You are here: HomeItems filtered by date: Tuesday, 16 May 2017
Items filtered by date: Tuesday, 16 May 2017

Jakarta, Sinar indonesia
Ketua Presedium Aliansi Rakyat Untuk Keadilan Indonesia (ARUKI) Basynursyah, merasa prihatin terhadap kondisi bangsa ini. Banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi di Negara ini, telah merusak kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga hal ini berpengaruh pada moral generasi muda calon pemimpin bangsa kedepan. Sebab hampir setiap hari para pejabat yang terlibat kasus korupsi, telah menampakkan wajah manisnya di TV, tanpa merasa bersalah, telah mengeruk uang Negara. Akibatnya Negara harus menghutang dengan menggadaikan asset-assetnya untuk pembangunan yang lainnya

Demikian halnya dengan kasus korupsi E KTP yang telah menimpa bangsa ini, bukanlah masalah biasa. Menurut perkiraan KPK dari beberapa media yang telah memberitakan, bahwa kasus korupsi E-KTP ini telah merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Oleh Sebab itu menurut basynursyah yang juga seorang dosen diperguruan tinggi Swasta ternama di Jakarta ini mengatakan, sudah sepatutnyalah pemerintah, dalam hal ini yang diwakili oleh kementerian BUMN untuk turun tangan dengan melakukan tindakan pe non aktifkan Jajaran Direksi Perum percetakan Negara. Sebab apabila direview dari hasil laporan keuangan yang diakui oleh perum percetakan negara di tahun 2013~2014,± hanya 300M rupiah, sedangkan dakwaan KPK sebesar 1,6 Triliun rupiah yang dibayarkan oleh Disdukcapil, kepada Perum Percetakan Negara Indonesia (PNRI) pada bulan desember 2013. Maka ada sekitar 1,3 triliun rupiah selisihnya,kemana uang tersebut?
Pertanyaannya, mengapa kementerian BUMN menerima laporan keuangan perum percetakan negara yang diduga laporan tersebut dimanupulasi datanya,? .. Karena ternyata dari 2,6 Triliun rupiah ada sebesar 1,3 triliun yang mengalir ke.percetakan Negara, namun parahnya hal ini tidak diakui oleh direksi nya. Ini harus dilakukan pengusutan secara tuntas, untuk memperlancar pengusutan, maka Aliansi Rakyat Untuk Keadilan Indonesia Aliansi Rakyat Untuk Keadilan Indonesia (ARUKI) menuntut ;
1. Agar Kementerian BUMN Melakukan Non Aktif Terhadap Direktur Perum Percetakan Negara Atau Bila Perlu Pemecatan, Karena Diduga Telah Melakukan Manipulasi Data Keuangan.
2, Melakukan Langkah Cepat Dan Memperbaiki Kondisi Internal Bank Perum Percetakan Negara Dari Beberapa Pihak Ataupun Oknum Oknum Yang Ingin Menghancurkan Perum Percetakan Negara Sebagai Bentuk Komitmen Bahwa Kementerian BUMN Ikut Mendukung KPK Menuntaskan Kasus Korupsi E.KTP Sampai Ke Akar Akarnya.
Kami Dari Aliansi Rakyat Untuk Keadilan Indonesia (ARUKI) Tidak Ingin BUMN BUMN Menjadi hancur oleh Kepentingan Busuk Para Oknum Atau Pejabat, Serta Anggota Dewan yang Terlibat Dugaan Kasus Korupsi E-KTP Dan Kepentingan yang Ingin Merampok Bangsa Ini dari Kasus Dugaan Mega Korupsi E-KTP. Kami Menduga Bahwa Pejabat - Pejabat Ataupun Eks Pejabat Di Perum Percetakan Negara Banyak yang terlibat Kasus Mega Korupsi E KTP Ini. Kami Meminta Pihak KPK Memeriksa Perum Percetakan Negara Secara Intensive Karena Disinyalir Aliran Dana Mega Korupsi E-KTP Didistibusikan Dari Percetakan Negara Selaku Ketua Konsorsium Pemenang Tender E-KTP tersebut. demikian ketua Presedium Aliansi Rakyat Untuk Keadilan Indonesia (ARUKI), dalam press realisnya (01)

Published in Nasional

Sinar indonesia.cibitung
Puluhan bangunan liar yang berdiri di atas lahan pengairan yang terletak di sepanjang jalan raya.CBL, mulai dari desa mukti wari dan desa kerta mukti kecamatan cibitung kabupaten bekasi. Hasil pantauan koran sinar Indonesia. Di duga dinas pengairan tingkat wilayah atau tingkat kabupaten bekasi, terkesan cuek dengan banyaknya bangunan liar
Padahal di atas lahan pengairan sudah di pasang plang larangan yang tertera beberap pasal.namun larangan yang di pasang dari dinas PJT. II kabupaten bekasi.Tidak di gubris
Semetara Tem LSM FORBEST kabupaten bekasi.mendesak pemerintah kabupaten bekasi atau dinas terkait untuk bertindak tegas dengan banyaknya banunan liar yang berdiri di atas tanah pengairan.ungkapnya. karta wijaya

Published in Politik & Hukum

Cibitung.sinarindonesia.
Sepanjang jalan raya.cikarang bekasi laut.CBL yang menuju cikarang jati di di keluhkan para pengguna jalan.pasalnya.akibatnya barang matrial sejenis batu kali dan pasir yang berada di atas jalan raya cbl.sangat mengganggu masarakat yang mengendarai roda empat.
Barang matrial tersebut untuk proyek perbaikan tpt irigasi yang terletak di desa muktiwari kecamatan cibitung kabupaten bekasi.
Hasil pantauan koran sinar indonesia. Di duga rekanan kontraktor menaro barang matrial sejenis batu kali dan pasir yang berada di atas jalan raya cbl itu sangat mengganggu madarakat.
Menurut masarakat kabupaten bekasi.yang enggan di sebut namanya.saat melintasi di jalan itu mengeluh.dan seharusnya naro barang matrialnya jangan di atas jalan raya. Agar tidak menimbulakan kemacetan.di lanjut kami mengharapkan para petugas serti pengawas proyek tersebut jangan diam saja keluhny Karta wijaya

Published in Politik & Hukum

Sinar Indonesia,
Tambun Selatan; Bupati Bekasi,Neneng Hasanah Yasin, meresmikan secara langsung Underpass Tambun di Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi,rabu (10/05/2017).
Turut hadir pada peresmian, Dirjen perkeretaapian kementerian perhubungan, jajaran Muspida kabupaten Bekasi.
Kepada awak media, Neneng mengaku senang dengan di resmikannya Underpass Tambun ini,sebab, pembangunannya yang memakan waktu cukup lama hingga 3 tahun.Sehingga berdampak pada kemacetan di jalan raya Mekarsari dengan jalan Sultan Hasanuddin.
"Saya happy Underpass sudah di resmikan, sekarang Alhamdulillah sudah siap beroperasi,"ujarnya.
Pembangunan Underpass ini, lanjut Neneng,sangat di nanti-nanti masyarakat, karena apa yang menjadi harapan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan kemacetan telah selesai di kerjakan.
"Tambun Selatan merupakan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup padat.Untuk itu, dengan kehadiran Underpass Tambun semoga warga Tambun mendapat akses yang lebih mudah dalam menunjang aktifitas, sambung Neneng.
Sementara itu, Dirjen perkeretaapian kementerian perhubungan, Prasetyo, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas proses lambannya pembangunan Underpass Tambun ini.
"Saya minta maaf atas pembangunan yang lama, saya berharap pemerintah Kabupaten Bekasi bisa memelihara dari Underpass ini dengan baik.Sehingga manfaatnya bisa di rasakan banyak oleh masyarakat,"ucapnya.
Prasetyo menerangkan, total anggaran yang di kucurkan untuk pembangunan Underpass Tambun sebesar Rp.188 milyar, yang sumber dananya di bebankan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bekasi.
"untuk pembangunan fisik dari Dirjen perkeretaapian kementerian perhubungan Rp.108 milyar dan dari Pemkab Bekasi Rp.80 milyar untuk pembebasan lahan,"jelasnya.
Soyipulloh, Salah satu warga masyarakat Kabupaten Bekasi merasa sangat senang dengan di resmikannya Underpass Tambun ini.
""seneng banget bang, karna Apa yang menjadi harapan kita bersama telah selesai di kerjakan,saya berharap semoga dengan selesainya pekerjaan proyek ini, dapat menyelesaikan persoalan masalah kemacetan di sini,"tuturnya saat di konfirmasi media sindo.com.
(Karnadi Lubis/Karta Wijaya).

Published in Politik & Hukum