You are here: HomeItems filtered by date: Friday, 09 March 2018
Items filtered by date: Friday, 09 March 2018

Karawang, sinar indonesia

Bupati Karawang dr.Cellica Nurrachadiana hadiri Seminar Nasional Call For Paper "Fenomena Penegakan Hukum di Indonesia dalam Prespektif Hukum Pidana, Hukum Bisnis dan Hukum Tata Negara" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Unsika beretempat di Britz Hotel Karawang. Kamis (8/3). di hadiri lengkap oleh unsur pimpinan Forkominda Kabupaten Karawang serta undangan lainnya.

Dengan pembicara Dr. Reka Dewantara SH. MH. Dosen dan peneliti fakultas hukum Universitas Brawijaya.
Dr. Syofyan Iskandar. SH.MH. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.
Prof. Edi Setiadi.SH.MH. Pakar hukum pidana Rektor Universitas Hukum Bandung.

Pada kesempatan tersebut Bupati menyampaikan, menurut Beliau hukum di Indonesia sangat dinamis, yang dulu tidak ada sekarang menjadi ada seperti Hukum tentang IT dan Hukum pada Medsos.

"Kita dapat merasakan sekarang bahwa hukum di Indonesia sangatlah dinamis, dulu tidak ada hukum yang mengatur tentang IT dan Medsos tapi seiring waktu ke semua itu kini ada tatanan hukumnya", ucapnya.

Bupati berharap pada semua yang hadir dalam seminar mendapatkan input atau masukan masukan yang cerah untuk menambah pengetahuan kita tentang hukum di Indonesia.

"Saya sangat berharap, tentunya melalui seminar ini Kita mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru tentang tatanan hukum di Indonesia, apalagi saya pribadi basic sebagai seorang dokter, tentunya sangat mengharapkan masukan dari para Guru Besar Hukum Indonesia yang hadir disini", tandasnya.(@opa/karta)

Published in Daerah

Karawang - sinar indonesia

Wakil Bupati Karawang H. Ahmad Zamakhsyari jumat (2/3) berkunjung ke Dusun Junklang 1 Desa Pamekaran Kecamatan Banyusari guna memberikan santunan yang berasal dari penghasilan pribadinya bagi kaum jompo dan dhuafa.

Hal ini dilakukan menurutNya, sebagai kewajiban seorang muslim yang harus mengeluarkan Zakat Mal sebesar 2,5% dari penghasilan yang didapatnya.

"Saya adalah seorang muslim sudah kewajiban saya mengeluarkan 2,5 % dari penghasilan yang Saya dapat, karena di penghasilan saya itu ada Hak orang lain yang membutuhkan", ucapnya.

Ditambahkannya, Hal ini dilakukan sama sekali tidak ada unsur atau muatan lainnya, murni dilakukannya hanya sebagai seorang muslim yang ingin memberikan Zakat langsung dan di terima oleh kaum jompo, sekaligus mengingatkan dan memberikan contoh kepada sesama muslim lainnya.

"Tidak ada muatan lain yang Saya lakukan ini murni hanya untuk memberikan Zakat Saya secara langsung dari tangan Saya ke tangan mereka yang membutuhkan sekaligus mengingatkan sesama muslim lainya wajib mengeluarkan Hak mereka dalam penghasilan kita", tandas Beliau.(@opa/Karta)

Published in Daerah

Jakarta, media-sindo.com/Sinar Indonesia
Seorang pegawai taspen yang bekerja sebagai Sopir telah menelantarkan istrinya selama 5 tahun tanpa nafkah lahir dan batin. Hal ini terungkap setelah adanya laporan ke kami. Sang suami berinisal S dan sang istri berinisal DN. Sang istri merasa ditinggalkan begitu saja oleh suaminya selama 5 tahun tanpa nafkah lahir dan bathin. Saad ditemui di kantor sang suami justru dia menantang ke pengadilan agama. Saat kami konfirmasi kepada salah seorang karyawan PT Taspen bagian pool kendaraan Pak DD . beliau mengatakan memang ada kasus seperti ini, tetapi itu sebenarnya bukan karyawan kami, dia hanya karyawan outsourcing yang bernama PT PKS (Purna Karya Sejahtra). Sebaiknya hubungi saja keperusahaan tersebut, tiba-tiba ada karyawan yang datang mewakili PKS di ruang pool kendaraan. Lalu pak DD menyuruh orang yang menggunakan name Tag PT Purna Karya Sejahtra. Untuk mengurus dan menjelaskan ke kami tentang kasus penelantaran ini. Menurut beliau kasus ini sudah lama dan sudah diserahkan pada perusahaan dari taspen dan sudah dipertemukan, namun tidak selesai masalah. lalu Saad itu juga langsung kami dihubungkan ke PKS melalui hp dan yang menerima telpon berinisial N, ternyata dia tidak mau menerima telpon dari kami.
Sebenarnya sang istri yang ditelantarkan ini sebenar tidak tahu menahu, yang dia tahu suaminya adalah karyawan taspen. Karena saat menikah dia mengaku sebagai karyawan taspen. Maka tidak salah kalau sang istri menanyakan masalah ini ke taspen karena merasa karyawan taspen. Tetapi justru taspen tidak memperdulikan masalah ini, karena taspen tidak merasa karyawan mereka. pada hal dimanapun saad seorang karyawan sudah bekerja di suatu perusahaan dan berkantor di perusahaan tersebut, maka orang tersebut adalah karyawan taspen. Sekalipun taspen mengaku bahwa itu hanya karyawan outsourcing, itu tetap menjadi tanggungjawab perusahan dimana dia ditempatkan.
Sekalipun itu adalah masalah keluarga, apalagi masalah penelantaran istri resmi yang terdaftar dalam KK dan data karyawan, tetap bagian HRD taspen harus turut serta menyelesaikan masalah ini. Sebab akan mengganggu kinerja perusahaan, apalagi hal ini sudah mencuat keluar, maka mau tidak mau dan suka tidak suka PT. Taspen terbawa dalam masalah ini. Artinya masyarakat menilai bahwa taspen membiarkan masalah karyawannya tidak diselesaikan.
Ketika kami tanyakan pada saad pertemuan di ruang pool kendaraan, menurut mereka di rekturnya Ibu yani justru membiarkan persoalan ini juga, sekan-akan tidak ada persoalan di kantor, memang ini persoalan pribadi karyawan, tetapi ini telah membawa – bawa institusi dimana dia bekerja.
Seharusnya taspen lebih bijak dalam meninggapi persoalan ini, jangan membiarkan masalah ini berlarut-larut dan kalau memang sudah membawa malu nama perusahaan taspen bisa saja memutuskan kesepakan kerja, karena dalam perjanjian kontrak kerja pasti ada poin-poin, apabila penerima kerja borongan (PKS) melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan pemberi kerja borongan, maka kontrak kerja ini harus dihentikan.
Akan tetapi menurut hasil pembucaraan kami di ruang pool kendaraan taspen tersebut, tidak akan pernah di putuskan atau dipecat karyawan tersebut. ? ada apa dengan PT PKS dengan PT Taspen ini. Tampaknya ada sesuatu. Tim media ini akan melakukan investigasi. Dan hasilnya bahwa PT PKS adalah milik PT Taspen itu sendiri. Jadi wajar saja kalau taspen tidak mau memutus hubungan kerja bororngan dengan PKS.
Sampai berita ini diturunkan, sang suami melalui pengacaranya menuntut cerai sang istri dengan alasan sang istri melakukan tindakan KDR dan mengusir sang suami. Akan tetapi menurut sang istri justru sang suami justru berbuat sebaliknya. Sidang ini masih berlangsung di pengadilan agama jln. Rawa sari. Jakarta pusat.

Published in Politik & Hukum