You are here: HomeEkonomiBasynursyah
Basynursyah

Basynursyah

Jakarta, media-sindo.com
Setelah menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota Jakarta pada Kamis, 22 Oktober 2020, Perkumpulan Pekerja Ambulans Gawat Darurat (PP AGD) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, sebagai organisasi serikat pekerja yang dilindungi undang-undang, berharap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk dapat segera memberikan perhatian dan kepastian bekerja kembali kepada 3 pengurus inti PP AGD yang diputus hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh Kepala AGD Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Jangan sampai Gubernur DKI Jakarta berlarut-larut dan hanya mempercayai informasi dari jajaran di bawahnya, karena informasi yang bersifat “asal bapak senang atau ABS” tentunya akan berakibat pada keputusan yang juga salah. Demikian disampaikan Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), dalam keterangan pers tertulisnya (26/10).

ASPEK Indonesia sebagai induk organisasi dari PP AGD, yang juga anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), mengeluhkan sulitnya bertemu dengan Gubernur Anies Baswedan, guna melaporkan dan menyampaikan duduk permasalahan yang sebenarnya. Hingga Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Ketua Bidang Kaderisasi dan Diklat PP AGD, mendapat perlakuan tidak adil dan di-PHK secara sepihak. Padahal Surat Laporan Pengaduan dari ASPEK Indonesia sudah diantar langsung ke Balai Kota pada tanggal 22 Juli 2020. Berikut ini adalah 14 fakta yang harus diketahui oleh Gubernur Anies Baswedan terkait kasus ini:

FAKTA 1: Sejak awal beralih dari pekerja yayasan menjadi berstatus pekerja tetap non pegawai negeri sipil pada tahun 2008, yaitu saat Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, yang dilanjutkan Fauzi Bowo, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, tidak ada satupun Gubernur DKI Jakarta atau pejabat di bawah gubernur (baik Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan maupun Kepala Unit Pelayanan AGD) yang melarang keberadaan serikat pekerja di UPT AGD Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Bahkan PP AGD dan manajemen AGD selalu bersinergi saling support dalam membangun UPT AGD guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

FAKTA 2: PP AGD telah memenuhi syarat sebagai sebuah serikat pekerja, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta telah tercatat dan mendapatkan Bukti Pencatatan Serikat Pekerja pada:
a. Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, dengan Nomor Bukti Pencatatan : 910/III/S/I/2009 tanggal 15 Januari 2009.
b. Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, dengan Nomor Bukti Pencatatan : 726/SP/JP/V/2018 tanggal 4 Mei 2018.

FAKTA 3: Telah ditandatanganinya dua kali Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Unit Pelayanan AGD dengan PP AGD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, yang selama ini telah berlaku dan mengikat bagi seluruh pekerja Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Unit Pelayanan AGD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:
a. Nomor: 2127/2014 dan Nomor: 008/adm/PPAGD/X/2014 pada tanggal 22 Desember 2014.
b. Nomor: 4/MOU/II/2018 dan Nomor: 026/adm/PPAGD/III/2018 pada tanggal 7 Februari 2018.

FAKTA 4: Keberadaan PP AGD sebagai serikat pekerja, serta PKB yang telah ada, mulai dipersoalkan sejak masuknya pejabat baru, yaitu Kepala Unit Pelayanan AGD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan Unit Pelayanan AGD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Sebetulnya pada Februari 2019, ketika awal Kepala Unit Pelayanan AGD yang baru masuk, komunikasi dan hubungan dengan PP AGD terjalin cukup baik. Namun ketika Januari 2020 masuk pejabat baru, yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan Unit Pelayanan AGD, dua pengurus inti PP AGD dipanggil dan diberitahukan bahwa keberadaan serikat pekerja tidak ada di AGD dan akan dibubarkan.

FAKTA 5: Kepala Unit Pelayanan AGD menerbitkan surat Nomor 1179/-1.83 tanggal 27 Mei 2020, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, tentang Permohonan Penjelasan Mengenai Aturan Kepegawaian pada UPT AGD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Namun isi surat Nomor 1179/-1.8 sudah secara subyektif “menggiring” dengan menulis; “Resume Keputusan Final terkait keberadaan Perkumpulan Pekerja tidak diperbolehkan keberadaannya di Unit Pelayanan AGD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.”

FAKTA 6: Berdasarkan surat Nomor 1179/-1.83 tersebut, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat Nomor: 7700 /-087 tanggal 22 Juni 2020, yang intinya tertulis; tidak diperkenankan adanya Perjanijan Kerja Bersama dan tidak diperkenankan adanya Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai wadah dari pegawai.

FAKTA 7: Status AGD sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesungguhnya juga termasuk dalam definisi “Perusahaan” sebagaimana diatur dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

FAKTA 8: Status pekerja yang tergabung dalam PP AGD adalah “Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil” yang merujuk pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam konsideran Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 72 Tahun 2007, justru tegas berdasarkan juga pada UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

FAKTA 9: Salah satu hak dasar pekerja adalah membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja, berdasarkan UU No.13 tahun 2003 dan UU No.21 tahun 2000.

FAKTA 10: Pegawai negeri sipil bahkan juga tegas dijamin dan dilindungi oleh undang undang, mempunyai hak dan kebebasan untuk berserikat (UU No. 21 tahun 2000 Pasal 44 Ayat 1). Jika pegawai negeri sipil saja dijamin dan dilindungi hak dan kebebasan berserikatnya, maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk melarang adanya serikat pekerja bagi pegawai non pegawai negeri sipil.

FAKTA 11: Tiga pengurus inti PP AGD yang diputus hubungan kerjanya secara sepihak oleh Kepala Unit Pelayanan AGD, adalah pekerja berprestasi dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Hermansyah Tanjung (Ketua Umum PP AGD) menjabat Koordinator Wilayah AGD Jakarta Timur. Mochamad Samsudin (Sekretaris Jenderal PP AGD) menjabat Koordinator Wilayah AGD Jakarta Pusat. Samsuludin (Ketua Bidang Kaderisasi dan Diklat PP AGD) menjabat Koordinator Operasional AGD.

FAKTA 12: Tiga pengurus inti PP AGD diputus hubungan kerjanya secara sepihak oleh Kepala Unit Pelayanan AGD, karena tidak mau menandatangani Pakta Integritas yang dipaksakan oleh Kepala Unit Pelayanan AGD. Para pekerja menolak menandatangani Pakta Integritas, karena:
1. Pada tahun 2011 sudah menandatangani Pakta Integritas sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.49 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
2. Isi Pakta Integritas yang baru, versi Kepala UPT AGD, tidak sesuai dengan Permen PAN/RB No.49/2011.
3. Ada ketentuan yang tertulis dalam Pakta Integritas versi Kepala UPT AGD, yaitu; “Bersedia menerima keterlambatan pembayaran gaji/tunjangan yang dikarenakan mekanisme system keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”. Padahal gaji dan tunjangan adalah hak pekerja yang dilindungi oleh Undang Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

FAKTA 13: Tiga pengurus inti PP AGD diputus hubungan kerjanya secara sepihak oleh Kepala Unit Pelayanan AGD, sesungguhnya karena memperjuangkan dan mempertahankan hak kebebasan berserikat yang selama ini sudah dimiliki, serta mempertahankan hak berunding Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang selama ini juga sudah didapatkan.

FAKTA 14: Serikat pekerja yang terbentuk sesuai dengan undang undang, tidak dapat dibubarkan hanya karena pernyataan atau pendapat hukum ataupun surat dari Kepala Unit Pelayanan AGD, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, ataupun dari pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pembubaran serikat pekerja berdasarkan Pasal 37 UU 21/2000, hanya dapat dilakukan karena 3 sebab, yaitu:
1. dinyatakan oleh anggotanya menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
2. perusahaan tutup atau menghentikan kegiatannya untuk selama-lamanya yang mengakibatkan putusnya hubungan kerja bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan setelah seluruh kewajiban pengusaha terhadap pekerja/buruh diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. dinyatakan dengan putusan Pengadilan.

TUNTUTAN ASPEK Indonesia:

1. Batalkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Hermansyah Tanjung (Ketua Umum PP AGD), Mochamad Samsudin (Sekretaris Jenderal PP AGD), dan Samsuludin (Ketua Bidang Kaderisasi dan Diklat PP AGD). Termasuk seluruh surat peringatan yang terbit sebelum adanya Surat Keputusan PHK, yang dikaitkan dengan permasalahan ini.

2. Pekerjakan kembali ketiga pekerja tersebut di posisi dan jabatan sebelum adanya sanksi subyektif yang diberikan oleh Kepala Unit Pelayanan AGD.

3. Berhentikan dari jabatannya, semua pejabat di lingkungan AGD, Dinas Kesehatan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang melakukan tindakan menghalang-halangi dan melarang hak kebebasan berserikat.

Jakarta Media-sindo.com
Ketua Aspek Indonesia Rudi Hartono dalam rilis beritanya mengatakan bahwa Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta Unsur SP/SB abstain dalam rapat Arahan Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia terkait penetapan UMP 2021 dan penghitungan Nilai KHL di DKI Jakarta. Selasa 27 okt 2020 kemaren

Pada agenda tersebut acara tersebut dihadiri oleh Direktur Pengupahan Kementerian Tenagakerja Republik Indonesia, Ibu Dinar Titus melalui media zoom meeting, yang memberikan arahan dan pemaparan terkait dengan penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 berdasarkan Surat Edaran menaker RI No: M/11/HK.04/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020.

Dedi Hartono Ketua Bidang Pengupahan Aspek Indonesia mengatakan bahwa Agenda yang di jadwalkan mendadak dan terjadi perubahan waktu yang sangat singkat sebelumnya dijadwalkan siang hari pukul 13:00 Wib mendadak berubah menjadi pukul 10:00 Wib dan informasi undangan tersebut pun di infokan sehari sebelum agenda pertemuan. Sehingga banyak peserta dari unsur serikat pekerja yang berhalangan hadir dan terkesan ada sesuatu kejanggalan dalam undangan. jelasnya

Oleh sebab itu beberapa peserta yang hadir dari unsur SP/SB mesinyalir adanya kemungkinan terjadi penyalahgunaan agenda sebagai ajang sosialisasi dan legitimasi pihak kementrian terhadap Surat Edaran Menteri Tenagakerja yang saat ini sedang di gencarkan dalam rangka penetapan UMP tahun 2021,dugaan Rudi.

Dugaan tersebut sangat wajar terjadi mengingat ditengah kondisi saat ini dinamika permasalahan Omnibus Law dan Kebijakan Pengupahan dari Dewan Pengupahan Nasional sudah memberikan statement bahkan sudah terbitnya Surat Edaran dari Kementrian Tenaga Kerja jelang penetapan UMP.

Saat ini kondisinya sangat sensitif dalam mengambil kebijakan dan perlu ke kehati-hatian, karena DKI Jakarta sebagai barometer negara Indonesia pusat ibukota dengan UMP tertinggi dan akan menjadi rujukan dalam penetapan formulasi upah di masa yang akan datang ungkap Dedi Hartono dari Aspek Indonesia.

Agenda rapat mendengarkan arahan pun sebenarnya tidak diperlukan mengingat Surat Edaran Menteri Tenagakerja dan Peraturan Menteri No.18 tahun 2020 tentang KHL sudah terbit dan beredar, sehingga wajar jika pertemuan tersebut dianggap hanya menjadi legitimasi pihak kementrian saja bahwa DKI Jakarta sudah menerima SE.

Berdasarkan informasi dan pantauan group dewan pengupahan Nasional sampai dengan selasa kemarin sudah 18 Provinsi menetapkan UMP tahun 2021 sama dengan tahun 2020 yaitu:
1. Provinsi Jawa Barat
2. Provinsi Banten
3. Provinsi Bali
4. Provinsi Lampung
5. Provinsi Bengkulu
6. Provinsi Kepulauan Riau
7. Provinsi Bangka Belitung
8. Provinsi Nusa Tenggara Barat
9. Provinsi Nusa Tenggara Timur
10. Provinsi Sulawesi Tengah
11. Provinsi Sulawesi Tenggara
12. Provinsi Sulawesi Barat
13. Provinsi Maluku Utara
14. Provinsi Kalimantan Timur
15. Provinsi Kalimanta Tengah
16. Provinsi Papua
17. Provinsi Aceh
18. Provinsi Kalimantan Barat

Untuk provinsi lainnya yang akan dibahas pada hari Rabu 28 Oktober 2020;
1. Provinsi Kalimantan Utara
2. Provinsi Sumatera Utara

Sementara untuk provinsi lainnya termasuk DKI Jakarta belum memutuskan UMP tahun 2021.

Surat Edaran Menteri Tenagakerja bersifat himbauan, Gubernur DKI Jakarta Diharapkan tidak mengikuti Surat Edaran Menteri Tenagakerja RI.

Seperti biasanya sejak pemberlakuan PP78/2015 setiap penetapan Upah Minimum (UMP) pihak Kementrian RI selalu membuat Surat Edaran Menteri Tenagakerja RI dalam rangka memberikan arahan dalam penetapan upah minimum di tahun yang akan datang, dan tidak biasanya Surat Edaran Menteri Tenagakerja RI justru mengarahkan agar tidak ada kenaikan upah minimum tahun 2021, alias sama dengan upah minimum tahun 2020. Padahal acuan dalam penetapan Upah Minimum selama ini yang digunakan adalah formula PP78/2015 pasal 44 ayat 1 dan 2 yaitu penetapan Upah Minimum menggunakan formula UMn= UMt+(UMt x (Inflasi+%PDBt)). Jika mengacu kepada Formula PP 78/2015 maka Inflasi Nasional yg dimaksud adalah inflasi periode September 2020 = 1,42% sedangkan pertumbuhan ekonomi di kwartal ke 3 tahun 2019= 5,02%, kwartal ke 4 tahun 2019= 4,97% ,Kwartal 1 tahun 2020=2,97% dan pada kwartal 2 tahun 2020=-5,32% jika di rata-ratakan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,91% maka jika di akumulasi kan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,33% dari formula tersebut maka Upah Minimum tahun 2021 DKI Jakarta sebesar = Rp 4.276.349 + (Rp.4.276.349 x (1,42%+1,91%)) = Rp. 4.276.349+ (142.402) = Rp.4.418.751
Artinya bahwa sesungguhnya penetapan upah minimum provinsi tahun 2021 sangat berdasar sesuai dengan PP78/2015 sebagai payung hukum konstitusi dan undang-undang yang harus di ikuti, bukan Surat Edaran Menteri.

Ditengah kondisi Pandemi covid-19 ini seharusnya pemerintah memberikan proteksi kepada pekerja melalui peningkatan Daya Beli masyarakat khususnya buruh dan pekerja melalui kenaikan upah minimum sehingga daya beli yang kuat akan memperkuat juga roda gerakan perekonomian secara nasional.

Aspek Indonesia berharap agar DKI Jakarta akan menetapkan pengupahan sesuai regulasi cantolan hukum perundang-undangan yang sudah jelas ada dasarnya, bukan mengikuti Surat Edaran sepihak dari Kementrian meskipun kita sama-sama mengetahui kondisi hari ini.

"Peraturan Menteri No.18 tahun 2020 tentang KHL justru merusak kesejahteraan buruh dan pekerja di DKI Jakarta*

Terbitnya Peraturan Menteri Tenagakerja tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan jumlah sebanyak 64 item KHL secara kualitas justru jauh di bawah rata-rata alat survei KHL DKI Jakarta yang digunakan dan didasarkan oleh kesepakatan bersama Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, banyak penurunan kualitas yang ada didalam permen 18/2020 tentang KHL ini meskipun secara kuantitas bertambah namun berdasarkan hasil survei KHL yang dlakukan oleh Dewan Pengupahan Nasional pada tahun 2019 nilai KHL di DKI Jakarta sebesar Rp 3.965.221 lebih tinggi dari nilai upah minimum tahun 2019 sebesar Rp 3,940,973.
Kualitas KHL di DKI Jakarta justru lebih baik dari sebelumnya ,sejak tahun 2016 sudah dilakukan perbaikan kualitas meskipun hanya 60 item KHL, bahkan permen 18/2015 banyak item yang di adopsi dari KHL DKI Jakarta seperti Air minum galon 19lt sebanyak 3 galon sebulan, listrik seharga 900watt, ditambah lagi dengan Tepung Terigu diganti dengan Indomie instan dan Sewa rumah, TV LED 21 inch pengganti media pendidikan.

Berdasarkan kondisi tersebut Aspek Indonesia meminta kepada Gubernur DKI Jakarta terkait dengan penetapan UMP tahun 2021 yaitu;
1. Gubernur DKI Jakarta menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2021 sesuai dengan PP78/2015 bukan berdasarkan Surat Edaran Kementrian RI yang bersifat himbaua dalam rangka meningkatkan daya beli buruh dan pekerja guna meningkatkan kembali daya beli masyarakat dan menggerakkan kembali perekonomian Jakarta. Sampai saat ini formula yang digunakan dalam PP78/2015 masih dapat digunakan dalam mengambil kebijakan pengupahan nasional sebelum diterbitkannya Omnibuslaw.

2. Tetap Menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi DKI Jakarta tahun 2021, sebelum akhir tahun 2021 karena masih ada sektor-sektor unggulan yang saat ini masih tetap eksis seperti sektor telekomunikasi, yang justru di kondisi Pandemi ini mengalami peningkatan pendapatan di DKI Jakarta.

3. Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta mendorong Pemerintah pusat untuk segera mencabut peraturan menteri no: 18/2020 karena item KHL yang ada didalamnya justru menurunkan kualitas KHL yang ada di Jakarta saat ini, jumlah item KHL jika ingin ditambahkan seharusnya 84 item bukan 64 item dengan kualitas yang lebih baik

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam rilis berita yang dikirim ke kami mengatakan sangat menyesalkan sikap Menteri Ketenagakerjaan yang mengeluarkan surat edaran Nomor M/11/HK.4/x/2020 tertanggal 26 Oktober 2020.

Adapun isi surat edaran tersebut adalah meminta kepada para Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020, melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, dan menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.

Dengan keluarnya surat edaran ini, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi perlawanan buruh akan semakin mengeras terhadap penolakan tidak adanya kenaikan upah minimum 2021 dan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja.

"Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha semata," kata Said Iqbal.

Menurutnya, pengusaha memang sedang susah. Tapi buruh juga jauh lebih susah. Seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap ada kenaikan upah minimum 2021. Tetapi bagi perusahaan yang tidak mampu maka dapat melakukan penangguhan dengan tidak menaikan upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan melaporkannya ke Kemenaker.

"Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat," tegasnya.

Lebih jauh Said Iqbal mempertanyakan, "Apakah presiden sudah mengetahui keputusan Menaker ini? Atau hanya keputusan sepihak Menaker?"

Oleh karena itu, KSPI dan seluruh serikat buruh di Indonesia akan melakukan aksi nasional besar-besaran di 24 propinsi pada 2 Nopember dan 9 sampai 10 Nopember yang diikuti puluhan dan bahkan ratusan ribu buruh di Mahkamah Konstitusi, Istana, DPR RI, dan di kantor Gubernur di seluruh Indonesia dengan membawa isu batalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan harus ada kenaikan upah minimum 2021 untuk menjaga daya beli masyarakat.

Sebelumnya, KSPI menyebut 4 alasan mengapa upah minimum 2021 harus naik.

Pertama, jika upah minimum tidak naik, kata Said Iqbal, hal ini akan membuat situasi semakin panas. Apalagi saat ini para buruh masih memperjuangkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Di mana seiring dengan penolakan omnibus law, buruh juga akan menyuarakan agar upah minimum 2021 tetap naik. Sehingga aksi-aksi akan semakin besar.

Kedua, alasan upah tidak naik karena saat ini pertumbuhan ekonomi minus tidak tepat. Bandingkan dengan apa yang terjadi pada tahun 1998, 1999, dan 2000.

"Sebagai contoh, di DKI Jakarta, kenaikan upah minimum dari tahun 1998 ke 1999 tetap naik sekitar 16 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 17,49 persen. Begitu juga dengan upah minimum tahun 1999 ke 2000, upah minimum tetap naik sekitar 23,8 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus 0,29 persen," kata Said Iqbal.

Ketiga, bila upah minimum tidak naik maka daya beli masyarakat akan semakin turun. Daya beli turun akan berakibat jatuhnya tingkat konsumsi. Ujung-ujungnya berdampak negatif buat perekonomian.

Keempat, tidak semua perusahaan kesulitan akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dia meminta kebijakan kenaikan upah dilakukan secara proporsional. Demikian Said Iqbal menyampaikan

Jakarta media-Sindo.com
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, bilamana UU Cipta Kerja ditanda tangani presiden dan sudah ada nomornya, berdasarkan informasi yang berkembang bahwa akan ditandatangani 28 Oktober 2020, maka KSPI dan beberapa serikat buruh akan melakukan aksi serentak nasional untuk menolak UU Cipta Kerja.

Di Jakarta, aksi akan melibatkan puluhan ribu buruh dan dipusatkan di Mahkamah Konstitusi dan Istana, dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 November 2020.

"Sebelumnya saya mengatakan tanggal 1 November 2020. Ternyata tanggal satu adalah hari Minggu, jadi yang benar adalah 2 November, hari Senin," kata Said Iqbal.

KSPI memperkirakan, Presiden akan menanda tangani UU Cipta Kerja dan penomorannya paling lambat 28 Oktober. Sementara tanggal 29 - 31 Oktober ada libur panjang, sehingga KSPI, KSPSI AGN, dan 32 federasi/konfederasi serikat buruh akan menyerahkan berkas judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 November 2020.

Pada saat penyerahan berkas judicial itulah, buruh melakukan aksi nasional dengan tuntutan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan meminta Presiden untuk mengeluarkan Perpu untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut.

"Aksi nasional buruh pada 2 November tersebut dilakukan serempak di 24 propinsi dan 200 kab/kota yang diikuti ratusan ribu buruh. Sedangkan aksi di Istana dan Mahkamah Konstitusi diikuti puluhan ribu buruh," kata Said Iqbal.

Selain itu, KSPI juga akan melakukan aksi nasional serempak di 24 propinsi pada tanggal 9 - 10 November yang diikuti ratusan ribu buruh dengan tuntutan DPR RI harus melakukan pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja melalui proses legislative review sesuai mekanisme UUD 1945 pasal 20, 21, dan 22A serta UU PPP.

Selain meminta pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja, dalam aksi pada tanggal 9-10 November 2020 juga akan disampaikan tuntutan buruh lainnya yaitu meminta kenaikan upah minimum 2021 sebesar 8% di seluruh Indonesia dan menolak tidak adanya kenaikan upah minimum 2021.

Dijelaskan Said Iqbal, aksi nasional tersebut serempak dilakukan di 24 propinsi dan melibatkan 200 kab/kota, antara lain: Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Semarang, Kendal, Jepara, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.

Selain itu, aksi juga akan dilakukan di Jogja, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon, Papua, dan sebagainya.

"Aksi KSPI dan serikat buruh lainnya ini adalah aksi anti kekerasan 'non violence'. Aksi ini diselenggarakan secara terukur, terarah dan konstitusional. Aksi tidak boleh anarkis dan harus damai serta tertib," pungkasnya.

Sunday, 25 October 2020 22:35

Program Rutilahu Di Sambut Warga Sukakerta

Media- Sindo.com Bekasi.
program rutilahu yang diluncurkan oleh pemerintah kabupaten bekasi. ke wilayah kecamatan sukawangi.desa sukakerta kabupaten bekasi. bebrapa hari yang lalu. sebanyak dua puluh lima titik(25). tepatnya di kampung galian dan gombang.pembangunan rutilahu (bantuan pembangunan rumah) tersebut tepat sasaran dan sesuai speck. dan di sambut masyarakat desa sukakerta. Sanol salah satu warga kampung gombang yang mendapatkan bantuan rutilahu dari pemerintah kabupaten bekasi. saat di sambangi Media-sindo.com. mengucakan terimakasi kepada pemerintah desa sukakerta atau .dan kepada LPM yang sudah memperjuangkan saya. Sehingga saya medapat bantuan rutilahu!.tuturnya.
Selanjut kepala desa sukakerta, Pak Disan saat dikonfirmasi oleh awak media dirumah ibu sanol yang baru saja mendapatkan program rutilahu .mengucapkan trimakasi kepada bupati kabupaten bekasi. yang sudah meluncurkan program rutilahu.ke desa kami sebanyak dua puluh lima unik.sehingga masyarakat kami mersa terbantu. ungkap kepala desa sukakerta. (karta wijaya)

Madia-sindo.com.sukawangi.
jalan raya kampung kaleng kramat menuju kampung balong asem. yang terletak di dua desa diantara desa suka budi dan desa sukawangi. kecamatan sukawangi kabupaten bekasi.menunggu perbaikan dari pemerintah kabupaten bekasi dan pemeritah desa setempat karena rusak parah
hapir puluhan tahun jalan raya tersebut sepanjang seratus meter dan lebar empat meter. belum pernah dapet perbaikan dari pemerintah kabupaten bekasi. Padahal jalan tersebut sangat di butuhkan masyarakat kabupaten bekasi, khususnya warga kampung kaleng kramat yang sering melintasi di jalan itu.apa lagi di saat musim penghujan jalan itu bagaikan kumbangan kerbau.
Namun pemerintah kabupaten bekasi atau dinas terkait di duga cuek atau tutup mata. Padahal jalan itu menghubungkan ke perkantoran kecamatan sukawangi.
Nimin/cakra.aktivis LSM FORBEST. mendesak pemerintah kabupaten bekasi dan pemeritah desa agar segera memperbaiki jalan raya tersebut.ungkapnya.(karta wijaya)

ketua Umum PPAGDDKI Jakarta Hermansyah Tanjung

Jakarta media-indo.com

Dalam suasana pandemi ini ambulan sangat dibutuhkan sekali untuk mengangkut pasien-pasien baik yang udah suspec maupun yang masih terkonfirmasi Covid 19. Apalagi tenaga supir yang menjadi tenaga yang sangat penting untuk menjalankan oprasional ambulan ini, sehingga pasien dapat dengan segera di antar ke rumah sakit rujukan covid 19 ini.

Pelayanan Ambulans Gawat Darurat merupakan bagian dari pelayanan Kesehatan yang termasuk dalam lingkup tugas dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Pasal 40 Kepgub No. 58 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk menyelenggarakan pelayanan Ambulans Gawat Darurat ( Pergub DKI Jakarta 40/2007).

Perkumpulan Pekerja Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (PPAGD) adalah Serikat Pekerja yang ada di Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinkes DKI Jakarta yang telah mendapat legalitas dari Sudinnakertrans Jakarta Utara dengan Tanda Bukti Pencatatan 910/III/S/IX/2009 dan memiliki akta pendirian di Notaris Estrelyta Taher SH dengan No. 04/2017 serta terdaftar di Kemkum HAM dengan SK nomor HAM AHU-0015104.AH.01.07.TAHUN 2017.

Semenjak berdirinya, PPAGD menjalin hubungan Industrial yang baik dengan manajemen AGD Dinkes, ini dibuktikan dengan adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sejak 2009, PPAGD pun bekerjasama membangun dan mengembangkan AGD Dinkes yang tercintai ini yang sampai saat ini memiliki 80 unit ambulans gawat darurat type advance dan 25 Unit Reaksi Cepat Ambulans Motor yang tersebar di 64 titik di wilayah DKI Jakarta, PPAGD telah memiliki gedung 9 lantai yang cukup megah dan representatif dalam menunjang layanan kegawatdaruratan

Namun, semenjak hadirnya oknum PNS mulai Bulan Mei 2019. Kondisi kerja dikantor mulai mengalami ketidaknyamanan, ada upaya pembelahan pegawai yang puncaknya ketika adanya pergantian pejabat Ketatausahaan. Maka mulai meruncing hubungan industrial yang sudah baik tadi.

Hari ini disaat masa pandemi Covid-19 melanda di seluruh Dunia, termasuk di provinsi DKI Jakarta. Hampir semua mata tertuju pada tenaga Kesehatan yang tak kenal lelah berjibaku melayani nyawa yang lain, namun ada hal unik bahkan aneh sekaligus tragis menimpa anggota dan pengurus PPAGD selaku tenaga Kesehatan. Sebagai tenaga Kesehatan yang konon katanya selalu dibanggakan sebagai garda terdepan dalam segala macam kegawatdaruratan dan bencana termasuk penanganan wabah Covid-19 ini, namun ternyata terbelakang bahkan cenderung tidak profesional dalam hal pengelolaan perlindungan, kesejahteraan dan iklim kerja serta ketatausahaan dan keuangannya dibawah pimpinan saat ini. Mulai dari :

A. Perlindungan, Kesejahteraan dan Iklim Kerja
a. Hampir 80 dari 750 pegawai Non ASN positif Covid-19 dan kurang mendapat perhatian dari Pimpinan.
b.Tidak dilakukannya proses 3T (Testing, Tracing dan Treatment) secara berkala kepada para tenaga kesehatan/pegawainya.
c.Pengadaan Baju APD yang tidak sesuai standar yang diduga adanya maladmistrasi dalam prosesnya.
d.Tidak memberikan hak tempat/ruang istirahat dan laktasi bagi para petugas CCA AGD Dinkes.
e.Tidak mendapatkan insentif sesuai amanah yang tertuang dalam dalam Pergub DKI No. 23 tahun 2020 tentang Pemberian Insentif kepada tenaga Kesehatan dan tenaga penunjang Kesehatan dalam penanggulangan Bencana Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
f.Belum dibayarkannya Iuran BPJS Ketenagakerjaan hak pegawai semenjak Bulan Maret 2020
g.Iklim kerja yang buruk, dampak dari Arogansi Pimpinan yang memberangus kebebasan berpendapat dan berserikat.

B. Ketatausahaan dan Keuangan
a.Diduga adanya maladministrasi dalam perekrutan beberapa pegawai dengan mendahulukan kedekatan dan kekeluargaan, bukan berdasarkan profesionalisme dan kompetensi.
b.Diduga adanya maladministrasi dalam pengadaan beberapa alat Kesehatan. misal : Baju APD yang tidak sesuai standar, pengatur suhu (thermo scan) yang tidak sesuai spek sehingga langsung rusak
c.Diduga adanya maladministrasi dalam proses rotasi dan mutasi yang lebih mendahulukan kedekatan dan like/dislike, bukan berdasarkan profesionalisme dan kompetensi.
d.Melakukan maladministrasi dalam penegakan aturan, dengan memaksa peraturan pegawai sepihak guna mengganti PKB yang sudah ada.
e.Melakukan upaya intimidasi dengan menghalangi pegawai untuk mendapatkan haknya, mulai dari hak cuti, hak rekomendasi dalam transaksi perbankan dll.
f.Melakukan upaya intimidasi kepada pegawai yang tidak mau ikut peraturan pegawai sepihak dengan cara merotasi bahkan memberikan Surat Peringatan dan ancaman PHK.
g.Melakukan upaya intimidasi kepada pegawai yang masih ikut dalam PPAGD Dinkes/serikat, dengan cara merotasi bahkan memberikan Surat Peringatan dan ancaman PHK.
h.Adanya pelarangan keberadaan Serikat Pekerja (Perkumpulan Pekerja Ambulans Gawat Darurat/PPAGD) yang diduga melanggar UU 21/2000.
i.Tidak mengakui PKB yang merupakan hasil kesepakatan Bersama yang sudah berjalan selama ini yang diduga melanggar UU 13/2003.
j.Arogansi Pimpinan dengan melakukan pemberian Surat Peringatan 2 terhadap 80 anggota dan pengurus PPAGD (Serikat) tanpa dasar yang tepat.
k.Arogansi Pimpinan dengan melakukan PHK sepihak terhadap 3 Pengurus inti PPAGD/Serikat tanpa dasar yang tepat.
l.Ketidakmampuan pimpinan dalam pengelolaan keuangan yang mengakibatkan kolapsnya keuangan BLUD AGD Dinkes dan akan berdampak terhadap terganggunya operasional Pelayanan Ambulans Gawat Darurat.
m.Memberikan perintah khusus kepada pegawai Pelaksana Lapangan untuk melakukan evakuasi medis tanpa memperhatikan protokal keselamatan kerja dan mempertimbangkan kelaikan evakuasi pasien.

Dengan ada kejadian itu PPAGD menuntut sbb :

Melalui aksi ini kami meminta kepada Gubernur DKI Jakarta selaku pimpinan tertinggi di lingkungan Pemprov. DKI untuk :
1.Berikan hak kami berupa jaminan perlindungan dan Kenyamanan bekerja guna Pelayanan terbaik kepada Masyarakat.
2. Berikan hak kami berupa Jaminan kebebasan berpendapat dan berserikat kami sesuai amanat konstitusi UUD 1945
3.Berikan jaminan kepada kami kebebasan berserikat dan menjalankan aktfitas serikat pekerja/PPAGD Dinkes DKI Jakarta sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
4.Berikan jaminan kepada kami untuk menjalakan PKB sebagaimana diatur perundang-undangan yang berlaku.
5.Pekerjakan kembali 3 pegawai yang mengalami PHK sepihak oleh oknum pejabat Ambulans Gawat Darurat Dinkes DKI Jakarta.
6.Cabut Surat Peringatan 2 tanpa dasar yang tepat kepada 80 Anggota dan pengurus PPAGD/Serikat.
7.Sterilkan Ambulans Gawat Darurat Dinkes DKI Jakarta dari para oknum pejabat yang tidak kompeten, profesional dan Dzolim.

Tuesday, 20 October 2020 16:23

Aturan Turunan Mustahil Perbaiki UU Ciptaker

Jakarta, media-sindo.com
Menurut Said Salahudin Pemerhati Hukum Tata Negara/ Direktur Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (Sigma) mengatakan bahwa aturan pelaksanaan omnibus law yang tengah disusun pemerintah mustahil dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja.

Menurut Said,Janji Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Panjaitan untuk membenahi masalah-masalah tersebut melalui aturan turunan hanyalah “gula-gula”.

Said menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan menteri (Permen) yang sedang disusun oleh pemerintah merupakan produk regulasi (‘regulative or executive acts’). Kesemua perangkat hukum itu dibentuk dalam rangka menjalankan produk legislasi (‘legislative acts’), yaitu undang-undang.

Dalam konteks itu berlaku asas ‘lex superior derogat legi inferior’. Suatu aturan haruslah dibentuk dengan mendasarkan pada aturan diatasnya. Dan aturan yang dibentuk tersebut tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Merujuk prinsip hukum diatas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan lebih tegas lagi menyatakan bahwa secara hierarki, kedudukan PP, Perpres, dan Permen, berada dibawah undang-undang. Tandas said

Dengan demikian, materi muatan PP, Perpres, serta Permen nantinya pastilah akan merujuk pada semangat yang terkandung dalam UU Cipta Kerja. Sebab, produk regulasi sama sekali tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam produk legislasi.

Akibatnya, kata said bahwa peluang untuk memperbaiki problematik UU Cipta Kerja melalui PP, Perpres, maupun Permen otomatis tertutup.

Jadi, mau se-transparan dan se-akomodatif apapun pemerintah dalam proses penyusunan produk regulasi tersebut, hasilnya kelak akan sama saja: norma yang diatur dalam PP, Perpres, dan Permen sulit diharapkan dapat memulihkan kerugian konstitusional masyarakat, terutama elemen buruh, atas berlakunya UU Cipta Kerja. lanjutnya

Oleh sebab itu, rencana pembenahan UU Cipta Kerja yang dijanjikan Menko Marvest tersebut menurut saya hanya sekedar gula-gula untuk menyenangkan hati pimpinan buruh. Taktik itu digunakan sebagai alat pemikat agar pimpinan buruh mau terlibat dalam proses penyusunan PP, Perpres, dan Permen.

Padahal, para pimpinan buruh itu bukan orang-orang bodoh yang mudah terperdaya oleh iming-iming dan janji gombal semacam itu. Mereka paham bahwa apa yang dijanjikan pemerintah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum.

Maka, wajar saja jika kemudian banyak dari pimimpinan buruh yang sedari awal sudah menyatakan penolakannya untuk terlibat dalam proses penyusunan PP, Perpres, dan Permen Cipta Kerja. Mereka sadar keterlibatannya dalam proses penyusunan produk-produk regulasi itu tidak akan memberi manfaat apa-apa bagi buruh.

Jakarta media-sindo.com
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak Permenaker Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sebagaimana kita tahu, Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 mencabut Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, kecuali ketentuan di dalam Pasal 2 dan Lampiran I.

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, Permenaker yang baru memang menambah jumlah komponen KHL dari 60 jenis menjadi 64 jenis, tetapi secara kuantitas ada beberapa jenis KHL yang mengalami penurunan. Dengan kata lain, meskipun item KHL bertambah tetapi buruh tetap “miskin”.

“Ini juga masih jauh dari harapan KSPI, yang meminta agar nilai KHL ditingkatkan menjadi 84 komponen,” kata Said Iqbal.

Dijelaskan, penambahan item mencakup dipisahkannya komponen kopi dan teh; penambahan air minum galon; penambahan paket pulsa dan internet dalam komponen transportasi dan komunikasi; dan tambahan pengeluaran jaminan sosial sebesar 2 persen. “Tetapi masalahnya, Permenaker Nomor 18 tahun 2020 mengurangi kualitas KHL dari Permenaker sebelumnya," lanjutnya.

Beberapa kualitas komponen KHL yang turun adalah sebagai berikut:

Kualitas/kriteria komponen gula pasir yang sebelumnya 3 Kg turun menjadi 1,2 Kg. Hal ini jelas sekali akan menurunkan nilai dari item KHL. Di mana biasanya nilai KHL untuk item ini adalah Rp. 36.000 dengan harga rata-rata gula pasir adalah 12.000/Kg. Melalui Permenaker yang baru, nilainya justru turun menjadi Rp. 18.000.

Kualitas/kriteria komponen minyak goreng curah yang sebelumnya 2 Kg turun menjadi 1,2 Kg. Jika tadinya nilai komponen KHL ini adalah Rp.20.500 dengan harga rata-rata minyak goreng curah Rp. 10.200 per liter, maka dengan Permenaker yang baru nilainya turun menjadi Rp. 12.300. Dengan kata lain, nilai KHL item minyak goreng turun sebesar Rp.8.200.

Kualitas/kriteria komponen buah-buahan (setara pisang/pepaya) dari 7,5 Kg menjadi 4,5 Kg. Jika tadinya nilai KHL ini adalah Rp.68.000 dengan perhitungan harga buah di pasaran Rp.9000 per Kg, maka dengan Permenaker yang baru nilainya turun menjadi Rp. 42.000. Dengan kata lain, nilai KHL item buah turun sebesar Rp.26.000

Kualitas/kriteria komponen celana panjang/rok/pakaian muslim dari 6/12 menjadi 4,5/12. Jika tadinya nilai KHL ini adalah Rp.67.000, maka dengan Permenaker yang baru nilainya Turun menjadi Rp. 50.500. Dengan kata lain, komponen celana panjang /rok/pakaian muslim turun sebesar Rp. 16.500.

Kualitas/kriteria komponen ikat pinggang dari 1/12 menjadi 1/24. Hal ini jelas sekali akan menurunkan nilai dari item KHL, di mana pembelian ikat pinggang yang semula 1 tahun sekali menjadi 2 tahun sekali.

Kualitas/kriteria komponen kemeja lengan pendek/blus dari 6/12 menjadi 4,5/12. Jika tadinya nilai KHL ini adalah Rp. 57.000 maka dengan Permenaker yang baru nilainya turun menjadi Rp. 43.000. Dengan kata lain, nilai KHL komponen kemeja turun sebesar Rp.14.000

Kualitas/kriteria komponen kaos oblong/BH dari 6/12 menjadi 4,5/12. Untuk pembelian kaos oblong/BH, semula nilai KHL-nya adalah Rp. 10.000 maka dengan Permenaker yang baru nilainya turun menjadi Rp. 7.500. Dengan kata lain, komponen KHL kaos oblong/BH turun sebesar Rp.2500

Kualitas/kriteria komponen mukenah yang sebelumnya 1/12 diubah menjadi al-Quran/kitab suci lainnya dengan kualitas/kriteria 1/24. Komponen mukena digantikan dengan kitab suci, sangat jelas ada penurunan nilai. Jika dilihat dari nilai KHL mukena Rp. 8000, jika diganti dengan al-Quran nilai KHL-nya menjadi Rp. 1000. Sehingga nilai Item KHL untuk ini turun Rp. 7000

Said Iqbal juga menyoroti perubahan komponen tabloid sebanyak 4 eksemplar atau radio menjadi televisi dengan kriterai 1/60. Hal ini sebenarnya relevan dengan perkembangan jaman. Tetapi nilai KHL televisi seharusnya ditingkatkan jika dibandingkan dengan nilai 4 eksemplar. Jika nilai KHL 4 eksemplar tabloid adalah Rp. 60.000 maka nilai KHL TV 21” ini hanya Rp. 22.000 sehingga terjadi penurunan nilai KHL Rp. 38.000

“Sekali lagi, KSPI meminta jumlah komponen KHL ditingkatkan menjadi 84 item dengan kualitasnya tiap komponen dinaikkan, bukan justru diturunkan. Penambahan 84 item KHL ini sesuai dengan hasil survey kebutuhan hidup layak yang dilakukan KSPI bersama Asian Wages Council sejak 5 tahun yang lalu,” kata Said Iqbal.

KSPI mendesak agar Permenaker Nomor 18 tahun 2020 segera dicabut dan diperbaiki. Secara bersamaan, KSPI juga menolak UU Cipta Kerja, khususnya yang menghilangkan upah minimum sektoral (UMSK dan UMSP) serta memberlakukan persyaratan untuk penetapan UMK.

Jakarta, Media-sindo.com
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat, SE meminta kebijaksanaan politik kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada tanggal 5 Oktober yang lalu. Sesuai amanat Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila, dalam memberikan jaminan perlindungan kepada segenap rakyat Indonesia, Presiden Joko Widodo sebaiknya segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja..

Menurut Mirah bahwa banyak hal yang bisa menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo, antara lain:

1.Sejak awal proses legislasi, mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, UU Cipta Kerja telah memicu kontroversi dan kritik dari banyak elemen masyarakat. Baik terkait prosesnya yang minim partisipasi publik dan tidak melibatkan unsur tripartit sejak awal penyusunan, maupun isinya yang hanya menguntungkan kelompok pengusaha dan merugikan rakyat.

2.Telah terjadi penolakan baik saat masih RUU maupun setelah pengesahan UU Cipta Kerja, yang semakin meluas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, tokoh agama lintas kepercayaan, mahasiswa, akademisi, aktivis lingkungan, kalangan jurnalis, pendidik, masyarakat adat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan lain sebagainya. Seluruhnya secara umum menilai bahwa UU Cipta Kerja hanya mementingkan kelompok pengusaha dan merugikan rakyat.

3.Pengesahan UU Cipta Kerja dilakukan secara terburu-buru dan dipaksakan. Bahkan ketika pengesahan, anggota DPR tidak menerima naskah UU Cipta Kerja yang disahkan.

4.Proses penyusunan dan pengesahan UU Cipta Kerja, termasuk berbagai penolakan dari masyarakat, telah menjadi sorotan dunia internasional. Bahkan Council of Global Unions yang terdiri dari International Trade Union Confederation (ITUC), UNI Global Union, IndustriAll, BWI, ITF, EI, IFJ, IUF, PSI selaku konfederasi dan federasi serikat pekerja tingkat dunia, bersama federasi serikat pekerja internasioanl dan organisasi serikat pekerja dari berbagai negara, antara lain Japanese Trade Union Confederation (JTUC-Rengo), Central Autonoma de Trabajadores del Peru, FNV Netherlands, Memur-Sen Turky, juga sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Inti surat tersebut adalah menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja, karena menimbulkan ancaman bagi proses demokrasi, serta menempatkan kepentingan dan tuntutan investor asing di atas kepentingan pekerja, komunitas dan lingkungan. Organisasi serikat pekerja internasional juga prihatin bahwa prosedur dan substansi Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak sejalan dengan hak asasi manusia di Indonesia, dan hukum hak asasi manusia internasional.

Mirah juga berharap Pemerintah harus memastikan bahwa undang-undang di masa depan tidak mengurangi hak dan manfaat yang telah ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 serta standar ketenagakerjaan internasional.

Beberapa catatan di atas, tentunya harus menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, agar upaya pemulihan ekonomi khususnya di masa pandemi dapat menjadi lebih prioritas.

Pemerintah sebagai representasi Negara harus hadir untuk menjamin terpenuhinya jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sesuai amanat UUD 1945. JelasNya

Page 1 of 68
stop illegal logging

Berita Terpopuler

Danau samba, alternatif berlibur warga Kabupaten Bekasi.

Danau samba, alternatif berlibur warga Kabupaten Bekasi.

02 July 2017

Sinar Indonesia: Sukatani,Masyara...

"BKPRMI Dumai Himbau Kampus Waspadai Gerakan LGBT"

"BKPRMI Dumai Himbau Kampus Waspadai Gerakan LGBT"

08 March 2016

Dumai - Kelompok lesbian, biseksual...

"Daryo Spd : Sosok Kartini wajib kita teladani...!!!"

"Daryo Spd : Sosok Kartini wajib kita teladani...!!!"

24 April 2017

Sinar Indonesia , bekasiKepala se...

"11 Tahun, TKW  Indramayu  Hilang Kontak Di Arab Saudi"

"11 Tahun, TKW Indramayu Hilang Kontak Di Arab Saudi"

17 June 2017

INDRAMAYU - Sinar IndonesiaKembal...

Tenaga Kerja Indonesia  (TKI) Di  Negara Bahrain Peduli Bencana Banjir Di garut

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Negara Bahrain Peduli Bencana Banjir Di garut

16 October 2016

Indramayu-SINDOHimpunan Tenaga ke...

PJI Riau, Ikuti Pelatihan Jurnalistik Tingkat Nasional"

PJI Riau, Ikuti Pelatihan Jurnalistik Tingkat Nasional"

08 March 2016

BOGOR - Dalam rangka peningkatan pe...

Menyambut DIRGAHAYU RI,Camat Babelan adakan lomba  jalan sehat

Menyambut DIRGAHAYU RI,Camat Babelan adakan lomba jalan sehat

13 August 2017

Bekasi,media-sindo.comDalam rangk...

. Irianto Lambrie, menghadiri Rakor di Kemenko Kemaritiman

15 September 2017

JAKARTA, MEDIA_SINDO.COM ~ Gubernur...

save earth