You are here: HomeEkonomi"MENAKER INGIN HAPUS UMK, DIPASTIKAN RAKYAT MAKIN MISKIN"

"MENAKER INGIN HAPUS UMK, DIPASTIKAN RAKYAT MAKIN MISKIN"

Published in Ekonomi
Written by  15 November 2019

Jakarta, media –sindo.com
Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ibu Ida Fauziah untuk lebih adil dalam menerbitkan regulasi, sehingga nasib pekerja/buruh tidak semakin buruk. Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK Indonesia, dalam siaran pers tertulisnya menyoroti rencana Pemerintah yang akan menghapus upah minimum kabupaten/kota (UMK) hingga UMK sektoral dan mengganti menjadi satu sistem pengupahan di daerah.
Seharusnya Menaker lebih memprioritaskan untuk menghapus Peraturan Pemerintah No.78/2015 tentang Pengupahan karena telah melanggar Undang-Undang yang lebih tinggi, yaitu UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan mengembalikan sistem pengupahan berbasis survei kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai dasar menentukan upah minimum, baik di tingkat provinsi, kota/kabupaten. Dipastikan apabila rencana Menaker tersebut jadi dilaksanakan maka akan memperburuk ekonomi negara, yang akan ditandai dengan daya beli masyarakat yang semakin menurun.
Rencana menghapus UMK dan UMK Sektoral justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena semakin menggerus daya beli masyarakat. Wilayah yang masuk kategori miskin akan sulit mengejar UMK di tingkat provinsi, sedangkan wilayah yang UMK nya sudah lebih tinggi akan terhambat kenaikan UMK-nya karena harus menahan laju upahnya agak tidak memberatkan wilayah yang miskin.
Industri yang selama ini sudah beroperasi di wilayah yang UMK nya rendah, pasti juga akan kesulitan jika UMK nya harus mengikuti keseragaman upah di tingkat provinsi.
Mirah juga mengingatkan Menaker untuk memfungsikan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional dalam menyusun regulasi ketenagakerjaan. Sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar sudah melalui pembahasan dan mempertimbangkan usulan perwakilan dari pihak-pihak yang mewakili kepentingan dalam dunia usaha dan tenaga kerja.
ASPEK Indonesia masih terus mendesak Pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang Pengupahan dan mengembalikan mekanisme penetapan upah minimum melalui survei KHL dan dirundingkan di Dewan Pengupahan sesuai daerah tingkatannya, tutup Mirah Sumirat.

stop illegal logging

Berita Terpopuler

Danau samba, alternatif berlibur warga Kabupaten Bekasi.

Danau samba, alternatif berlibur warga Kabupaten Bekasi.

02 July 2017

Sinar Indonesia: Sukatani,Masyara...

"BKPRMI Dumai Himbau Kampus Waspadai Gerakan LGBT"

"BKPRMI Dumai Himbau Kampus Waspadai Gerakan LGBT"

08 March 2016

Dumai - Kelompok lesbian, biseksual...

"Daryo Spd : Sosok Kartini wajib kita teladani...!!!"

"Daryo Spd : Sosok Kartini wajib kita teladani...!!!"

24 April 2017

Sinar Indonesia , bekasiKepala se...

"11 Tahun, TKW  Indramayu  Hilang Kontak Di Arab Saudi"

"11 Tahun, TKW Indramayu Hilang Kontak Di Arab Saudi"

17 June 2017

INDRAMAYU - Sinar IndonesiaKembal...

Tenaga Kerja Indonesia  (TKI) Di  Negara Bahrain Peduli Bencana Banjir Di garut

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Negara Bahrain Peduli Bencana Banjir Di garut

16 October 2016

Indramayu-SINDOHimpunan Tenaga ke...

PJI Riau, Ikuti Pelatihan Jurnalistik Tingkat Nasional"

PJI Riau, Ikuti Pelatihan Jurnalistik Tingkat Nasional"

08 March 2016

BOGOR - Dalam rangka peningkatan pe...

Menyambut DIRGAHAYU RI,Camat Babelan adakan lomba  jalan sehat

Menyambut DIRGAHAYU RI,Camat Babelan adakan lomba jalan sehat

13 August 2017

Bekasi,media-sindo.comDalam rangk...

. Irianto Lambrie, menghadiri Rakor di Kemenko Kemaritiman

15 September 2017

JAKARTA, MEDIA_SINDO.COM ~ Gubernur...

save earth