You are here: HomeItems filtered by date: Wednesday, 04 October 2017
Items filtered by date: Wednesday, 04 October 2017

Sinar Indonesia; Babelan:
Sejumlah anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, bersama Kepala Desa serta Camat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan cluster Victoria Permai yang berada di kampung Pulo timaha Rt 001/009, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, lantaran mendapat aduan dari masyarakat terkait dugaan belum adanya izin baik rekomendasi maupun izin mendirikan bangunan, Jumat (15/9).
H.Suganda,anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PAN, sangat geram dengan sikap Arogansi Pengusaha yang tidak mematuhi aturan, dan tidak menghargai wilayah, dirinya pun memerintahkan kepada Muspika Kecamatan Babelan untuk segera menutup kegiatan di Perumahan Victoria Desa Babelan Kota Tersebut jika benar belum mengantongi izin.
" Saya sebagai anggota Dewan komisi III DPRD Kabupaten Bekasi memberi ijin dan restu kepada camat, Kepala Desa, dan RT Rw untuk menutup dan menghentikan kegiatan pengurugan atau pembangunan perumahan victoria ini, bahkan saya perintahkan kepada kepala Desa dan Camat untuk kerahkan masyarakat guna menghadang kegiatan dalam pembangunan Perumahan Victoria ini, karena saya menilai ini adalah bentuk arogansi pengusaha yang tidak menghargai wilayah.wilayah pasti sakit hati jika tidak dihargai". Tandasnya.
Ditempat yang sama, Suriyat anggota DPRD komisi III dari fraksi PDI Perjuangan kepada media-sindo.commengaku bahwa komisi III sudah menyurati pihak pengembang pada Rabu (13/9) kemarin, tapi hingga saat ini belum di respon.
“Ini sama saja telah melecehkan institusi Negara, kita tidak pernah menghalang-halangi pembangunan, asalkan prosedur terkait pembangunan di tempuh, hanya itu saja, kalau memang benar pembangunan cluster victoria ini tak berizin, silahkan saja kalau ada masyarakat sekitar yang mau menutup pembangunan ini, “terangnya di dampingi tiga anggota komisi III yang lain.
Dia menambahkan, tadi kita sudah liat sama-sama bahwa pihak owner telah mengantongi izin UKL UPL sementara izin dari masyarakat belum di kantongi.
“Ini adalah bukti keteledoran pemerintah, mana mungkin UKL UPL terbit kalau tidak ada rekomendasi dari bawah (kepala desa dan camat), ini adalah preseden buruk perizinan kita, “ungkapnya.
Sementara, Agus pihak owner ketika ditanya belum mau di mintai komentarnya seputar izin pembangunan cluster Victoria.
“Waduh mas kepala saya pusing, nanti aja ya kalau mau nanya, “cetusnya sambil meninggalkan awak media.
(Karnadi)

Published in Nasional