelatihan Jurnalistik Tingkat Nasional"

PJI Riau, Ikuti Pelatihan Jurnalistik Tingkat Nasional"

08 March 2016

BOGOR - Dalam rangka peningkatan pe...

Polisi AS Kembali Tembak Remaja Kulit Hitam

Polisi AS Kembali Tembak Remaja Kulit Hitam

21 February 2016

Polisi St. Louis, Amerika Serikat, ...

save earth